Bekasi (Antara Megapolitan) - Kampanye Imunisasi Campak-Rubella yang berlangsung di seantero Pulau Jawa sejak 1 Agustus 2017 tidak berjalan mulus di Kota Bekasi, Jawa Barat, karena adanya reaksi masyarakat setempat atas peredaran vaksin palsu pada 2016.
Pusat Data Indonesia (Pusdatin) sasaran imunisasi di Kota Bekasi mencapai 658.563 anak usia 9 bulan hingga 15 tahun.
Sejak awal peluncurannya pada Agustus 2017, sedikitnya empat sekolah swasta di wilayah itu terlebih dahulu menyuarakan resistensinya akibat faktor traumatik kalangan orang tua siswa terhadap peredaran vaksin palsu.
Kalangan orang tua siswa di sekolah bertaraf elit itu mengaku masih mengkhawatirkan kelemahan sistem pemerintah dalam mengantisipasi terulangnya kasus serupa di wilayah hukum Kota Bekasi, meski kasusnya telah tertangani di meja hijau.
Maklum saja, pada fakta persidangan yang digelar Pengadilan Negeri Bekasi pada 21 Agustus 2017 terungkap bahwa sang produsen Hidayat Taufiqurahman bersama istrinya Rita Agustina sanggup meraup keuntungan pribadi dari usaha vaksin palsu yang dijalankan sejak 2009-2016 hingga Rp5 miliar lebih.
"Usaha vaksin palsu ini menggiurkan karena keuntungannya besar, jadi wajar saja kalau masih ada kemungkinan pemain lain yang sekarang belum terungkap," kata orang tua siswa SD Al Anshor, Atiek Lestari (40).
Warga Perumahan Pondok Mitra Lestari, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi itu menjadi salah satu orang tua siswa yang sempat menolak mengikutsertakan puterinya bernama Shauqia Jannata Gasyari (8) untuk diimunisasi campak dengan alasan tidak adanya jaminan 'keamanan' bahan baku vaksin.
"Saya lebih percaya dengan vaksin produksi Biofarma (milik pemerintah) dari pada swasta. Saya masih takut ada vaksin palsu, selain itu kabar di media sosial juga menyebutkan kalau ada kandungan sum-sum babi di bahan bakunya," katanya.
Di wilayah Bekasi terdapat 14 rumah sakit yang dilaporkan Kementerian Kesehatan ikut terkait dalam pemanfaatan vaksin palsu kepada pasiennya yang melibatkan 18 terdakwa yang berperan sebagai dokter, distributor, bidan, hingga produsen.
Bahkan dalam rilisnya kepada wartawan, Menkes Nila F Moeloek mengungkap ada sekitar 1.500 anak di wilayah di wilayah Jawa Barat, Jakarta dan Banten yang terpapar vaksin palsu.
Traumatik warga Bekasi terhadap vaksin juga semakin menjadi saat dua balita warga Perumahan Wisma Asri, Kecamatan Bekasi Utara yakni Hanif Husnaya (3) dan Nur Fauziah (3) meninggal dunia pascadisuntik imunisasi campak dan polio dalam rangka program pekan imunisasi nasional tahap III pada 2011 silam.
Namun Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat saat itu mengungkap hasil investigasinya bahwa kedua korban meninggal akibat tersedak obat panas atau parasetamol yang diberikan usai kedua balita tersebut divaksin imunisasi campak oleh petugas.
Sasar Pelajar
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bekasi Dezi Syukrawati mengakui traumatik vaksin palsu berpengaruh pada pencapaian target imunisasi campak-rubella di Kota Bekasi.
Hingga berakhirnya program imunisasi tersebut pada masa perpanjangan waktu 1-14 Oktober 2017, kepesertaan di Kota Bekasi hanya mencapai 92,3 persen persen dari total target 95 persen.
"Jumlah ini berada di kisaran 658.563 peserta berdasarkan versi Pusdatin pada periode Agustus-September 2017," katanya.
