Purwakarta (Antara Megapolitan) - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jabar, sesuai dengan hasil kerja keras jajaran aparatur sipil negara, kata Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Senin.
"Tidak mudah meraih hasil itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai karena telah bekerja dengan baik, didasarkan atas ketentuan yang berlaku" katanya, di Purwakarta.
Ia mengatakan, opini WTP yang diraih Pemkab Purwakarta bukan semata-mata atas kerja dirinya sendiri. Tapi atas kerja sama sesama aparatur sipil negara di lingkungan pemkab.
Atas hal itu ia mengapresiasi seluruh jajaran Pemkab Purwakarta yang telah bekerja sesuai dengan koridor aturan yang berlaku.
Dedi mengusulkan agar ke depannya proses audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menjadi motivasi bagi daerah, dilihat dari segi manfaat, bukan hanya ketaatan terhadap sistem yang berlaku.
"Usulan ke depan, mudah-mudahan WTP ini menjadi daya dorong bagi daerah untuk lebih mendorong sisi kemanfaatan anggaran, bukan hanya ketaatan terhadap sistem," katanya.
Hal itu disampaikan karena pengelolaan keuangan yang baik itu harus memiliki implikasi positif kepada masyarakat.
Predikat WTP dari BPK Perwakilan Jabar tahun ini tidak hanya diraih Pemkab Purwakarta. Ada sejumlah daerah lain yang meraih predikat WTP dari BPK.
Daerah tersebut di antaranya Pemkab Purwakarta, Pemkot Bekasi, Pemkot Depok, Pemkab Bogor, Pemkot Sukabumi, Pemkab Cirebon, Pemkab Majalengka, Pemkab Garut, Pemkab Kuningan, Pemkab Sumedang serta Pemkot Cirebon.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Tidak mudah meraih hasil itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai karena telah bekerja dengan baik, didasarkan atas ketentuan yang berlaku" katanya, di Purwakarta.
Ia mengatakan, opini WTP yang diraih Pemkab Purwakarta bukan semata-mata atas kerja dirinya sendiri. Tapi atas kerja sama sesama aparatur sipil negara di lingkungan pemkab.
Atas hal itu ia mengapresiasi seluruh jajaran Pemkab Purwakarta yang telah bekerja sesuai dengan koridor aturan yang berlaku.
Dedi mengusulkan agar ke depannya proses audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menjadi motivasi bagi daerah, dilihat dari segi manfaat, bukan hanya ketaatan terhadap sistem yang berlaku.
"Usulan ke depan, mudah-mudahan WTP ini menjadi daya dorong bagi daerah untuk lebih mendorong sisi kemanfaatan anggaran, bukan hanya ketaatan terhadap sistem," katanya.
Hal itu disampaikan karena pengelolaan keuangan yang baik itu harus memiliki implikasi positif kepada masyarakat.
Predikat WTP dari BPK Perwakilan Jabar tahun ini tidak hanya diraih Pemkab Purwakarta. Ada sejumlah daerah lain yang meraih predikat WTP dari BPK.
Daerah tersebut di antaranya Pemkab Purwakarta, Pemkot Bekasi, Pemkot Depok, Pemkab Bogor, Pemkot Sukabumi, Pemkab Cirebon, Pemkab Majalengka, Pemkab Garut, Pemkab Kuningan, Pemkab Sumedang serta Pemkot Cirebon.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017