Bandarlampung (Antara Megapolitan-Bogor) - Jatah bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Lampung Naik. Berikut ini berita selengkapnya.
Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo telah berhasil meyakinkan pemerintah pusat untuk menambah jatah bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi 5.000 unit di tahun 2018. Tahun ini, Provinsi Lampung mendapat jatah 3.000 unit dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Kepercayaan pusat tersebut, menurut Gubernur Ridho, karena pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) menilai Lampung mampu mengerjakan proyek tersebut tepat sasaran dan tepat waktu.
"Tidak semua provinsi dapat kenaikan. Alhamdulillah tahun depan kita dapat tambahan 2.000 unit rumah sehingga makin banyak warga yang rumahnya dapat diperbaiki," kata Gubernur Ridho, di Bandarlampung, Selasa (10/10/2017).
Penambahan jatah 40 persen itu, membuat program BSPS yang semula di delapan kabupaten dikembangkan ke-14 kabupaten dan kota, kecuali Kota Metro. Demikian halnya dana yang digelontorkan dari semula Rp42,8 miliar naik menjadi Rp75 miliar.
Penentuan penerima bantuan, kata Gubernur, tetap mengacu pada basis data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), lembaga yang dibentuk menangani dan berkoordinasi dalam penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Program ini diluncurkan Gubernur Lampung di GOR Mini, Kabupaten Pringsewu, pada 17 Mei 2017.
"Mulai Nopvember ini Tim Fasilitator akan memverifikasi calon penerima. Saya berharap agar verifikasi dilakukan secara baik dan tepat, agar penerima benar-benar sesuai data basis. Kepada yang belum dapat mohon bersabar, karena Pemprov Lampung masih mengusahakan penambahan," kata Ridho.
Progresnya Mencapai 90 Persen
Terkait dengan progres BSPS 2017, menurut Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung, Edarwan, mencapai 90 persen, dan ditargetkan akhir November semua rampung. Bahkan ada tiga kabupaten yang selesai 100 persen, yakni Lampung Utara sebanyak 513 unit rumah, Mesuji 504 unit, dan Pringsewu sebanyak 397 unit.
Sisanya, masih dalam tahap penyelesaian, yakni di Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 280 unit, Pesawaran (464 unit), Tulangbawang Barat (409 unit), Way Kanan (219 unit), dan Pesisir Barat sebanyak 214 unit. Bantuan dibagi tiga, yakni peningkatan kualitas rumah rusak ringan Rp7,5 juta, peningkatan rumah rusak sedang Rp10 juta, dan peningkatan rumah rusak berat Rp15 juta.
Edarwan mengingatkan sasaran program BSPS adalah masyarakat yang terdata di TNP2K dan lolos verifikasi. "Sasarannya warga yang tergolong MBR yang penghasilannya tidak cukup untuk memperbaiki rumah. Jadi, tetap harus ada kemampuan swadaya calon penerima. Minimal tenaga kerja, karena dana yang diberikan untuk membeli material bangunan. Tidak ada biaya tenaga kerja," kata Edarwan.
Seluruh dana nantinya tetap disalukan melalui Bank Lampung. Penggunaanya diawasi secara ketat oleh fasilitator. Saat ini, ada 60 fasilitator dan delapan koordinator yang terlibat mengawasi program bedah rumah ini. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo telah berhasil meyakinkan pemerintah pusat untuk menambah jatah bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi 5.000 unit di tahun 2018. Tahun ini, Provinsi Lampung mendapat jatah 3.000 unit dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Kepercayaan pusat tersebut, menurut Gubernur Ridho, karena pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) menilai Lampung mampu mengerjakan proyek tersebut tepat sasaran dan tepat waktu.
"Tidak semua provinsi dapat kenaikan. Alhamdulillah tahun depan kita dapat tambahan 2.000 unit rumah sehingga makin banyak warga yang rumahnya dapat diperbaiki," kata Gubernur Ridho, di Bandarlampung, Selasa (10/10/2017).
Penambahan jatah 40 persen itu, membuat program BSPS yang semula di delapan kabupaten dikembangkan ke-14 kabupaten dan kota, kecuali Kota Metro. Demikian halnya dana yang digelontorkan dari semula Rp42,8 miliar naik menjadi Rp75 miliar.
Penentuan penerima bantuan, kata Gubernur, tetap mengacu pada basis data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), lembaga yang dibentuk menangani dan berkoordinasi dalam penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Program ini diluncurkan Gubernur Lampung di GOR Mini, Kabupaten Pringsewu, pada 17 Mei 2017.
"Mulai Nopvember ini Tim Fasilitator akan memverifikasi calon penerima. Saya berharap agar verifikasi dilakukan secara baik dan tepat, agar penerima benar-benar sesuai data basis. Kepada yang belum dapat mohon bersabar, karena Pemprov Lampung masih mengusahakan penambahan," kata Ridho.
Progresnya Mencapai 90 Persen
Terkait dengan progres BSPS 2017, menurut Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung, Edarwan, mencapai 90 persen, dan ditargetkan akhir November semua rampung. Bahkan ada tiga kabupaten yang selesai 100 persen, yakni Lampung Utara sebanyak 513 unit rumah, Mesuji 504 unit, dan Pringsewu sebanyak 397 unit.
Sisanya, masih dalam tahap penyelesaian, yakni di Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 280 unit, Pesawaran (464 unit), Tulangbawang Barat (409 unit), Way Kanan (219 unit), dan Pesisir Barat sebanyak 214 unit. Bantuan dibagi tiga, yakni peningkatan kualitas rumah rusak ringan Rp7,5 juta, peningkatan rumah rusak sedang Rp10 juta, dan peningkatan rumah rusak berat Rp15 juta.
Edarwan mengingatkan sasaran program BSPS adalah masyarakat yang terdata di TNP2K dan lolos verifikasi. "Sasarannya warga yang tergolong MBR yang penghasilannya tidak cukup untuk memperbaiki rumah. Jadi, tetap harus ada kemampuan swadaya calon penerima. Minimal tenaga kerja, karena dana yang diberikan untuk membeli material bangunan. Tidak ada biaya tenaga kerja," kata Edarwan.
Seluruh dana nantinya tetap disalukan melalui Bank Lampung. Penggunaanya diawasi secara ketat oleh fasilitator. Saat ini, ada 60 fasilitator dan delapan koordinator yang terlibat mengawasi program bedah rumah ini. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017