Bogor (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, mengevaluasi penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau "car free day" yang berlokasi di Jalan Sudirman.
Rapat evaluasi dipimpin langsung oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di Balai Kota, Senin.
Bima mengatakan evaluasi dilakukan untuk menata kembali Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB/CFD) yang saat ini sudah tidak sesuai peruntukannya karena banyaknya pedagang.
"Kemarin (Minggu) saya ke sana (HBKB/CFD) situasinya berantakan. Dulu pindahan di sana dibuat sistemnya, pedagang ditata, kebersihan dijaga, dagang hanya boleh di pinggir, tapi sekarang sudah sampai ke tengah jalan," kata Bima.
Melihat kondisi tersebut Bima mengumpulkan seluruh kepala dinas terkait untuk mengevaluasi HBKB/CFD, apakah dipindahkan atau ditata.
Hadir dalam rapat evaluasi HBKB/CFD, Kepala Dishub Rakhmawati, Kadis Koperasi dan UMKM Annas S Rasmana, Kadispora Eko Prabowo, Kasat Pol Herry, Kadis Lingkungan Hidup, Lurah Sempur dan Camat Bogor Tengah.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa aparat juga kewalahan dalam mengendalikan jumlah pedagang yang membanjiri kawasan HBKB/CFD. Persoalan sampah dan lingkungan menjadi catatan yang harus dibenahi.
Muncul wacana untuk menarik retribusi dari pedagang yang berjualan di HBKB/CFD yang akan dialokasikan untuk menjaga kebersihan di kawasan tersebut. Termasuk pemasangan alat ukur indikator kesehatan lingkungan.
Bima menyebutkan ada dua tawaran yang diberikan, yakni pedagang dipindahkan dari lokasi HBKB/CFD atau dilakukan penataan.
"Karena esensi dari HBKB/CFD itu kan untuk berolahraga bukan pasar," kata Bima.
Disepakati untuk penataan pedagang di kawasan HBKB/CFD diawali dengan pendataan pasti jumlahnya.
"Jika ada 300 pedagang sudah segitu aja tidak boleh nambah lagi, diberikan batasan, berjualan hanya di pinggir tidak boleh sampai ke tengah," katanya.
Bima menyebutkan untuk menertibkan pedagang menjadi tugas Satpol PP. Sedangkan memperbaiki sistem kebersihan, dilakukan razia, tidak hanya setelah selesai kegiatan HBKB/CFD.
"Harus ada sistem kebersihan, pedagang disitu mikirkan bagaimana mengatasi sampahnya, perlu kesepakatan bersama, patungan melibatkan pihak lain untuk persoalan sampah," kata Bima.
Selain itu untuk pedagang jajanan dibatasi tidak boleh menggunakan plastik maupun stereofoam. Tujuannya agar tidak ada sampah yang berserakan.
"Kita juga hadirkan mobil curhat di CFD biar masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut dengan baik," kata Bima.
Kondisi HBKB/CFD Kota Bogor menjadi pasar sudah menjadi sorotan sejumlah komunitas salah satunya Bogor Clean Action.
Komunitas Bogor Clean Action, Agil Mulqi Syahrial menyebutkan HBKB/CFD Kota Bogor sudah melenceng dari tujuan awalnya.
"Faktanya sekarang pedagang sudah memenuhi kedua sisi jalan, bakan di tengah jalan, hingga Museum Peta dan Pusdikzi juga dijejali pedagang," katanya.
Menurut Agil, merajalelanya pedagang berimbas kepada lingkungan sekitar. Banyak sampah berserakan setelah selesai kegiatan. Selain itu, tidak ada panitia khusus yang mengkoordinir HBKB/CFD, agar pedagang bisa menaati dna mengatur lokasi tetap bersih.
"Contoh di Jakarta ada yang mengawasi dan mengatur. Apabila ada kegiatan tidak sesuai tujuan akan ditegur," katanya.
