Anggota DPRD Kota Bogor, Juhana menyampaikan pihaknya akan fokus pada isu pemerataan pembangunan dan peningkatan sektor kesehatan pascamasa orientasi yang diselenggarakan Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat.
Ia mengatakan selama ini masalah pemerataan pembangunan masih belum dijawab sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Bogor.
"Pembangunan yang dilakukan selama lima tahun ke belakang hanya berfokus di pusat kota saja, sedangkan daerah yang berada di perbatasan tidak tersentuh anggaran yang memadai," ujarnya di Bogor, Selasa.
Menurut dia, anggaran kelurahan yang sudah diamanatkan dalam PP Nomor 17 tahun 2018 yang diatur dalam penjelasan Pasal 30 ayat 7 bahwa besaran anggaran untuk kelurahan paling sedikit 5 persen dari pendapatan asli daerah (PAD) yang tercantum dalam APBD setelah dikurangi DAK harus mulai dimasukkan ke dalam APBD Kota Bogor.
Baca juga: DPRD Kota Bogor komitmen ciptakan Pilkada damai
Baca juga: DPRD Kota Bogor usulkan pembentukan Raperda P4GN
Baca juga: DPRD minta Pemkot Bogor mulai perhatikan geografis dan mitigasi bencana
“Saya dari dapil Bogor Utara menilai banyak daerah perbatasan yang belum tersentuh pembangunan. Anggaran kelurahan harus bisa disediakan agar pembangunan bisa merata,” ucapnya.
Terkait dengan sektor kesehatan, Juhana mengatakan pembangunan unit puskesmas baru harus direalisasikan. Sebab hal tersebut sudah diamanatkan di dalam RPJMD Kota Bogor 2019 - 2024.
Menurut dia, RSUD Kota Bogor sudah memiliki layanan yang luar biasa baik. Namun, sayangnya pelayanan masih belum merata.
“Sehingga saya akan mendorong pembangunan delapan unit puskesmas baru sesuai dengan amanat RPJMD,” ujarnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024