Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menyatakan bahwa upaya-upaya memitigasi perubahan iklim serta mempertahankan lingkungan melalui proyek pembiayaan ekosistem biru (blue financing project) diharapkan dapat memberi dampak dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Joko Tri Haryanto mengatakan ekosistem karbon biru, seperti mangrove, seagrass atau lamun, dan rawa-rawa, menyimpan jumlah karbon global yang begitu signifikan, dan simpanan karbon ini bisa lepas apabila terganggu aktivitas manusia.
"Selain keuntungan berupa mitigasi (perubahan) iklim, ekosistem ini memberikan berbagai (keuntungan), seperti proteksi dari dampak perubahan iklim, habitat untuk perikanan, biodiversitas, serta penghidupan bagi jutaan orang di komunitas-komunitas pantai," kata Joko dalam Paviliun Indonesia COP29: Innovative Financing to Scaling Up Blue Financing yang disiarkan di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: KLHK siapkan dana bantuan 50 ribu dolar AS untuk dukung program pelestarian lingkungan
Baca juga: OCFI dorong penguatan tata kelola pendanaan BPDLH
Menurutnya, ada berbagai kesempatan untuk memperkuat aksi iklim berbasis laut di tingkat nasional dan global, dan konservasi serta perbaikan karbon biru. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi pendanaan yang inovatif dan berkelanjutan guna mendapatkan manfaat-manfaat dari ekosistem karbon biru, terutama untuk mitigasi perubahan iklim, adaptasi, perlindungan biodiversitas, juga penghidupan.
Dia menjelaskan Indonesia melakukan sejumlah upaya untuk menangani perubahan iklim, sesuai dengan Perjanjian Paris, salah satunya adalah dengan membuat dana lingkungan hidup pada 2019, sebagai mekanisme finansial yang inovatif, menggabungkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel oleh publik dan swasta.
Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, Hendra Yusran Siri menyebutkan bahwa pihaknya dan Bank Dunia bekerja sama untuk membuat Indonesia Coral Bond, sebuah instrumen finansial non-hutang bukan dari pemerintah.
Baca juga: Efektif dan transparan, itu jaminan pemerintah soal dana investasi BPDLH
Dia menjelaskan bahwa instrumen ini untuk membantu meningkatkan potensi ekosistem karbon biru, yang dinilai dapat berkontribusi lebih dibanding hutan tropis, terkait tindakan iklim.
Hendra menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 3,4 juta hektare mangrove dan 1,8 juta hektare seagrass, yang sangat potensial. Oleh karena itu, perlu sebuah langkah untuk memanfaatkan potensi tersebut secara benar.
"Jadi, Coral Bond ini untuk tahun depan. Kami akan meluncurkannya tahun depan, untuk lima tahun," kata Hendra.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Joko Tri Haryanto mengatakan ekosistem karbon biru, seperti mangrove, seagrass atau lamun, dan rawa-rawa, menyimpan jumlah karbon global yang begitu signifikan, dan simpanan karbon ini bisa lepas apabila terganggu aktivitas manusia.
"Selain keuntungan berupa mitigasi (perubahan) iklim, ekosistem ini memberikan berbagai (keuntungan), seperti proteksi dari dampak perubahan iklim, habitat untuk perikanan, biodiversitas, serta penghidupan bagi jutaan orang di komunitas-komunitas pantai," kata Joko dalam Paviliun Indonesia COP29: Innovative Financing to Scaling Up Blue Financing yang disiarkan di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: KLHK siapkan dana bantuan 50 ribu dolar AS untuk dukung program pelestarian lingkungan
Baca juga: OCFI dorong penguatan tata kelola pendanaan BPDLH
Menurutnya, ada berbagai kesempatan untuk memperkuat aksi iklim berbasis laut di tingkat nasional dan global, dan konservasi serta perbaikan karbon biru. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi pendanaan yang inovatif dan berkelanjutan guna mendapatkan manfaat-manfaat dari ekosistem karbon biru, terutama untuk mitigasi perubahan iklim, adaptasi, perlindungan biodiversitas, juga penghidupan.
Dia menjelaskan Indonesia melakukan sejumlah upaya untuk menangani perubahan iklim, sesuai dengan Perjanjian Paris, salah satunya adalah dengan membuat dana lingkungan hidup pada 2019, sebagai mekanisme finansial yang inovatif, menggabungkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel oleh publik dan swasta.
Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, Hendra Yusran Siri menyebutkan bahwa pihaknya dan Bank Dunia bekerja sama untuk membuat Indonesia Coral Bond, sebuah instrumen finansial non-hutang bukan dari pemerintah.
Baca juga: Efektif dan transparan, itu jaminan pemerintah soal dana investasi BPDLH
Dia menjelaskan bahwa instrumen ini untuk membantu meningkatkan potensi ekosistem karbon biru, yang dinilai dapat berkontribusi lebih dibanding hutan tropis, terkait tindakan iklim.
Hendra menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 3,4 juta hektare mangrove dan 1,8 juta hektare seagrass, yang sangat potensial. Oleh karena itu, perlu sebuah langkah untuk memanfaatkan potensi tersebut secara benar.
"Jadi, Coral Bond ini untuk tahun depan. Kami akan meluncurkannya tahun depan, untuk lima tahun," kata Hendra.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024