Bandarlampung (Antara Megapolitan-Bogor) - Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo diwakili Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Adeham mengharapkan momentum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi DPRD Provinsi seluruh Indonesia mampu melahirkan suatu pemikiran yang utuh dan memberikan program kerja konkrit, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disampaikan dalam acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dengan tema "Melalui Asosisasi DPRD provinsi Seluruh Indonesia, kita samakan persepsi dan langkah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017" yang dilaksanakan di Bandarlampung, Rabu (26/7/2017).
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Adeham menyampaikan suatu kehormatan bagi Pemerintah Provinsi Lampung karena kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia tahun 2017.
Ia menjelaskan, ADPSI merupakan suatu wadah yang independen, sebagai saran untuk tukar-menukar informasi antar-anggota DPRD Se-Indonesia dan kerja sama yang bersifat konsultatif, yang memiliki peran penting dalam menunjang tugas, fungsi dan pelayanan yang prima bagi pimpinan dan anggota DPRD provinsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Lebih lanjut, Adeham menjelaskan bahwa tolok ukur keberhasilan DPRD dalam menjalankan tugas tentunya tidak lepas dari koordinasi dan kerja sama secara kelembagaan dengan pemerintah daerah, sehingga peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
"Melalui kegiatan ini, semoga kita mampu mendukung dan mengimplementasikan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2017. Hal ini karena PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggungjawab lembaga perwakilan rakyat, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas, produktivitas kinerja DPRD," jelasnya.
Tiga Kali Dalam Lima Tahun
Ketua ADPSI, Asep Rahmatullah menyampaikan melalui Rapat Kerja Nasional, ia mengajak untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2017.
"Kita perlu menyamakan persepsi dan kesamaan dalam pengimplementasian PP tersebut, sehingga terdapat mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas, produktivitas kinerja DPRD," jelasnya.
Lebih dari itu, Asep menjelaskan bahwa untuk tahun 2018, pelaksanaan ADPSI akan dilaksanakan di Provinsi Aceh, Bali, dan Bangka Belitung. Untuk itu diharapkan pimpinan DPRD mampu mendukung dan mengawal rencana ini, sehingga acara tersebut mampu berjalan dengan baik.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal mengucapkan selamat datang di Provinsi Lampung, semoga kehadirannya mampu merasakan dan menikmati berbagai objek wisata maupun objek lainnya yang ada di Provinsi Lampung.
Dedi menjelaskan, dalam kurun waktu lima tahun, Provinsi Lampung telah menjadi tuan rumah sebanyak tiga kali. "Semoga ajang kali ini mampu dijadikan sebagai media dalam bertukar informasi dan ide gagasan, serta kerja sama yang dapat dilakukan antar-daerah," Ujarnya.
Acara itu dihadiri pula oleh PLH. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Achyar Hanafi, BPK RI, 24 pimpinan DPRD, serta perwakilan DPRD, Sekretaris Dewan, Perwakilan BI Provinsi Lampung, dan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung. (RLs/HMs/ANT/BPJ/MTh).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Hal ini disampaikan dalam acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dengan tema "Melalui Asosisasi DPRD provinsi Seluruh Indonesia, kita samakan persepsi dan langkah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017" yang dilaksanakan di Bandarlampung, Rabu (26/7/2017).
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Adeham menyampaikan suatu kehormatan bagi Pemerintah Provinsi Lampung karena kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia tahun 2017.
Ia menjelaskan, ADPSI merupakan suatu wadah yang independen, sebagai saran untuk tukar-menukar informasi antar-anggota DPRD Se-Indonesia dan kerja sama yang bersifat konsultatif, yang memiliki peran penting dalam menunjang tugas, fungsi dan pelayanan yang prima bagi pimpinan dan anggota DPRD provinsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Lebih lanjut, Adeham menjelaskan bahwa tolok ukur keberhasilan DPRD dalam menjalankan tugas tentunya tidak lepas dari koordinasi dan kerja sama secara kelembagaan dengan pemerintah daerah, sehingga peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
"Melalui kegiatan ini, semoga kita mampu mendukung dan mengimplementasikan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2017. Hal ini karena PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggungjawab lembaga perwakilan rakyat, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas, produktivitas kinerja DPRD," jelasnya.
Tiga Kali Dalam Lima Tahun
Ketua ADPSI, Asep Rahmatullah menyampaikan melalui Rapat Kerja Nasional, ia mengajak untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2017.
"Kita perlu menyamakan persepsi dan kesamaan dalam pengimplementasian PP tersebut, sehingga terdapat mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas, produktivitas kinerja DPRD," jelasnya.
Lebih dari itu, Asep menjelaskan bahwa untuk tahun 2018, pelaksanaan ADPSI akan dilaksanakan di Provinsi Aceh, Bali, dan Bangka Belitung. Untuk itu diharapkan pimpinan DPRD mampu mendukung dan mengawal rencana ini, sehingga acara tersebut mampu berjalan dengan baik.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal mengucapkan selamat datang di Provinsi Lampung, semoga kehadirannya mampu merasakan dan menikmati berbagai objek wisata maupun objek lainnya yang ada di Provinsi Lampung.
Dedi menjelaskan, dalam kurun waktu lima tahun, Provinsi Lampung telah menjadi tuan rumah sebanyak tiga kali. "Semoga ajang kali ini mampu dijadikan sebagai media dalam bertukar informasi dan ide gagasan, serta kerja sama yang dapat dilakukan antar-daerah," Ujarnya.
Acara itu dihadiri pula oleh PLH. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Achyar Hanafi, BPK RI, 24 pimpinan DPRD, serta perwakilan DPRD, Sekretaris Dewan, Perwakilan BI Provinsi Lampung, dan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung. (RLs/HMs/ANT/BPJ/MTh).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017