Jakarta, (Antara Megapolitan) - Musyawarah Nasional (Munas) IV Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI) di Puri Sharon Bali untuk memilih Ketua Umum periode 2017-2021 terbelah.
"Sidang ini diwarnai dengan "walk out" oleh sebagian peserta," kata Guru Besar bidang Hukum, Prof. Dr. H. Edie Toet Hendratno, SH. MSi dalam keterangan tertulisnya kepada Antara, Selasa.
Ia mengatakan pelaksanaan munas IV ABPPTSI sudah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah organisasi sebagaimana yang diatur dalam AD/ART. Oleh karenanya secara substansial Munas ini tidak memenuhi azas legalitas.
"Masalah keanggotaan dan kepesertaan munas yang jelas-jelas melanggar AD/ART, walaupun akhirnya peserta sepakat untuk melanjutkan munas secara musyawarah untuk mufakat. Munas hanya dihadiri sekitar 349 peserta dan banyak yayasan yang tidak terinformasi adanya kegiatan ini," katanya.
Dikatakannya sebagai organisasi para Intelektual akademisi, tanpa mendengarkan pihak-pihak yang berbeda pendapat dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas dan tidak terpuji, menyuarakan suara-suara melecehkan kepada sahabat-sahabat yang berbeda pendapat.
"Kepemimpinan yang sudah 3 periode, lebih dari 12 tahun, tidak mampu membawa organisasi ini semakin baik, tapi justru hanya mengedepankan kepentingan segolongan kecil dari sekian ribu yayasan sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan," ujarnya.
Menurut dia pertanggungjawaban berupa narasi beberapa lembar tanpa ada pertanggungjawaban keuangan sama sekali menunjukkan bahwa organisasi ini tidak dikelola sesuai prinsip-prinsip Good Governance.
"Cara-cara ketua sidang yang nyata-nyata tidak adil, tidak menghargai kesepakatan awal musyawarah untuk mufakat, dengan tidak memberi kesempatan yang cukup kepada sahabat-sahabat yang mempunyai pandangan yang berbeda," ujarnya.
Jelas kata Edie bahwa munas ini sudah direkayasa sedemikian rupa, tanpa mengedepankan azas-azas kepatutan berorganisasi. Adanya ketidakadilan yang ditunjukkan oleh ketua sidang jni juga yang menyebabkan Marzuki Alie sebagai salah satu pimpinan sidang kemudian ikut meninggalkan Munas.
Kedepannya jelas Edie Toet sebagian besar Peserta bersepakat membentuk organisasi sejenis yang lebih mewakili kebutuhan yayasan perguruan tinggi swasta, lebih mangayomi perguruan tinggi swasta yang berjumlah hampir 4000 yayasan dan lebih sesuai dengan tantangan perkembangan pendidikan tingkat nasional dan internasional.
Penyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) IV Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI) di Puri Sharon Bali dilaksanakan 16-18 Juli 2017. Kegiatan acara ini antara lain adalah adanya keynote speech dari Bapak Dr. (H.C.) Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden. Pengarahan dan penjelasan beberapa kebijakan Dikti.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Sidang ini diwarnai dengan "walk out" oleh sebagian peserta," kata Guru Besar bidang Hukum, Prof. Dr. H. Edie Toet Hendratno, SH. MSi dalam keterangan tertulisnya kepada Antara, Selasa.
Ia mengatakan pelaksanaan munas IV ABPPTSI sudah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah organisasi sebagaimana yang diatur dalam AD/ART. Oleh karenanya secara substansial Munas ini tidak memenuhi azas legalitas.
"Masalah keanggotaan dan kepesertaan munas yang jelas-jelas melanggar AD/ART, walaupun akhirnya peserta sepakat untuk melanjutkan munas secara musyawarah untuk mufakat. Munas hanya dihadiri sekitar 349 peserta dan banyak yayasan yang tidak terinformasi adanya kegiatan ini," katanya.
Dikatakannya sebagai organisasi para Intelektual akademisi, tanpa mendengarkan pihak-pihak yang berbeda pendapat dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas dan tidak terpuji, menyuarakan suara-suara melecehkan kepada sahabat-sahabat yang berbeda pendapat.
"Kepemimpinan yang sudah 3 periode, lebih dari 12 tahun, tidak mampu membawa organisasi ini semakin baik, tapi justru hanya mengedepankan kepentingan segolongan kecil dari sekian ribu yayasan sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan," ujarnya.
Menurut dia pertanggungjawaban berupa narasi beberapa lembar tanpa ada pertanggungjawaban keuangan sama sekali menunjukkan bahwa organisasi ini tidak dikelola sesuai prinsip-prinsip Good Governance.
"Cara-cara ketua sidang yang nyata-nyata tidak adil, tidak menghargai kesepakatan awal musyawarah untuk mufakat, dengan tidak memberi kesempatan yang cukup kepada sahabat-sahabat yang mempunyai pandangan yang berbeda," ujarnya.
Jelas kata Edie bahwa munas ini sudah direkayasa sedemikian rupa, tanpa mengedepankan azas-azas kepatutan berorganisasi. Adanya ketidakadilan yang ditunjukkan oleh ketua sidang jni juga yang menyebabkan Marzuki Alie sebagai salah satu pimpinan sidang kemudian ikut meninggalkan Munas.
Kedepannya jelas Edie Toet sebagian besar Peserta bersepakat membentuk organisasi sejenis yang lebih mewakili kebutuhan yayasan perguruan tinggi swasta, lebih mangayomi perguruan tinggi swasta yang berjumlah hampir 4000 yayasan dan lebih sesuai dengan tantangan perkembangan pendidikan tingkat nasional dan internasional.
Penyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) IV Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI) di Puri Sharon Bali dilaksanakan 16-18 Juli 2017. Kegiatan acara ini antara lain adalah adanya keynote speech dari Bapak Dr. (H.C.) Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden. Pengarahan dan penjelasan beberapa kebijakan Dikti.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017