Bogor (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat berupaya untuk melakukan penanganan anak jalanan (anjal) secara terpadu sehingga tidak ada lagi anak yang hidup dijalanan.
"Kita ingin melakukan pembinaan secara terpadu, baik dari sisi kesehatan, pendidikan dan pelatihan usaha, agar mereka bisa produktif dan tidak lagi turun ke jalanan," kata Kepala Dinas Sosial Kota Bogor Azrin Syamsudin di Bogor, Senin.
Azrin menyebutkan upaya pembinaan terpadu dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, pagi tadi.
Turut hadir dalam rapat tersebut sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Satpol PP dan Tim Penggerak PKK.
Ia menyebutkan selama sepekan kemarin Dinas Sosial dan Satpol PP melakukan razia Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) salah satunya anak jalanan.
Tercatat ada 39 PMKS yang terjadi razia gabungan tersebut. Mereka lalu diberikan pembinaan, dan dikembalikan kepada orang taunya.
"Tapi ini tidak tuntas sampai disini, perlu pembinaan terpadu, agar mereka benar-benar terbebas dari persoalan kesejahteraan sosial yang tak kunjung usai," kata Azrin.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan pembinaan anak jalanan tidak bisa dilakukan oleh Dinsos dan Satpol PP saja dengan melakukan penertiban. Tetapi dibutuhkan keterlibatan dan sinergi semua dinas dalam membina anak jalanan.
Tak hanya dinas lanjutnya, jika memungkinkan pembinaan anjal turut bekerja sama dengan komunitas, yayasan, panti asuhan dan pesantren.
"Ini merupakan persoalan sistemik dari banyak faktor. Pembinaan akan gagal kalau tidak menyentuh cara berfikir mereka," katanya.
Bima menyebutkan Pemerintah Kota Bogor akan memfokuskan pada tiga aspek utama. Yakni metode pendataan dengan memfokuskan kepada anjal yang memang berada di jalanan. Metode pembinaan dilakukan dengan memadukan antara ketegasan dan kasih sayang. Dan yang ketiga, dengan metode kerja sama.
"Kalau tiga sistem ini dikuatkan kesananya bisa berjalan dan dalam satu tahun kedepan progresnya dapat terlihat terutama di pembinaannya," kata Bima.
Menurut Bima, pembinaan anjal tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama. Melainkan dilihat dari kesiapan anjal tersebut.
Bagi yang sudah siap bisa dimasukan ke program Skill UMKM dan Skill kesenian. Anjal yang tidak mempunyai keahlihan disiapkan untuk dijadikan tenaga kebersihan atau jika tidak memungkinkan secara anggaran coba dengan orangtua asuh.
"Dan bagi yang masih bisa sekolah dimasukkan ke sekolah atau kejar paket," katanya.
Terkait rehabilitasi, Bima mengatakan jika hal tersebut dibutuhkan Pemerintah Kota Bogor siap untuk melakukan rehab.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor Fahrudin mengatakan, jika mereka mau diarahkan sekolah, Disdik masih bisa menangani hingga SMA, apalagi SD dan SMP gratis.
Menurutnya pembinaan juga harus disertai dengan pendampingan agar bisa terpantau sehingga tidak dimanfaatkan oknum tertentu yang membuat mereka kembali ke jalan.
"Tidak hanya sekolahnya tapi juga kebutuhan makan sehari-hari mereka perlu diperhatikan," kata Farchrudin.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Kita ingin melakukan pembinaan secara terpadu, baik dari sisi kesehatan, pendidikan dan pelatihan usaha, agar mereka bisa produktif dan tidak lagi turun ke jalanan," kata Kepala Dinas Sosial Kota Bogor Azrin Syamsudin di Bogor, Senin.
Azrin menyebutkan upaya pembinaan terpadu dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, pagi tadi.
Turut hadir dalam rapat tersebut sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Satpol PP dan Tim Penggerak PKK.
Ia menyebutkan selama sepekan kemarin Dinas Sosial dan Satpol PP melakukan razia Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) salah satunya anak jalanan.
Tercatat ada 39 PMKS yang terjadi razia gabungan tersebut. Mereka lalu diberikan pembinaan, dan dikembalikan kepada orang taunya.
"Tapi ini tidak tuntas sampai disini, perlu pembinaan terpadu, agar mereka benar-benar terbebas dari persoalan kesejahteraan sosial yang tak kunjung usai," kata Azrin.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan pembinaan anak jalanan tidak bisa dilakukan oleh Dinsos dan Satpol PP saja dengan melakukan penertiban. Tetapi dibutuhkan keterlibatan dan sinergi semua dinas dalam membina anak jalanan.
Tak hanya dinas lanjutnya, jika memungkinkan pembinaan anjal turut bekerja sama dengan komunitas, yayasan, panti asuhan dan pesantren.
"Ini merupakan persoalan sistemik dari banyak faktor. Pembinaan akan gagal kalau tidak menyentuh cara berfikir mereka," katanya.
Bima menyebutkan Pemerintah Kota Bogor akan memfokuskan pada tiga aspek utama. Yakni metode pendataan dengan memfokuskan kepada anjal yang memang berada di jalanan. Metode pembinaan dilakukan dengan memadukan antara ketegasan dan kasih sayang. Dan yang ketiga, dengan metode kerja sama.
"Kalau tiga sistem ini dikuatkan kesananya bisa berjalan dan dalam satu tahun kedepan progresnya dapat terlihat terutama di pembinaannya," kata Bima.
Menurut Bima, pembinaan anjal tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama. Melainkan dilihat dari kesiapan anjal tersebut.
Bagi yang sudah siap bisa dimasukan ke program Skill UMKM dan Skill kesenian. Anjal yang tidak mempunyai keahlihan disiapkan untuk dijadikan tenaga kebersihan atau jika tidak memungkinkan secara anggaran coba dengan orangtua asuh.
"Dan bagi yang masih bisa sekolah dimasukkan ke sekolah atau kejar paket," katanya.
Terkait rehabilitasi, Bima mengatakan jika hal tersebut dibutuhkan Pemerintah Kota Bogor siap untuk melakukan rehab.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor Fahrudin mengatakan, jika mereka mau diarahkan sekolah, Disdik masih bisa menangani hingga SMA, apalagi SD dan SMP gratis.
Menurutnya pembinaan juga harus disertai dengan pendampingan agar bisa terpantau sehingga tidak dimanfaatkan oknum tertentu yang membuat mereka kembali ke jalan.
"Tidak hanya sekolahnya tapi juga kebutuhan makan sehari-hari mereka perlu diperhatikan," kata Farchrudin.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017