Bogor (Antara Megapolitan-Bogor) - Sektor pertanian memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan target "Sustainable Development Goals" (SDGs) 2030. Berikut berita selengkapya.
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian Suwandi menyatakan sektor pertanian memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan target "Sustainable Development Goals" (SDGs) 2030.
"Kontribusi pertanian besar dalam SDGs terutama pada agenda pertama dan kedua yakni tanpa kemiskinan dan kelaparan," kata Suwandi, usai Simposium ke-9 Green Base yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM-IPB), di Kampus Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Sabtu.
Suwandi menjelaskan pembangunan pertanian pada target SDGs lebih banyak pada agenda nomor satu dan dua yakni pengentasan kemiskinan dan kelaparan.
Selain itu, juga menitikberatkan perhatian kepada kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan pelestarian lingkungan.
Menurutnya, untuk mewujudkan target SDGs tahun 2030, Pemerintah Indonesia berupaya menekan angka kemiskinan dan kelaparan melalui pembangunan pertanian.
"Sekarang kemiskinan nasional angkanya sekitar 10 koma sekian persen, kita kerja keras untuk 13 tahun ke depan mencapai target itu," kata Suwandi.
Berdasarkan data BPS komoditas makanan khususnya beras memberi kontribusi besar terhadap garis kemiskinan yakni 20,11 persen di perkotaan, dan 26,46 persen di perdesaan.
Untuk mengentaskan kemiskinan yang menjadi salah satu faktor penyebab rendah akses masyarakat terhadap pangan, lanjut Suwandi, perlu diupayakan keseimbangan antara desa dan kota dengan infrastruktur, agroindustri perdesaan memberikan dampak yang besar bagi pengentasan kemiskinan.
"Selain itu, kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat memberikan dampak bagi masyarakat kecil, sangat menolong," katanya.
Dia menyebutkan, termasuk juga kebijakan harga eceran tertinggi (HET) beras yang baru diluncurkan bisa dinikmati oleh konsumen dengan harga bagus, dan petani dengan harga dasar.
"Begitu pula dengan asuransi pertanian, akses bank, hingga penguatan kelembagaan dengan korporasi petani yang juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Suwandi.
Simposium ke-9 Green Base FEM-IPB mengangkat tema "Transforming Indonesi to Achieving Sustainable Development 2030" dihadiri pula anggota Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP-HIPMI) Pinpin Bhaktiar dan dosen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan FEM-IPB Prima Gandhi.
Menurut BPP-HIPMI Pinpin Bhaktiar kewirausahaan juga berperan dalam target SDGs tepatnya pada spektrum ke-17.
"Suka tidak suka, faktanya pengusaha merupakan pemicu besar menjadi bagian dari solusi SDGs," katanya lagi.
Dia menyatakan, jika dilihat secara kasat mata ketika seorang pengusaha hadir akan melakukan pemberdayan, membuka peluang kerja bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan.
Menurutnya, perlu ada sinergi nyata dan strategis antara dunia usaha baik melalui HIPMI atau apa pun dengan program Kementerian Pertanian yang sedang berjalan saat ini.
"Diharapkan para pengusaha itu mampu menjadi akselerator dalam ekonomi maupun iklim usaha di hulu," kata Pinpin pula.
Dosen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan FEM-IPB Prima Gandhi menambahkan akademisi baik mahasiswa dan dosen memiliki peran besar dalam menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di sektor pertanian dan juga pembangunan, termasuk mewujudkan SDGs. (ANT/BPJ).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian Suwandi menyatakan sektor pertanian memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan target "Sustainable Development Goals" (SDGs) 2030.
"Kontribusi pertanian besar dalam SDGs terutama pada agenda pertama dan kedua yakni tanpa kemiskinan dan kelaparan," kata Suwandi, usai Simposium ke-9 Green Base yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM-IPB), di Kampus Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Sabtu.
Suwandi menjelaskan pembangunan pertanian pada target SDGs lebih banyak pada agenda nomor satu dan dua yakni pengentasan kemiskinan dan kelaparan.
Selain itu, juga menitikberatkan perhatian kepada kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan pelestarian lingkungan.
Menurutnya, untuk mewujudkan target SDGs tahun 2030, Pemerintah Indonesia berupaya menekan angka kemiskinan dan kelaparan melalui pembangunan pertanian.
"Sekarang kemiskinan nasional angkanya sekitar 10 koma sekian persen, kita kerja keras untuk 13 tahun ke depan mencapai target itu," kata Suwandi.
Berdasarkan data BPS komoditas makanan khususnya beras memberi kontribusi besar terhadap garis kemiskinan yakni 20,11 persen di perkotaan, dan 26,46 persen di perdesaan.
Untuk mengentaskan kemiskinan yang menjadi salah satu faktor penyebab rendah akses masyarakat terhadap pangan, lanjut Suwandi, perlu diupayakan keseimbangan antara desa dan kota dengan infrastruktur, agroindustri perdesaan memberikan dampak yang besar bagi pengentasan kemiskinan.
"Selain itu, kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat memberikan dampak bagi masyarakat kecil, sangat menolong," katanya.
Dia menyebutkan, termasuk juga kebijakan harga eceran tertinggi (HET) beras yang baru diluncurkan bisa dinikmati oleh konsumen dengan harga bagus, dan petani dengan harga dasar.
"Begitu pula dengan asuransi pertanian, akses bank, hingga penguatan kelembagaan dengan korporasi petani yang juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Suwandi.
Simposium ke-9 Green Base FEM-IPB mengangkat tema "Transforming Indonesi to Achieving Sustainable Development 2030" dihadiri pula anggota Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP-HIPMI) Pinpin Bhaktiar dan dosen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan FEM-IPB Prima Gandhi.
Menurut BPP-HIPMI Pinpin Bhaktiar kewirausahaan juga berperan dalam target SDGs tepatnya pada spektrum ke-17.
"Suka tidak suka, faktanya pengusaha merupakan pemicu besar menjadi bagian dari solusi SDGs," katanya lagi.
Dia menyatakan, jika dilihat secara kasat mata ketika seorang pengusaha hadir akan melakukan pemberdayan, membuka peluang kerja bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan.
Menurutnya, perlu ada sinergi nyata dan strategis antara dunia usaha baik melalui HIPMI atau apa pun dengan program Kementerian Pertanian yang sedang berjalan saat ini.
"Diharapkan para pengusaha itu mampu menjadi akselerator dalam ekonomi maupun iklim usaha di hulu," kata Pinpin pula.
Dosen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan FEM-IPB Prima Gandhi menambahkan akademisi baik mahasiswa dan dosen memiliki peran besar dalam menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di sektor pertanian dan juga pembangunan, termasuk mewujudkan SDGs. (ANT/BPJ).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017