Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan 95 persen dari belasan juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang eksis di Indonesia belum kompetitif dan cenderung untuk bertahan dengan kondisi yang ada.
"UMKM yang existing hari ini ya 95 persen adalah mikro yang belum kompetitif, yang belum berteknologi dan lain sebagainya. Kita itu lebih ke survival, lebih ke ekonomi subsisten," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Seminyak, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.
Dalam acara rapat koordinasi nasional pemanfaatan data KUMKM dengan tema "Pemanfaatan Data dan Glorifikasi SIDT-KUMKM sebagai Sumber Satu Data KUMKM Indonesia" itu, Teten menyentil masih banyak UMKM yang produknya untuk pasar lokal masih belum mengakses teknologi produksi modern dan masih belum mengakses pembiayaan.
Baca juga: Perluas pasar UMKM Indonesia di Afrika
Teten menyebutkan penyebab dari situasi tersebut adalah keterbatasan sumber daya, kualitas produk, belum terkoneksi dengan teknologi dan faktor pembiayaan UMKM itu sendiri.
Dalam forum tersebut, Teten menunjukkan data Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) KUMKM di Indonesia terdapat total 13.398.605 UMKM dengan rincian UMKM di Pulau Jawa sebanyak 6,19 juta (46,20 persen), Sumatera 3,66 juta (27,30 persen).
Di Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 1,08 juta UMKM (8,07 persen), Kalimantan sebanyak 701.790 UMKM (5,24 persen), UMKM Sulawesi sebanyak 1,56 juta (11,66 persen) dan UMKM Maluku dan Papua sebanyak 206.508 ribu (1,54 persen).
Di Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 1,08 juta UMKM (8,07 persen), Kalimantan sebanyak 701.790 UMKM (5,24 persen), UMKM Sulawesi sebanyak 1,56 juta (11,66 persen) dan UMKM Maluku dan Papua sebanyak 206.508 ribu (1,54 persen).
Menurut Teten, data tersebut menunjukkan optimisme Indonesia dalam menyediakan lapangan pekerjaan dari sektor UMKM.
Baca juga: Pemkab Bekasi kerja sama dengan swasta perluas pasar produk pelaku UMKM
Namun demikian, Teten menyadari bahwa data tersebut pun masih banyak perlu diperbaiki dan diperbarui secara berkala mengingat dirinya pernah mendapatkan ketidaksesuaian antara perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) dengan yang terjadi di lapangan.
Baca juga: Pemkab Bekasi kerja sama dengan swasta perluas pasar produk pelaku UMKM
Namun demikian, Teten menyadari bahwa data tersebut pun masih banyak perlu diperbaiki dan diperbarui secara berkala mengingat dirinya pernah mendapatkan ketidaksesuaian antara perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) dengan yang terjadi di lapangan.
Karena itu, kepada 600 lebih pegawai yang terdiri dari kepala dinas yang membidangi koperasi dan UKM dari 455 kabupaten/kota dan perwakilan 23 kementerian/lembaga se-Indonesia, Menteri Koperasi meminta agar melakukan pemutakhiran data UMKM.
"Data ini sangat penting sebagai dasar untuk penyusunan program pembangunan koperasi dan UMKM yang tepat sasaran, terukur dan akuntabel," katanya.
Data tersebut mencakup informasi atau data identitas usaha/badan usaha dan pelaku usaha, karakteristik usaha secara umum, sumber daya manusia dan proses produksi/bisnis, pemasaran dan status keuangan.
Sehingga, pemerintah baik pusat maupun daerah, dapat menggunakan data tersebut terutama untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan UMKM yang tepat sasaran dan efektif, meningkatkan kualitas pembinaan dan pendampingan, memantau perkembangan bisnis UMKM dan lalu menganalisis dampak kebijakan dan program pembangunan KUKM.
"Jadi jangan bikin program tanpa berbasis data. Kita banyaklah program-program yang nggak relevan apalagi kita hari ini bersama-sama pemerintah sedang menyiapkan 2045 Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi atau negara maju walaupun negara maju kan lebih lebih kompleks," katanya.
Menurut Teten, jika UMKM Indonesia bisa bertumbuh dan berdaya saing maka bukan tidak mungkin UMKM menjadi salah satu sektor yang menyediakan lapangan kerja yang berkualitas.
"Hari ini 97 persen lapangan pekerjaan disediakan oleh UMKM, kalau tidak ada perubahan kualitas lapangan kerja mana mungkin 20 tahun ke depan ada peningkatan perekonomian per kapita," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024