Pemerintahan baru di bawah Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming diharapkan mendorong menteri, kepala lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai instansi penjuru untuk proaktif memanfaatkan keanggotaan Indonesia di organisasi internasional antarpemerintah sehingga menarik lebih banyak pertemuan internasional ke Indonesia.
Ketua Umum DPP Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Dr Iqbal Alan Abdullah MSc CMMC, dalam keterangannya, Kamis mengatakan dalam hal ini sebagai lokomotif bergeraknya perdagangan, investasi dan pariwisata, pembukaan lapangan kerja yang massif, terbukanya pasar baru bagi produk Indonesia, peningkatan apresiasi kebudayaan Indonesia, peningkatan kerja sama berbagai bidang, dan lainnya.
Berdasarkan data, pada 2021 diketahui Indonesia jadi anggota pada 200 organisasi internasional antar-pemerintah yang diampu 49 kementerian/lembaga selaku instansi penjuru, seperti pada PBB, ASEAN, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan lainnya.
"Kita punya keanggotaan ratusan organisasi internasional dan setiap tahun pemerintah membayar iuran keanggotaan cukup mahal. Jadi harus dimanfaatkan optimal untuk mendukung diplomasi multilateral dan pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif sekaligus mendapatkan benefit baru bagi ekonomi, lapangan kerja, kebudayaan, kerja sama, pasar baru, dan lainnya,” kata Iqbal.
Menurut dia, jika setiap kementerian atau lembaga selaku instansi penjuru mampu menarik dua saja pertemuan internasional diselenggarakan di Indonesia, maka Indonesia sudah memiliki 400 kegiatan pertemuan internasional selama satu tahun.
"Belum lagi swasta dan NGO. Coba bayangkan dampak positifnya bagi kita, ekonomi, tenaga kerja, devisa, dan lainnya. Itu sebabnya saya yakin era Prabowo nanti industri MICE kita akan meningkat," sambungnya.
Instansi Penjuru ialah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau lembaga nonstruktural yang menjadi narahubung utama antara pemerintah Indonesia dan organisasi internasional.
Guna memperkuat relasi Indonesia dengan berbagai organisasi internasional, Iqbal menyarankan agar pemerintah ke depan mendorong makin banyak organisasi internasional yang berafiliasi dengan asosiasi di Indonesia, baik asosiasi profesi, NGO, dan lainnya, yang dapat dibantu melalui pemberian kemudahan berupa pembiayaan iuran yang dibayarkan pemerintah melalui instansi pengampu atau instansi penjurunya.
Ia mengatakan berbagai jenis pertemuan bisa dimanfaatkan instansi penjuru yang tidak terbatas pada pertemuan annual, conference atau congress 4-5 tahunan, tapi bisa bentuk lain yang jumlahnya cukup besar seperti pertemuan regional, pelatihan, rapat kerja, dan lainnya.
"Jadi Presiden terpilih nanti bisa mendorong para menteri atau kepala lembaga sebagai pengampu organisasi internasional untuk proaktif melakukan lobi agar organisasi internasional dilakukan di Indonesia. Itu bisa dijadikan bagian keberhasilan dari kementerian/lembaga atau diplomasi kita," sambung Iqbal yang pernah menjabat Wakil Ketua The Asian Federation of Exhibition and Convention Associations (AFECA) selama tiga periode.
Iqbal menambahkan membangkitkan wisata MICE juga bagian dari strategi pengembangan ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata serta manfaat lain sebagaimana diatur Perpres No 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional.
Apalagi Presiden terpilih Prabowo Subianto terakhir ini mulai aktif menjalankan berbagai pertemuan dengan petinggi dunia dalam kerangka diplomasi ekonomi, perdagangan, industri, pertahanan dan keamanan.
"Pertemuan ini sinyal sangat positif, bahwa ke depan konferensi internasional bisa menjadi pintu diplomasi perdagangan, investasi dan lainnya yang membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya di forum internasional," ucapnya.
Bukan hanya di sektor organisasi antar-pemerintah, peluang besar juga ada pada asosiasi internasional seperti asosiasi profesi hingga non-governmental organization (NGO) yang peluangnya sangat besar untuk diselenggarakan pertemuan mereka di Indonesia.
