Bogor (Antara Megapolitan) - Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar dalam rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) wilayah I di Kota Bogor, Rabu, mengingatkan perlunya untuk penguatan kelembagaan dalam pencapaian program pengurangan angka kemiskinan.
"Angka kemiskinan di Jawa Barat secara perlahan terus turun dari tahun ke tahun," kata Deddy.
Ia mengatakan, dari data yang ada, angka kemiskinan Jawa Barat mengalami penurunan 0,7 persen. Tahun sebelumnya mencapai angka 9,57 persen turun menjadi 8,77 persen di tahun ini.
"Meski begitu penurunan 0,7 persen tersebut belum sesuai dengan target Pemerintah Provinsi Jawa Barat yakni sebesar 1 persen per tahun," katanya.
Menurut dia, adanya kesenjangan sebesar 0,3 persen dari target 1 persen per tahun pada pengurangan angka kemiskinan sudah bisa terevaluasi dengan baik. Saat ini Pemprov Jawa Barat sudah memiliki data `by name by address` yang terkelola di Balai Pengembangan Pembangunan Potensi Daerah.
Dengan adanya pengelolaan data tersebut, sehingga angka kemiskinan tidak lagi ada yang fiktif, tetapi terukur dan menyentuh langsung ke masyarakat. Sebelumnya, dari data yang dihasilkan, ada keluarga miskin yang belum tersentuh oleh program pengentasan kemiskinan.
"Tapi, ada juga keluarga yang belum satu pun tersentuh oleh program pemerintah," katanya.
Ketidakadilan tersebut, lanjutnya, menunjukkan pemerintah belum serius mengurus rakyat miskin. Sesuai dengan tujuan pembangunan yang sesungguhnya adalah untuk masyarakat yang tidak mampu. Bukan untuk membuat yang kaya makin kaya.
Menurut Deddy dengan adanya data yang lengkap, tidak ada alasan bagi sebuah desa atau daerah masih ditemukan keluarga miskin yang belum tersentuh program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.
"Kalau kita sekarang tidak sungguh-sungguh bersinergi dan berkoordinasi mengurus warga miskin, ini dosa besar," katanya.
Deddy juga menekankan, dalam program kemiskinan perlu juga memperhatikan penyandang disabilitas dan lansia miskin. Karena dari total 4,17 juta warga miskin di Jawa Barat, 1 juta di antaranya merupakan lansia dan penyandang disabilitas miskin.
"Mereka sudah seharusnya mendapatkan bantuan langsung bukan sekedar stimulus semata. Bisa jadi negara kita tidak maju-maju karena tidak mempedulikan para lansia adn disambilitas ini," kata Deddy.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Yerry Yanuar menambahkan, angka kemiskikanan di Jawa Barat berada di bawah angka kemiskinan nasional yakni 10,2 persen.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjutnya, terus melakukan optimalisasi agar dapat mewujudkan target turun 1 persen per tahun angka kemiskinan dengan cara penguatan kapasitas kelembagaan serta membangun sistem yang terintegarsi.
"Pemberian bantuan warga miskin berdasarkan `by name by address` dengan melihat langsung kondisi di lapangan yang sebenarnya," kata Yerry.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Angka kemiskinan di Jawa Barat secara perlahan terus turun dari tahun ke tahun," kata Deddy.
Ia mengatakan, dari data yang ada, angka kemiskinan Jawa Barat mengalami penurunan 0,7 persen. Tahun sebelumnya mencapai angka 9,57 persen turun menjadi 8,77 persen di tahun ini.
"Meski begitu penurunan 0,7 persen tersebut belum sesuai dengan target Pemerintah Provinsi Jawa Barat yakni sebesar 1 persen per tahun," katanya.
Menurut dia, adanya kesenjangan sebesar 0,3 persen dari target 1 persen per tahun pada pengurangan angka kemiskinan sudah bisa terevaluasi dengan baik. Saat ini Pemprov Jawa Barat sudah memiliki data `by name by address` yang terkelola di Balai Pengembangan Pembangunan Potensi Daerah.
Dengan adanya pengelolaan data tersebut, sehingga angka kemiskinan tidak lagi ada yang fiktif, tetapi terukur dan menyentuh langsung ke masyarakat. Sebelumnya, dari data yang dihasilkan, ada keluarga miskin yang belum tersentuh oleh program pengentasan kemiskinan.
"Tapi, ada juga keluarga yang belum satu pun tersentuh oleh program pemerintah," katanya.
Ketidakadilan tersebut, lanjutnya, menunjukkan pemerintah belum serius mengurus rakyat miskin. Sesuai dengan tujuan pembangunan yang sesungguhnya adalah untuk masyarakat yang tidak mampu. Bukan untuk membuat yang kaya makin kaya.
Menurut Deddy dengan adanya data yang lengkap, tidak ada alasan bagi sebuah desa atau daerah masih ditemukan keluarga miskin yang belum tersentuh program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.
"Kalau kita sekarang tidak sungguh-sungguh bersinergi dan berkoordinasi mengurus warga miskin, ini dosa besar," katanya.
Deddy juga menekankan, dalam program kemiskinan perlu juga memperhatikan penyandang disabilitas dan lansia miskin. Karena dari total 4,17 juta warga miskin di Jawa Barat, 1 juta di antaranya merupakan lansia dan penyandang disabilitas miskin.
"Mereka sudah seharusnya mendapatkan bantuan langsung bukan sekedar stimulus semata. Bisa jadi negara kita tidak maju-maju karena tidak mempedulikan para lansia adn disambilitas ini," kata Deddy.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Yerry Yanuar menambahkan, angka kemiskikanan di Jawa Barat berada di bawah angka kemiskinan nasional yakni 10,2 persen.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjutnya, terus melakukan optimalisasi agar dapat mewujudkan target turun 1 persen per tahun angka kemiskinan dengan cara penguatan kapasitas kelembagaan serta membangun sistem yang terintegarsi.
"Pemberian bantuan warga miskin berdasarkan `by name by address` dengan melihat langsung kondisi di lapangan yang sebenarnya," kata Yerry.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017