Diskominfo: Banyak Website OPD Jambi Tidak Update

Jambi (Antara Megapolitan) - Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Jambi menyebutkan dari 30 website Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jambi banyak yang tidak update karena terkendala tenaga operator

"Sebanyak 30 website di OPD itu berada di bawah Diskominfo. Yang aktif dan update sekitar 18-20 website, selebihnya tidak aktif mungkin terkendala tidak adanya tenaga operator," kata petugas bagian e-government Diskominfo Provinsi Jambi Suci Rahmadiyati di Jambi, Jumat.

Dikatakannya ada juga OPD yang memang tidak punya website dan ada juga yang memiliki website namun dibangun sendiri menggunakan pihak ketiga. Salah satunya adalah UPTD Samsat Jambi.

Dari seluruh OPD yang menggunakan website sendiri, menurutnya yang paling aktif adalah OPD yang berkaitan dengan pelayanan publik. Seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Dinas PUPR, RSUD, RSJ dan OPD yang berkaitan dengan pelayanan lainnya.

Namun tidak semua OPD yang punya website memiliki konsumsi internet sendiri. Baik untuk keperluan browsing, data ataupun untuk akses wifi. Sebab itu Diskominfo telah memasang 62 titik wifi di seluruh OPD dan rumah dinas gubernur.

Sementara itu Kepala Seksi Infrastruktur Jaringan TIK Diskominfo Provinsi Jambi, Rico Janpria Eitha mengatakan yang disediakan oleh Diskominfo hanya 62 titik. Namun ada juga OPD yang menambah pemasangan wifi sendiri.

"Kalau penambahan anggarannya tidak di Diskominfo lagi. Mungkin mereka ingin menambah pasang wifi, kita hanya bantu pasang. Namun biayanya mereka sendiri tapi tidak boleh menggunakan APBD mungkin biaya pribadi," kata Rico.

Di masing-masing OPD, katanya ada yang menggunakan dua atau tiga titik wifi. Sementara di rumah dinas gubernur terdapat enam titik wifi. Dia mengatakan wifi tersebut ada yang diberi password, ada juga yang bebas digunakan oleh perangkat manapun.

"Tapi jumlah usernya dibatasi. Seperti yang di rumah dinas, itu satu titik wifi dibatasi 99 user saja. User yang ke 100 tidak bisa masuk," katanya menjelaskan.

Untuk kebutuhan bandwidth jaringan internet di seluruh OPD di Pemerintah Provinsi sendiri, disebutkan Rico lebih dari 1 gigabyte (GB) dalam satu tahun. Namun karena keterbatasan anggaran, pihaknya hanya bisa menyediakan 300 megabyte (MB) saja.

"Kita kontrak 300 MB setahun. Tahun lalu 290 MB, baru tahun ini yang sampai 300 MB. Kalau bicara kebutuhan, bisa sampai 1 GB," katanya menambahkan.