Kegiatan program waktu tambahan itu menyasar empat kecamatan setempat, yakni Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Selatan, dan Kecamatan Bekasi Timur.
Dinkes Kota Bekasi akhirnya menggandeng pula MUI untuk ikut menggencarkan program imunisasi ini dalam beberapa hari tersisa.
"Kami sudah berkomunikasi dengan Ketua MUI. Beliau mendukung, bahkan sudah menjamin sekolah-sekolah yang merupakan Yayasan Muhammadiyah akan melaksanakan imunisasi ini," kata Dezi.
Di luar itu, MUI juga akan meyakinkan sekolah-sekolah yayasan Islam lain untuk juga mau berpartisipasi.
"Dari 52 sekolah yang capaiannya masih rendah, sebanyak 80 persen di antaranya merupakan sekolah yayasan Islam. Itu yang akan didekati oleh MUI," katanya.
Strategi itu rupanya berhasil menggalang tambahan peserta dari tahap awal pelaksanaan masih menyisakan 60 ribu lebih peserta. Pihaknya mencatat ada penambahan peserta sebanyak 13,997 anak dalam kurun waktu masa perpanjangan 1-14 Oktober 2017 berkat pendekatan kaum ulama.
“Naik 2,3 persen menjadi 92,3 persen dari target 95 persen,†katanya.
Dengan adanya imunisasi susulan ini, maka jumlah anak yang belum divaksin MR di Kota Bekasi menjadi 46.254 anak.
Program Rutin Bulanan
Dinas Kesehatan Kota Bekasi memastikan program nasional imunisasi campak-rubella yang resmi berakhir pada 15 Oktober akan dijadikan kegiatan rutin bulanan di daerah ini.
“Perpanjangan pelaksanaan program imunisasi MR bukan hanya di Kota Bekasi saja, tapi di daerah lain di Pulau Jawa yang belum memenuhi target,†katanya.
Pihaknya kembali mengintensifkan pemantauan perkembangan anak 9 bulan-15 tahun yang belum divaksin MR agar ke depan mata rantai penularan campak bisa diputus.
39 puskesmas di 12 kecamatan dan 56 kelurahan setempat akan membuat jadwal pelayanan imunisasi MR sehingga masyarakat boleh datang ke sana untuk imunisasi kapan saja.
Dia mengatakan, program imunisasi nasional merupakan hak anak sehingga pemerintah dan orang tua harus memenuhi hak mereka.
Meski masa program imunisasi ini tahun ini telah habis dari pemerintah pusat, namun daerah terus melaksanakan programnya.
Pengadaan vaksin tersebut sudah dialokasikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga Kota Bekasi tidak akan menyiapkan anggarannya.
Hak Hidup Sehat
Program Imunisasi Campak dan Rubella (MR) di Pulau Jawa diklaim berhasil melampaui target nasional berkat perpanjangan waktu selama dua pekan.
Menurut data yang dikeluarkan Pusdatin Kemenkes, dalam dua bulan tersebut anak yang berhasil diimunisasi di Pulau Jawa mencapai 35.075.731 anak, atau100,31 persen dari target awal yang ditetapkan, yaitu 34.964.397 anak.
Kepala Perwakilan Unicef untuk Pulau Jawa, Arie Rukmantara, menyatakan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan program berharga bagi kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia ini.
"Atas nama UNICEF, saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas upaya maksimal, all out, yang diperlihatkan oleh seluruh komponen masyarakat dalam memastikan anak-anaknya bebas campak dan rubella di masa depan," ujarnya.
Menurut data Pusdatin Kemenkes per hari Sabtu (14/10), Provinsi Jawa Timur menjadi daerah yang capaian targetnya tertinggi, yaitu 106,25 persen, disusul Jawa Tengah 104,61 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 97,04 persen, DKI Jakarta 97,09 persen, Jawa Barat 95,67 persen, dan terakhir Provinsi Banten sebesar 95,23 persen.
Secara khusus Unicef menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Banten, yang hingga hari terakhir masih terus berupaya mengejar capaian target hingga minimal 95 persen dari total target sasaran sebanyak 3.322.185 anak.
