Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengimplementasikan aksi nyata program menuju 100 persen wilayah terbebas dari praktik buang air besar (BAB) sembarang tahun 2024 di hadapan tim verifikasi sanitasi total berbasis masyarakat tingkat provinsi.
Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi menyatakan target Kabupaten Bekasi bebas praktik BAB atau Open Defecation Free (ODF) sembarang tahun 2024 ini dicanangkan di seluruh desa dan kelurahan.
"Realisasi program ODF ini sebetulnya sudah kita laksanakan. Di mana wilayah Kabupaten Bekasi terus mengimplementasikan bebas dari praktek buang air besar sembarangan di seluruh penjuru wilayah," katanya di Cikarang, Senin.
Baca juga: Pemkab Bekasi minta peran swasta melalui TJSL bangun jamban sehat
Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Jaoharul Alam mengatakan hingga penghujung tahun 2023 persentase penanganan praktik buang air besar sembarang sudah mencapai 23 persen.
"Untuk tahun 2024 ini kita deklarasikan Kabupaten Bekasi bebas Open Defecation Free hingga 100 persen," ucapnya.
Dia menyatakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah menuju 100 persen bebas perilaku BAB sembarang melalui edukasi secara masif oleh dinas kesehatan, fasilitas kesehatan, dibantu perangkat daerah terkait dengan penyediaan infrastruktur utama dan penunjang.
Baca juga: DPRKPP Bekasi sulit wujudkan kawasan ODP
Melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, pemerintah daerah sudah membangun Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di berbagai wilayah kecamatan se-Kabupaten Bekasi.
"Ketika mengeluarkan larangan, maka harus menyediakan infrastruktur. Jamban, toilet yang memenuhi standar hingga sarana penunjang lain," katanya.
Pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Agus Budiono mengatakan program dimaksud akan terus dilaksanakan untuk mencapai Kabupaten Bekasi bebas ODF 100 persen.
Baca juga: 84 persen warga Bekasi pengguna jamban sehat
Pihaknya juga sudah menyusun strategi Sanitasi Kota Kabupaten (SSK) untuk menjamin keberlanjutan program 100 persen terbebas dari perilaku BAB sembarang.
"Kita integrasikan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan program ini tersedia secara anggaran dan dapat terus dilaksanakan," kata dia.*
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi menyatakan target Kabupaten Bekasi bebas praktik BAB atau Open Defecation Free (ODF) sembarang tahun 2024 ini dicanangkan di seluruh desa dan kelurahan.
"Realisasi program ODF ini sebetulnya sudah kita laksanakan. Di mana wilayah Kabupaten Bekasi terus mengimplementasikan bebas dari praktek buang air besar sembarangan di seluruh penjuru wilayah," katanya di Cikarang, Senin.
Baca juga: Pemkab Bekasi minta peran swasta melalui TJSL bangun jamban sehat
Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Jaoharul Alam mengatakan hingga penghujung tahun 2023 persentase penanganan praktik buang air besar sembarang sudah mencapai 23 persen.
"Untuk tahun 2024 ini kita deklarasikan Kabupaten Bekasi bebas Open Defecation Free hingga 100 persen," ucapnya.
Dia menyatakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah menuju 100 persen bebas perilaku BAB sembarang melalui edukasi secara masif oleh dinas kesehatan, fasilitas kesehatan, dibantu perangkat daerah terkait dengan penyediaan infrastruktur utama dan penunjang.
Baca juga: DPRKPP Bekasi sulit wujudkan kawasan ODP
Melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, pemerintah daerah sudah membangun Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di berbagai wilayah kecamatan se-Kabupaten Bekasi.
"Ketika mengeluarkan larangan, maka harus menyediakan infrastruktur. Jamban, toilet yang memenuhi standar hingga sarana penunjang lain," katanya.
Pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Agus Budiono mengatakan program dimaksud akan terus dilaksanakan untuk mencapai Kabupaten Bekasi bebas ODF 100 persen.
Baca juga: 84 persen warga Bekasi pengguna jamban sehat
Pihaknya juga sudah menyusun strategi Sanitasi Kota Kabupaten (SSK) untuk menjamin keberlanjutan program 100 persen terbebas dari perilaku BAB sembarang.
"Kita integrasikan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan program ini tersedia secara anggaran dan dapat terus dilaksanakan," kata dia.*
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024