Bogor (Antara Megapolitan) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyosialisasikan Penghargaan Paritrana wilayah IV untuk mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan perusahaan terhadap peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Pengelolaan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Zainudin kepada wartawan di Hotel Aston Sentul Bogor, Senin, saat sosialisasi kriteria Penghargaan Paritrana kepada tiga Provinsi wilayah sentra ekonomi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
"Jakarta, Jawa Barat dan Banten itu hampir lima puluh persen anggota BPJS-TK dari seluruh Indonesia, jadi perlu kerja sama yang erat dengan pemerintahan daerahnya salah satunya dengan sosialisasi ini," kata dia di Hotel Aston Sentul Bogor, Rabu.
Menurutnya program sosialisasi secara masif yang mengupasan kriteria Penghargaan Paritrana di tingkat provinsi, kota dan kabupaten pada tiga provinsi, Jakarta, Jawa Barat dan Banten sebagai wilayah paling padat industri bisa mempercepat sinergitas program BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat luas.
Sebab, kata dia wilayah sekeliling Jakarta itu paling banyak menampung pekerja seluruh Indonesia.
Kriteria itu seperti dukungan regulasi pemerintah setempat terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, jumlah masyarakat pekerja dan jumlah pekerja yang sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
Ia juga mengungkapkan ada spesialisasi yang membuat BPJS-TK masih belum banyak dipilih masyarakat maupun perusahaan.
Yakni manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam waktu jangka panjang sedangkan BPJS Kesehatan setiap saat untuk berobat di tingkat fasilitas kesehatan (faskes) daerah.
Kepala Bagian Pemasaran BPJS-TK Wilayah Jawa Barat Bambang Kenharto mennyatakan dari 19 juta orang angkatan kerja di Jawa Barat ada sekitar 9 juta orang pekerja formal dan sisanya non formal yang kini menjadi tantangan sosialisasi.
Dari sekitar 10 juta pekerja non formal itulah, kata Bambang yang memiliki kendala paling ekstra dalam hal pemberian pemahaman.
Beberapa faktor yang memengaruhi di antara pendidikan dan budaya dari lingkungan lokal yang masih berpusat pada pemenuhan kebutuhan sandang.
Ia berharap dorongan pemerintah daerah sebagai acuan kebijakan masyarakat di wilayahnya menjadi fokus sosialisasi untuk keberhasilan program jaminan sosial ketenagakerjaan masa mendatang.
Sebab pemahanan risiko kerja, keuntungan dari adanya jaminan sosial hanya bisa disampaikan secara berkala kepada masyarakat melalui instansi terkait dan perusahaan yang bersangkutan.
Ia juga menyebutkan dari tiga provinsi sentra ekonomi, wilayah Bogor sebagai tempat sosialisasi kali ini masuk kategori baik dalam keikutsertaan BPJS-TK dari perusahaan besarnya.
Hanya saja, di seluruh wilayah sektor non formal belum terkelola dengan baik karena hambatan pemahaman yang belum mencapai masyarakat.
"Contohnya petani, tukang ojek misalnya padahal mereka juga seharusnya meliliki jaminan sosial," kata dia.
Oleh sebab itu perwakilan serikat pekerja, pemda dan perusahaan dalam setiap sosialisasi dapat menghasilkan pencapaian perlindungan atau Paritrana kesejahteraan sosial yang merata kepada masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Pengelolaan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Zainudin kepada wartawan di Hotel Aston Sentul Bogor, Senin, saat sosialisasi kriteria Penghargaan Paritrana kepada tiga Provinsi wilayah sentra ekonomi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
"Jakarta, Jawa Barat dan Banten itu hampir lima puluh persen anggota BPJS-TK dari seluruh Indonesia, jadi perlu kerja sama yang erat dengan pemerintahan daerahnya salah satunya dengan sosialisasi ini," kata dia di Hotel Aston Sentul Bogor, Rabu.
Menurutnya program sosialisasi secara masif yang mengupasan kriteria Penghargaan Paritrana di tingkat provinsi, kota dan kabupaten pada tiga provinsi, Jakarta, Jawa Barat dan Banten sebagai wilayah paling padat industri bisa mempercepat sinergitas program BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat luas.
Sebab, kata dia wilayah sekeliling Jakarta itu paling banyak menampung pekerja seluruh Indonesia.
Kriteria itu seperti dukungan regulasi pemerintah setempat terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, jumlah masyarakat pekerja dan jumlah pekerja yang sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
Ia juga mengungkapkan ada spesialisasi yang membuat BPJS-TK masih belum banyak dipilih masyarakat maupun perusahaan.
Yakni manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam waktu jangka panjang sedangkan BPJS Kesehatan setiap saat untuk berobat di tingkat fasilitas kesehatan (faskes) daerah.
Kepala Bagian Pemasaran BPJS-TK Wilayah Jawa Barat Bambang Kenharto mennyatakan dari 19 juta orang angkatan kerja di Jawa Barat ada sekitar 9 juta orang pekerja formal dan sisanya non formal yang kini menjadi tantangan sosialisasi.
Dari sekitar 10 juta pekerja non formal itulah, kata Bambang yang memiliki kendala paling ekstra dalam hal pemberian pemahaman.
Beberapa faktor yang memengaruhi di antara pendidikan dan budaya dari lingkungan lokal yang masih berpusat pada pemenuhan kebutuhan sandang.
Ia berharap dorongan pemerintah daerah sebagai acuan kebijakan masyarakat di wilayahnya menjadi fokus sosialisasi untuk keberhasilan program jaminan sosial ketenagakerjaan masa mendatang.
Sebab pemahanan risiko kerja, keuntungan dari adanya jaminan sosial hanya bisa disampaikan secara berkala kepada masyarakat melalui instansi terkait dan perusahaan yang bersangkutan.
Ia juga menyebutkan dari tiga provinsi sentra ekonomi, wilayah Bogor sebagai tempat sosialisasi kali ini masuk kategori baik dalam keikutsertaan BPJS-TK dari perusahaan besarnya.
Hanya saja, di seluruh wilayah sektor non formal belum terkelola dengan baik karena hambatan pemahaman yang belum mencapai masyarakat.
"Contohnya petani, tukang ojek misalnya padahal mereka juga seharusnya meliliki jaminan sosial," kata dia.
Oleh sebab itu perwakilan serikat pekerja, pemda dan perusahaan dalam setiap sosialisasi dapat menghasilkan pencapaian perlindungan atau Paritrana kesejahteraan sosial yang merata kepada masyarakat.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017