"Masyarakat Banten mengambil inisiatif memastikan semua anak yang masuk kategori target populasi mendapatkan haknya atas pelayanan kesehatan, termasuk vaksinasi dalam waktu yang terbatas. Bersama Gubernur, Wagub, Bupati, Walikota dan terutama media setempat, mereka mengejar target 95 persen cakupan terpenuhi dalam beberapa hari," ujarnya.
Menurut Arie, keterlibatan jurnalis kesehatan di Pulau Jawa juga sangat berperan memastikan Kampanye Imunisasi MR sukses dilakukan.
"Pelajaran berharga untuk kampanye imunisasi berikutnya ialah media harus dilibatkan sejak awal, dari planning sampai evaluasi," katanya.
Sementara itu menyikapi masih banyaknya informasi keliru terkait imunisasi MR ini, Perhimpunan Profesi Kesehatan Muslim Indonesia (Prokami) dan Ikatan Dai Indonesia (Ikadi), serta beberapa lembaga dakwah Islam mengimbau agar seluruh umat muslim mendukung program imunisasi nasional, khususnya kampanye imunisasi Campak dan Rubella ini.
Menurut Ketua Umum PP Prokami, Achmad Zaki, dalam menghadapi isu terkait imunisasi, seluruh muslimin dan muslimat, para alim ulama dan profesional kesehatan muslim untuk mengikuti panduan dari instansi berwenang dan kompeten, seperti Kementerian Kesehatan RI, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) dan Perhimpunan Profesional Kesehatan Muslim Indonesia (PROKAMI).
Achmad Zaki juga menghimbau seluruh masyarakat perlu cerdas dalam menerima apa pun informasi, khususnya terkait isu kesehatan dan imunisasi.
"Pastikan informasi yang didapat berasal dari sumber yang kompeten dan kredibel," ujarnya.
Tahun 2018 mendatang, pemerintah berencana untuk melakukan program imunisasi MR di wilayah lain di Indonesia, di luar Pulau Jawa. Pemerintah Indonesia menargetkan pengendalian Campak dan Rubella pada tahun 2020.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Pusat Data Indonesia (Pusdatin) sasaran imunisasi di Kota Bekasi mencapai 658.563 anak usia 9 bulan hingga 15 tahun.
Sejak awal peluncurannya pada Agustus 2017, sedikitnya empat sekolah swasta di wilayah itu terlebih dahulu menyuarakan resistensinya akibat faktor traumatik kalangan orang tua siswa terhadap peredaran vaksin palsu.
Kalangan orang tua siswa di sekolah bertaraf elit itu mengaku masih mengkhawatirkan kelemahan sistem pemerintah dalam mengantisipasi terulangnya kasus serupa di wilayah hukum Kota Bekasi, meski kasusnya telah tertangani di meja hijau.
Maklum saja, pada fakta persidangan yang digelar Pengadilan Negeri Bekasi pada 21 Agustus 2017 terungkap bahwa sang produsen Hidayat Taufiqurahman bersama istrinya Rita Agustina sanggup meraup keuntungan pribadi dari usaha vaksin palsu yang dijalankan sejak 2009-2016 hingga Rp5 miliar lebih.
"Usaha vaksin palsu ini menggiurkan karena keuntungannya besar, jadi wajar saja kalau masih ada kemungkinan pemain lain yang sekarang belum terungkap," kata orang tua siswa SD Al Anshor, Atiek Lestari (40).
Warga Perumahan Pondok Mitra Lestari, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi itu menjadi salah satu orang tua siswa yang sempat menolak mengikutsertakan puterinya bernama Shauqia Jannata Gasyari (8) untuk diimunisasi campak dengan alasan tidak adanya jaminan 'keamanan' bahan baku vaksin.
"Saya lebih percaya dengan vaksin produksi Biofarma (milik pemerintah) dari pada swasta. Saya masih takut ada vaksin palsu, selain itu kabar di media sosial juga menyebutkan kalau ada kandungan sum-sum babi di bahan bakunya," katanya.
