Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat menyatakan akan fokus menangani masalah sampah yang dapat diselesaikan dengan baik pada 2025.
"Penanganan sampah menjadi prioritas utama dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris di Depok, Selasa.
Komitmen ini diutarakan sebagai respons terhadap tantangan pengelolaan sampah yang semakin kompleks seiring meningkatnya volume sampah di Kota Depok.
“Penanganan sampah itu urusan wajib dan rutin, sehingga sudah masuk dalam anggaran, yang paling krusial adalah pengangkutan tambahan volume sampah dari TPA ke Nangbo dan pemilahan sampah di tingkat kelurahan,” paparnya.
Menurut dia, pemilahan sampah menjadi syarat utama untuk mendukung operasional fasilitas RDF atau Refuse-Derived Fuel yang akan dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Baca juga: DLHK Depok siap operasikan dua Incinerator ramah lingkungan
Baca juga: DLHK Depok resmi tutup TPA sampah liar di Limo
Targetnya, minimal 50 persen kelurahan di Depok harus sudah aktif memilah sampah pada 2025.
Selain itu, pemerintah juga akan membeli mesin incinerator berbasis masyarakat yang ditempatkan di unit pengolahan sampah (UPS) di setiap kecamatan, dengan minimal dua unit per kecamatan.
Program-program ini akan mulai berjalan menggunakan anggaran belanja tahun 2025. Namun, pemerintah pusat juga telah mengatur mekanisme anggaran belanja tambahan (ABT) yang dimulai pada Maret 2025.
“Mekanisme ini akan memungkinkan penyesuaian program sesuai dengan visi dan janji kampanye kepala daerah yang baru terpilih,” tutur Idris.
Selain fokus pada pengelolaan sampah, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok juga akan memperkuat Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Baperida).
Baca juga: Pemkot Depok libatkan semua perangkat daerah dan masyarakat tangani masalah sampah
Ia mengatakan, lembaga ini akan memperluas perannya melalui kerja sama riset dengan universitas ternama, seperti UI, IPB, dan ITB.
Hasil riset akan digunakan untuk merumuskan kebijakan berbasis data, termasuk pengentasan kemiskinan dengan standar yang lebih relevan.
“Riset ini sangat penting karena dapat menghasilkan data yang lebih akurat untuk menyusun kebijakan daerah, seperti standar kemiskinan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Depok,” jelasnya.
Lewat program-program tersebut, Idris berharap Kota Depok dapat mengelola sampah secara lebih efisien sekaligus meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
"Penanganan sampah menjadi prioritas utama dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris di Depok, Selasa.
Komitmen ini diutarakan sebagai respons terhadap tantangan pengelolaan sampah yang semakin kompleks seiring meningkatnya volume sampah di Kota Depok.
“Penanganan sampah itu urusan wajib dan rutin, sehingga sudah masuk dalam anggaran, yang paling krusial adalah pengangkutan tambahan volume sampah dari TPA ke Nangbo dan pemilahan sampah di tingkat kelurahan,” paparnya.
Menurut dia, pemilahan sampah menjadi syarat utama untuk mendukung operasional fasilitas RDF atau Refuse-Derived Fuel yang akan dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Baca juga: DLHK Depok siap operasikan dua Incinerator ramah lingkungan
Baca juga: DLHK Depok resmi tutup TPA sampah liar di Limo
Targetnya, minimal 50 persen kelurahan di Depok harus sudah aktif memilah sampah pada 2025.
Selain itu, pemerintah juga akan membeli mesin incinerator berbasis masyarakat yang ditempatkan di unit pengolahan sampah (UPS) di setiap kecamatan, dengan minimal dua unit per kecamatan.
Program-program ini akan mulai berjalan menggunakan anggaran belanja tahun 2025. Namun, pemerintah pusat juga telah mengatur mekanisme anggaran belanja tambahan (ABT) yang dimulai pada Maret 2025.
“Mekanisme ini akan memungkinkan penyesuaian program sesuai dengan visi dan janji kampanye kepala daerah yang baru terpilih,” tutur Idris.
Selain fokus pada pengelolaan sampah, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok juga akan memperkuat Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Baperida).
Baca juga: Pemkot Depok libatkan semua perangkat daerah dan masyarakat tangani masalah sampah
Ia mengatakan, lembaga ini akan memperluas perannya melalui kerja sama riset dengan universitas ternama, seperti UI, IPB, dan ITB.
Hasil riset akan digunakan untuk merumuskan kebijakan berbasis data, termasuk pengentasan kemiskinan dengan standar yang lebih relevan.
“Riset ini sangat penting karena dapat menghasilkan data yang lebih akurat untuk menyusun kebijakan daerah, seperti standar kemiskinan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Depok,” jelasnya.
Lewat program-program tersebut, Idris berharap Kota Depok dapat mengelola sampah secara lebih efisien sekaligus meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024