Jakarta, (Antara Megapolitan) - Ketua Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED), Farouk Abdullah Alwyni menilai Indonesia perlu berperan aktif mendorong penyelesaian krisis di Qatar.
"Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam menyikapi krisis di sana," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Antara, di Jakarta, Kamis.
Farouk mengatakan ada beberapa alasan mengapa Indonesia perlu berperan aktif dalam menyelesaikan kasus Qatar.
Pertama, Indonesia memiliki kepentingan dalam penyelesaian krisis politik di Timur Tengah karena banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Qatar, begitu pula dengan negara-negara lain yang warganya bekerja di negara itu.
Di sisi lain, Qatar juga memiliki investasi yang cukup besar di Indonesia, juga di negara lainnya.
Ia mengatakan bahwa Indonesia bisa bersama Turki mendorong Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk proaktif menyelesaikan kemelut di kawasan Teluk itu.
"Tuntutan Arab Saudi dan sekutunya di Timur Tengah tempo hari tidak realistis, permintaannya sulit dipenuhi. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson pun menganggap tuntutan negara-negara Arab ini `not actionable` (tidak dapat dilaksanakan)," katanya menambahkan.
Kedua, pemerintah harus mengantisipasi berbagai kemungkinan akibat krisis Qatar, terutama menyangkut kepentingan tenaga kerja migran, keberlangsungan perdagangan dan investasi yang sudah berlangsung.
Di samping itu, dengan mempertimbangkan Qatar sebagai negara kaya sumber daya minyak dan gas, dan merupakan negara terkaya di dunia, dengan berperan aktif dalam penyelesaian krisis Qatar -- secara langsung dan tidak langsung -- Indonesia sebenarnya dapat membuka peluang menarik investasi yang lebih besar lagi.
Ketiga, krisis Qatar pada esensinya bukanlah masalah agama tapi konflik kepentingan politik semata, di mana Arab Saudi melihat Qatar sebagai negara yang tidak sekadar menurut saja dengan jalan politik Arab Saudi.
"Ini tergambar dari surat yang dikirim Mufti Besar Qatar Shaykh Anwar El-Badawi kepada Mufti Besar Arab Saudi Shaykh Abdul Aziz ibn Abdullah Al ash-Sheikh yang mengkritik sikap yang cenderung menggunakan agama untuk persoalan politik Saudi ini, padahal pada kenyataannya justru bertentangan dengan semangat Islam menurut Mufti Qatar," katanya.
Keempat, dalam koridor ke-Indonesiaan, krisis Qatar ini jangan sampai menuai konflik horizontal di masyarakat akibat sikap reaksional pihak-pihak tertentu yang menjustifikasi sikap Arab Saudi dengan pendekatan agama.
Ia melihat ada sejumlah pihak yang berafiliasi ke Arab Saudi dan kemungkinan mendapatkan pendanaan sosial yang cenderung menjustifikasi apapun kebijakan Kerajaan Arab Saudi dari perspektif Agama, bahkan cenderung menyerang pihak lain seperti Ikhwanul Muslimin misal-nya, yang sebenarnya mereka tidak memiliki pemahaman politik yang memadai dalam membaca isu ekonomi politik dari isolasi ini.
"Kita tidak berharap persoalan di kawasan Teluk ini berkembang di Tanah Air, karena berpotensi merusak kebhinekaan dan stabilitas politik Indonesia," katanya.
Farouk juga mengapresiasi kebijakan politik luar negeri pemerintah Indonesia yang menyatakan netral. Sikap ini sudah tepat karena posisi Indonesia yang bersahabat dengan semua negara Islam di Teluk.
Ia mengatakan sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki hubungan baik dan potensi kerja sama investasi serta perdagangan dengan seluruh negara-negara Muslim di kawasan Teluk, baik Qatar maupun Arab Saudi.
Selama ini, kata dia, hubungan Indonesia dengan Qatar berjalan baik. Jika dibandingkan dengan negara Timur Tengah lainnya, investasi Qatar di Indonesia terbilang paling besar. Data Kementerian Perindustrian menyebutkan perdagangan Indonesia dan Qatar meningkat dengan rata rata pertumbuhan 3,8 persen per tahun.
Dengan kondisi demikian, maka dampak krisis politik di Qatar sedikit banyak berpengaruh terhadap Indonesia, meski untuk saat ini belum begitu signifikan.
Perlu dicatat, kata Farouk Abdullah Alwyni, Qatar memiliki komitmen investasi baru bersama pemerintah Indonesia senilai 1 miliar dolar AS di Indonesia lewat "Qatar Investment Authority".