Di wilayah Bekasi terdapat 14 rumah sakit yang dilaporkan Kementerian Kesehatan ikut terkait dalam pemanfaatan vaksin palsu kepada pasiennya yang melibatkan 18 terdakwa yang berperan sebagai dokter, distributor, bidan, hingga produsen.
Bahkan dalam rilisnya kepada wartawan, Menkes Nila F Moeloek mengungkap ada sekitar 1.500 anak di wilayah di wilayah Jawa Barat, Jakarta dan Banten yang terpapar vaksin palsu.
Traumatik warga Bekasi terhadap vaksin juga semakin menjadi saat dua balita warga Perumahan Wisma Asri, Kecamatan Bekasi Utara yakni Hanif Husnaya (3) dan Nur Fauziah (3) meninggal dunia pascadisuntik imunisasi campak dan polio dalam rangka program pekan imunisasi nasional tahap III pada 2011 silam.
Namun Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat saat itu mengungkap hasil investigasinya bahwa kedua korban meninggal akibat tersedak obat panas atau parasetamol yang diberikan usai kedua balita tersebut divaksin imunisasi campak oleh petugas.
Sasar Pelajar
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bekasi Dezi Syukrawati mengakui traumatik vaksin palsu berpengaruh pada pencapaian target imunisasi campak-rubella di Kota Bekasi.
Hingga berakhirnya program imunisasi tersebut pada masa perpanjangan waktu 1-14 Oktober 2017, kepesertaan di Kota Bekasi hanya mencapai 92,3 persen persen dari total target 95 persen.
"Jumlah ini berada di kisaran 658.563 peserta berdasarkan versi Pusdatin pada periode Agustus-September 2017," katanya.
Kegiatan program waktu tambahan itu menyasar empat kecamatan setempat, yakni Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Selatan, dan Kecamatan Bekasi Timur.
Dinkes Kota Bekasi akhirnya menggandeng pula MUI untuk ikut menggencarkan program imunisasi ini dalam beberapa hari tersisa.
"Kami sudah berkomunikasi dengan Ketua MUI. Beliau mendukung, bahkan sudah menjamin sekolah-sekolah yang merupakan Yayasan Muhammadiyah akan melaksanakan imunisasi ini," kata Dezi.
Di luar itu, MUI juga akan meyakinkan sekolah-sekolah yayasan Islam lain untuk juga mau berpartisipasi.
"Dari 52 sekolah yang capaiannya masih rendah, sebanyak 80 persen di antaranya merupakan sekolah yayasan Islam. Itu yang akan didekati oleh MUI," katanya.
Strategi itu rupanya berhasil menggalang tambahan peserta dari tahap awal pelaksanaan masih menyisakan 60 ribu lebih peserta. Pihaknya mencatat ada penambahan peserta sebanyak 13,997 anak dalam kurun waktu masa perpanjangan 1-14 Oktober 2017 berkat pendekatan kaum ulama.
“Naik 2,3 persen menjadi 92,3 persen dari target 95 persen,†katanya.
Dengan adanya imunisasi susulan ini, maka jumlah anak yang belum divaksin MR di Kota Bekasi menjadi 46.254 anak.
Program Rutin Bulanan
Dinas Kesehatan Kota Bekasi memastikan program nasional imunisasi campak-rubella yang resmi berakhir pada 15 Oktober akan dijadikan kegiatan rutin bulanan di daerah ini.
“Perpanjangan pelaksanaan program imunisasi MR bukan hanya di Kota Bekasi saja, tapi di daerah lain di Pulau Jawa yang belum memenuhi target,†katanya.
Pihaknya kembali mengintensifkan pemantauan perkembangan anak 9 bulan-15 tahun yang belum divaksin MR agar ke depan mata rantai penularan campak bisa diputus.
39 puskesmas di 12 kecamatan dan 56 kelurahan setempat akan membuat jadwal pelayanan imunisasi MR sehingga masyarakat boleh datang ke sana untuk imunisasi kapan saja.
