Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) bekerjasama dengan Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) meluncurkan beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA) untuk 10.000 ribu peserta guna membela nelayan dan masyarakat pesisir.
Ketua PP SNNU/Asdep Kemenkomarives Doktor H. Rahman Hidayat dalam keterangannya, Selasa menyatakan program ini berangkat dari keprihatinan terhadap maraknya ketidakadilan yang dialami oleh para nelayan dan masyarakat pesisir.
“Selama ini nelayan dan masyarakat pesisir menjadi kelompok masyarakat yang paling termarjinalkan, mereka tidak mampu membela diri dengan maksimal ketika dihadapkan oleh ketidakadilan pihak lain. SNNU bersama PPKHI menangkap keresahan tersebut dan kami bertekad memperbaiki hal tersebut dengan menyediakan beasiswa ini untuk saudara-saudara kita yang selama ini terpinggirkan.” ujarnya.
Lebih lanjut, Doktor Rahman menyatakan hadirnya beasiswa ini sebagai bentuk sumbangsih SNNU dan PPKHI untuk memperkuat literasi hukum masyarakat pesisir agar lebih memahami regulasi dan mampu mempertahankan hak-hak mereka.
“Kita sadar bahwa para nelayan kita ini perlu memahami aturan sehingga dalam mencari nafkah di laut, mereka tidak melanggar regulasi. Selain itu program ini menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran literasi hukum dimasyarakat, karena memahami hak dan kewajiban menjadi penting dalam kehidupan bernegara sekaligus mampu menjadi yang terdepan dalam membela hak-hak yang mereka dari perampasan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.
Sementara itu Wakil Ketua Umum PPKHI Roberto Sihotang menyatakan dukungan dan kesiapannya dalam menjalankan program beasiswa ini, ia menyampaikan bahwa PPKHI adalah organisasi advokat yang bertekad untuk selalu hadir untuk masyarakat kecil dalam memperjuangkan keadilan.
“Semangat PPKHI ini sejalan dengan semangat masyarakat Nahdliyin untuk menjadi yang terdepan dalam meperjuangkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kami merasa terhormat dapat memberi sumbangsih bagi negeri melalui program beasiswa ini. Silahkan bagi lulusan S1 Hukum untuk dapat memanfaatkan beasiswa ini seluas-luasnya, meski memang fokusnya bagi nelayan namun ini terbuka untuk masyarakat umum," jelas Roberto
Sementara itu Mila Ayu Dewata Sari alias Mila Cheah selaku Wakil Ketua LBH SNNU sekaligus Humas di PPKHI menyampaikan bahwa Beasiswa PKPA dan UPA oleh SNNU dan PPKHI ini adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki gelara sarjana (S1) hukum bagi yang berminat untuk dapat melanjutkan karir menjadi advokat/pengacara/konsultan hukum dengan sertifikasi untuk dapat beracara di lembaga peradilan Indonesia.
"Program beasiswa PKPA dan UPA ini sepenuhnya gratis, dengan persyaratan khusus berasal dari kampus yang terakreditasi dan berkomitmen untuk membela keadilan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia," kata Mila.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Ketua PP SNNU/Asdep Kemenkomarives Doktor H. Rahman Hidayat dalam keterangannya, Selasa menyatakan program ini berangkat dari keprihatinan terhadap maraknya ketidakadilan yang dialami oleh para nelayan dan masyarakat pesisir.
“Selama ini nelayan dan masyarakat pesisir menjadi kelompok masyarakat yang paling termarjinalkan, mereka tidak mampu membela diri dengan maksimal ketika dihadapkan oleh ketidakadilan pihak lain. SNNU bersama PPKHI menangkap keresahan tersebut dan kami bertekad memperbaiki hal tersebut dengan menyediakan beasiswa ini untuk saudara-saudara kita yang selama ini terpinggirkan.” ujarnya.
Lebih lanjut, Doktor Rahman menyatakan hadirnya beasiswa ini sebagai bentuk sumbangsih SNNU dan PPKHI untuk memperkuat literasi hukum masyarakat pesisir agar lebih memahami regulasi dan mampu mempertahankan hak-hak mereka.
“Kita sadar bahwa para nelayan kita ini perlu memahami aturan sehingga dalam mencari nafkah di laut, mereka tidak melanggar regulasi. Selain itu program ini menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran literasi hukum dimasyarakat, karena memahami hak dan kewajiban menjadi penting dalam kehidupan bernegara sekaligus mampu menjadi yang terdepan dalam membela hak-hak yang mereka dari perampasan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.
Sementara itu Wakil Ketua Umum PPKHI Roberto Sihotang menyatakan dukungan dan kesiapannya dalam menjalankan program beasiswa ini, ia menyampaikan bahwa PPKHI adalah organisasi advokat yang bertekad untuk selalu hadir untuk masyarakat kecil dalam memperjuangkan keadilan.
“Semangat PPKHI ini sejalan dengan semangat masyarakat Nahdliyin untuk menjadi yang terdepan dalam meperjuangkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kami merasa terhormat dapat memberi sumbangsih bagi negeri melalui program beasiswa ini. Silahkan bagi lulusan S1 Hukum untuk dapat memanfaatkan beasiswa ini seluas-luasnya, meski memang fokusnya bagi nelayan namun ini terbuka untuk masyarakat umum," jelas Roberto
Sementara itu Mila Ayu Dewata Sari alias Mila Cheah selaku Wakil Ketua LBH SNNU sekaligus Humas di PPKHI menyampaikan bahwa Beasiswa PKPA dan UPA oleh SNNU dan PPKHI ini adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki gelara sarjana (S1) hukum bagi yang berminat untuk dapat melanjutkan karir menjadi advokat/pengacara/konsultan hukum dengan sertifikasi untuk dapat beracara di lembaga peradilan Indonesia.
"Program beasiswa PKPA dan UPA ini sepenuhnya gratis, dengan persyaratan khusus berasal dari kampus yang terakreditasi dan berkomitmen untuk membela keadilan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia," kata Mila.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024