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam menyikapi krisis di sana," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Antara, di Jakarta, Kamis.
Farouk mengatakan ada beberapa alasan mengapa Indonesia perlu berperan aktif dalam menyelesaikan kasus Qatar.
Pertama, Indonesia memiliki kepentingan dalam penyelesaian krisis politik di Timur Tengah karena banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Qatar, begitu pula dengan negara-negara lain yang warganya bekerja di negara itu.
Di sisi lain, Qatar juga memiliki investasi yang cukup besar di Indonesia, juga di negara lainnya.
Ia mengatakan bahwa Indonesia bisa bersama Turki mendorong Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk proaktif menyelesaikan kemelut di kawasan Teluk itu.
"Tuntutan Arab Saudi dan sekutunya di Timur Tengah tempo hari tidak realistis, permintaannya sulit dipenuhi. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson pun menganggap tuntutan negara-negara Arab ini `not actionable` (tidak dapat dilaksanakan)," katanya menambahkan.
Kedua, pemerintah harus mengantisipasi berbagai kemungkinan akibat krisis Qatar, terutama menyangkut kepentingan tenaga kerja migran, keberlangsungan perdagangan dan investasi yang sudah berlangsung.
Di samping itu, dengan mempertimbangkan Qatar sebagai negara kaya sumber daya minyak dan gas, dan merupakan negara terkaya di dunia, dengan berperan aktif dalam penyelesaian krisis Qatar -- secara langsung dan tidak langsung -- Indonesia sebenarnya dapat membuka peluang menarik investasi yang lebih besar lagi.
Ketiga, krisis Qatar pada esensinya bukanlah masalah agama tapi konflik kepentingan politik semata, di mana Arab Saudi melihat Qatar sebagai negara yang tidak sekadar menurut saja dengan jalan politik Arab Saudi.
"Ini tergambar dari surat yang dikirim Mufti Besar Qatar Shaykh Anwar El-Badawi kepada Mufti Besar Arab Saudi Shaykh Abdul Aziz ibn Abdullah Al ash-Sheikh yang mengkritik sikap yang cenderung menggunakan agama untuk persoalan politik Saudi ini, padahal pada kenyataannya justru bertentangan dengan semangat Islam menurut Mufti Qatar," katanya.
Keempat, dalam koridor ke-Indonesiaan, krisis Qatar ini jangan sampai menuai konflik horizontal di masyarakat akibat sikap reaksional pihak-pihak tertentu yang menjustifikasi sikap Arab Saudi dengan pendekatan agama.
Ia melihat ada sejumlah pihak yang berafiliasi ke Arab Saudi dan kemungkinan mendapatkan pendanaan sosial yang cenderung menjustifikasi apapun kebijakan Kerajaan Arab Saudi dari perspektif Agama, bahkan cenderung menyerang pihak lain seperti Ikhwanul Muslimin misal-nya, yang sebenarnya mereka tidak memiliki pemahaman politik yang memadai dalam membaca isu ekonomi politik dari isolasi ini.
"Kita tidak berharap persoalan di kawasan Teluk ini berkembang di Tanah Air, karena berpotensi merusak kebhinekaan dan stabilitas politik Indonesia," katanya.
Farouk juga mengapresiasi kebijakan politik luar negeri pemerintah Indonesia yang menyatakan netral. Sikap ini sudah tepat karena posisi Indonesia yang bersahabat dengan semua negara Islam di Teluk.
Ia mengatakan sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki hubungan baik dan potensi kerja sama investasi serta perdagangan dengan seluruh negara-negara Muslim di kawasan Teluk, baik Qatar maupun Arab Saudi.
Selama ini, kata dia, hubungan Indonesia dengan Qatar berjalan baik. Jika dibandingkan dengan negara Timur Tengah lainnya, investasi Qatar di Indonesia terbilang paling besar. Data Kementerian Perindustrian menyebutkan perdagangan Indonesia dan Qatar meningkat dengan rata rata pertumbuhan 3,8 persen per tahun.
Dengan kondisi demikian, maka dampak krisis politik di Qatar sedikit banyak berpengaruh terhadap Indonesia, meski untuk saat ini belum begitu signifikan.
Perlu dicatat, kata Farouk Abdullah Alwyni, Qatar memiliki komitmen investasi baru bersama pemerintah Indonesia senilai 1 miliar dolar AS di Indonesia lewat "Qatar Investment Authority".
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017