Dia mengatakan, program imunisasi nasional merupakan hak anak sehingga pemerintah dan orang tua harus memenuhi hak mereka.
Meski masa program imunisasi ini tahun ini telah habis dari pemerintah pusat, namun daerah terus melaksanakan programnya.
Pengadaan vaksin tersebut sudah dialokasikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga Kota Bekasi tidak akan menyiapkan anggarannya.
Hak Hidup Sehat
Program Imunisasi Campak dan Rubella (MR) di Pulau Jawa diklaim berhasil melampaui target nasional berkat perpanjangan waktu selama dua pekan.
Menurut data yang dikeluarkan Pusdatin Kemenkes, dalam dua bulan tersebut anak yang berhasil diimunisasi di Pulau Jawa mencapai 35.075.731 anak, atau100,31 persen dari target awal yang ditetapkan, yaitu 34.964.397 anak.
Kepala Perwakilan Unicef untuk Pulau Jawa, Arie Rukmantara, menyatakan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan program berharga bagi kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia ini.
"Atas nama UNICEF, saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas upaya maksimal, all out, yang diperlihatkan oleh seluruh komponen masyarakat dalam memastikan anak-anaknya bebas campak dan rubella di masa depan," ujarnya.
Menurut data Pusdatin Kemenkes per hari Sabtu (14/10), Provinsi Jawa Timur menjadi daerah yang capaian targetnya tertinggi, yaitu 106,25 persen, disusul Jawa Tengah 104,61 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 97,04 persen, DKI Jakarta 97,09 persen, Jawa Barat 95,67 persen, dan terakhir Provinsi Banten sebesar 95,23 persen.
Secara khusus Unicef menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Banten, yang hingga hari terakhir masih terus berupaya mengejar capaian target hingga minimal 95 persen dari total target sasaran sebanyak 3.322.185 anak.
"Masyarakat Banten mengambil inisiatif memastikan semua anak yang masuk kategori target populasi mendapatkan haknya atas pelayanan kesehatan, termasuk vaksinasi dalam waktu yang terbatas. Bersama Gubernur, Wagub, Bupati, Walikota dan terutama media setempat, mereka mengejar target 95 persen cakupan terpenuhi dalam beberapa hari," ujarnya.
Menurut Arie, keterlibatan jurnalis kesehatan di Pulau Jawa juga sangat berperan memastikan Kampanye Imunisasi MR sukses dilakukan.
"Pelajaran berharga untuk kampanye imunisasi berikutnya ialah media harus dilibatkan sejak awal, dari planning sampai evaluasi," katanya.
Sementara itu menyikapi masih banyaknya informasi keliru terkait imunisasi MR ini, Perhimpunan Profesi Kesehatan Muslim Indonesia (Prokami) dan Ikatan Dai Indonesia (Ikadi), serta beberapa lembaga dakwah Islam mengimbau agar seluruh umat muslim mendukung program imunisasi nasional, khususnya kampanye imunisasi Campak dan Rubella ini.
Menurut Ketua Umum PP Prokami, Achmad Zaki, dalam menghadapi isu terkait imunisasi, seluruh muslimin dan muslimat, para alim ulama dan profesional kesehatan muslim untuk mengikuti panduan dari instansi berwenang dan kompeten, seperti Kementerian Kesehatan RI, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) dan Perhimpunan Profesional Kesehatan Muslim Indonesia (PROKAMI).
Achmad Zaki juga menghimbau seluruh masyarakat perlu cerdas dalam menerima apa pun informasi, khususnya terkait isu kesehatan dan imunisasi.
"Pastikan informasi yang didapat berasal dari sumber yang kompeten dan kredibel," ujarnya.
Tahun 2018 mendatang, pemerintah berencana untuk melakukan program imunisasi MR di wilayah lain di Indonesia, di luar Pulau Jawa. Pemerintah Indonesia menargetkan pengendalian Campak dan Rubella pada tahun 2020.
Editor : Andi Firdaus
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017