Agil menyebutkan tujuan dari HBKB/CFD bertujuan selain bebas kendaraaan, bebas sampah, juga bebas pencemaran suara dan asap.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Rapat evaluasi dipimpin langsung oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di Balai Kota, Senin.
Bima mengatakan evaluasi dilakukan untuk menata kembali Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB/CFD) yang saat ini sudah tidak sesuai peruntukannya karena banyaknya pedagang.
"Kemarin (Minggu) saya ke sana (HBKB/CFD) situasinya berantakan. Dulu pindahan di sana dibuat sistemnya, pedagang ditata, kebersihan dijaga, dagang hanya boleh di pinggir, tapi sekarang sudah sampai ke tengah jalan," kata Bima.
Melihat kondisi tersebut Bima mengumpulkan seluruh kepala dinas terkait untuk mengevaluasi HBKB/CFD, apakah dipindahkan atau ditata.
Hadir dalam rapat evaluasi HBKB/CFD, Kepala Dishub Rakhmawati, Kadis Koperasi dan UMKM Annas S Rasmana, Kadispora Eko Prabowo, Kasat Pol Herry, Kadis Lingkungan Hidup, Lurah Sempur dan Camat Bogor Tengah.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa aparat juga kewalahan dalam mengendalikan jumlah pedagang yang membanjiri kawasan HBKB/CFD. Persoalan sampah dan lingkungan menjadi catatan yang harus dibenahi.
Muncul wacana untuk menarik retribusi dari pedagang yang berjualan di HBKB/CFD yang akan dialokasikan untuk menjaga kebersihan di kawasan tersebut. Termasuk pemasangan alat ukur indikator kesehatan lingkungan.
Bima menyebutkan ada dua tawaran yang diberikan, yakni pedagang dipindahkan dari lokasi HBKB/CFD atau dilakukan penataan.
"Karena esensi dari HBKB/CFD itu kan untuk berolahraga bukan pasar," kata Bima.
Disepakati untuk penataan pedagang di kawasan HBKB/CFD diawali dengan pendataan pasti jumlahnya.
"Jika ada 300 pedagang sudah segitu aja tidak boleh nambah lagi, diberikan batasan, berjualan hanya di pinggir tidak boleh sampai ke tengah," katanya.
Bima menyebutkan untuk menertibkan pedagang menjadi tugas Satpol PP. Sedangkan memperbaiki sistem kebersihan, dilakukan razia, tidak hanya setelah selesai kegiatan HBKB/CFD.
"Harus ada sistem kebersihan, pedagang disitu mikirkan bagaimana mengatasi sampahnya, perlu kesepakatan bersama, patungan melibatkan pihak lain untuk persoalan sampah," kata Bima.
Selain itu untuk pedagang jajanan dibatasi tidak boleh menggunakan plastik maupun stereofoam. Tujuannya agar tidak ada sampah yang berserakan.
"Kita juga hadirkan mobil curhat di CFD biar masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut dengan baik," kata Bima.
Kondisi HBKB/CFD Kota Bogor menjadi pasar sudah menjadi sorotan sejumlah komunitas salah satunya Bogor Clean Action.
Komunitas Bogor Clean Action, Agil Mulqi Syahrial menyebutkan HBKB/CFD Kota Bogor sudah melenceng dari tujuan awalnya.
"Faktanya sekarang pedagang sudah memenuhi kedua sisi jalan, bakan di tengah jalan, hingga Museum Peta dan Pusdikzi juga dijejali pedagang," katanya.
Menurut Agil, merajalelanya pedagang berimbas kepada lingkungan sekitar. Banyak sampah berserakan setelah selesai kegiatan. Selain itu, tidak ada panitia khusus yang mengkoordinir HBKB/CFD, agar pedagang bisa menaati dna mengatur lokasi tetap bersih.
"Contoh di Jakarta ada yang mengawasi dan mengatur. Apabila ada kegiatan tidak sesuai tujuan akan ditegur," katanya.
Agil menyebutkan tujuan dari HBKB/CFD bertujuan selain bebas kendaraaan, bebas sampah, juga bebas pencemaran suara dan asap.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017