"Asosiasi internasional ini sangat banyak jenisnya. Untuk medis saja ada banyak asosiasi profesi yang terpisah, mulai gigi, anestesi, tulang, mata, paru, jiwa, forensik, bedah plastik dan lainnya. Asosiasi-asosiasi ini juga harus kita dorong agar aktif bahkan bisa duduk di dewan atau komisi eksekutif asosiasi sehingga bisa berperan dalam pengambilan keputusan asosiasi, dan nanti berjuang membawa pertemuan asosiasinya ke Indonesia. Dalam hal ini pemerintah perlu juga mempersiapkan insentif," sambung Iqbal.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Ketua Umum DPP Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Dr Iqbal Alan Abdullah MSc CMMC, dalam keterangannya, Kamis mengatakan dalam hal ini sebagai lokomotif bergeraknya perdagangan, investasi dan pariwisata, pembukaan lapangan kerja yang massif, terbukanya pasar baru bagi produk Indonesia, peningkatan apresiasi kebudayaan Indonesia, peningkatan kerja sama berbagai bidang, dan lainnya.
Berdasarkan data, pada 2021 diketahui Indonesia jadi anggota pada 200 organisasi internasional antar-pemerintah yang diampu 49 kementerian/lembaga selaku instansi penjuru, seperti pada PBB, ASEAN, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan lainnya.
"Kita punya keanggotaan ratusan organisasi internasional dan setiap tahun pemerintah membayar iuran keanggotaan cukup mahal. Jadi harus dimanfaatkan optimal untuk mendukung diplomasi multilateral dan pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif sekaligus mendapatkan benefit baru bagi ekonomi, lapangan kerja, kebudayaan, kerja sama, pasar baru, dan lainnya,” kata Iqbal.
Menurut dia, jika setiap kementerian atau lembaga selaku instansi penjuru mampu menarik dua saja pertemuan internasional diselenggarakan di Indonesia, maka Indonesia sudah memiliki 400 kegiatan pertemuan internasional selama satu tahun.
"Belum lagi swasta dan NGO. Coba bayangkan dampak positifnya bagi kita, ekonomi, tenaga kerja, devisa, dan lainnya. Itu sebabnya saya yakin era Prabowo nanti industri MICE kita akan meningkat," sambungnya.
Instansi Penjuru ialah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau lembaga nonstruktural yang menjadi narahubung utama antara pemerintah Indonesia dan organisasi internasional.
Guna memperkuat relasi Indonesia dengan berbagai organisasi internasional, Iqbal menyarankan agar pemerintah ke depan mendorong makin banyak organisasi internasional yang berafiliasi dengan asosiasi di Indonesia, baik asosiasi profesi, NGO, dan lainnya, yang dapat dibantu melalui pemberian kemudahan berupa pembiayaan iuran yang dibayarkan pemerintah melalui instansi pengampu atau instansi penjurunya.
Ia mengatakan berbagai jenis pertemuan bisa dimanfaatkan instansi penjuru yang tidak terbatas pada pertemuan annual, conference atau congress 4-5 tahunan, tapi bisa bentuk lain yang jumlahnya cukup besar seperti pertemuan regional, pelatihan, rapat kerja, dan lainnya.
"Jadi Presiden terpilih nanti bisa mendorong para menteri atau kepala lembaga sebagai pengampu organisasi internasional untuk proaktif melakukan lobi agar organisasi internasional dilakukan di Indonesia. Itu bisa dijadikan bagian keberhasilan dari kementerian/lembaga atau diplomasi kita," sambung Iqbal yang pernah menjabat Wakil Ketua The Asian Federation of Exhibition and Convention Associations (AFECA) selama tiga periode.
Iqbal menambahkan membangkitkan wisata MICE juga bagian dari strategi pengembangan ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata serta manfaat lain sebagaimana diatur Perpres No 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional.
Apalagi Presiden terpilih Prabowo Subianto terakhir ini mulai aktif menjalankan berbagai pertemuan dengan petinggi dunia dalam kerangka diplomasi ekonomi, perdagangan, industri, pertahanan dan keamanan.
"Pertemuan ini sinyal sangat positif, bahwa ke depan konferensi internasional bisa menjadi pintu diplomasi perdagangan, investasi dan lainnya yang membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya di forum internasional," ucapnya.
Bukan hanya di sektor organisasi antar-pemerintah, peluang besar juga ada pada asosiasi internasional seperti asosiasi profesi hingga non-governmental organization (NGO) yang peluangnya sangat besar untuk diselenggarakan pertemuan mereka di Indonesia.
"Asosiasi internasional ini sangat banyak jenisnya. Untuk medis saja ada banyak asosiasi profesi yang terpisah, mulai gigi, anestesi, tulang, mata, paru, jiwa, forensik, bedah plastik dan lainnya. Asosiasi-asosiasi ini juga harus kita dorong agar aktif bahkan bisa duduk di dewan atau komisi eksekutif asosiasi sehingga bisa berperan dalam pengambilan keputusan asosiasi, dan nanti berjuang membawa pertemuan asosiasinya ke Indonesia. Dalam hal ini pemerintah perlu juga mempersiapkan insentif," sambung Iqbal.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024