Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Depok meluncurkan Pojok Pengawasan di Kantor Bawaslu Kota Depok dalam rangka pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024.
"Fasilitas ini dirancang sebagai pusat informasi dan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran pemilu," kata Ketua Bawaslu Kota Depok Fathul Arif di Depok, Jawa Barat, Jumat.
Arif mengatakan, masyarakat dapat langsung melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkada, termasuk pelanggaran administratif, kode etik, dan tindak pidana pemilu.
"Pojok Pengawasan berfungsi sebagai ruang demokrasi yang terbuka bagi masyarakat," kata Arif.
Baca juga: Bawaslu Kota Depok luncurkan pojok pengawasan Pilkada 2024
Selain itu, Arif mengatakan pojok pengawasan ini masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan umum dengan memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif.
Lebih lanjut fasilitas ini juga menyediakan informasi terkini mengenai tahapan-tahapan Pilkada, peraturan pemilu, dan hak-hak pemilih, sehingga masyarakat dapat terlibat secara lebih efektif dan berinformasi dalam proses demokrasi.
"Kami berkomitmen untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses Pilkada,"
"Pojok Pengawasan ini adalah salah satu upaya kami untuk memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada diawasi dengan ketat, dan setiap pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti," tutur Arif.
Baca juga: Bawaslu Depok-Jabar minta Pokja ASN jaga netralitas selama tahapan Pilkada 2024
Dengan adanya Pojok Pengawasan, Bawaslu Kota Depok berharap partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi jalannya Pilkada 2024.
"Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menciptakan pemilihan yang bersih dan berkualitas, serta memperkuat demokrasi di tingkat lokal," tutur Arif.
Pojok Pengawasan juga akan berfungsi sebagai tempat edukasi bagi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilu, serta prosedur pengawasan dan pelaporan yang benar.
Baca juga: 63 panwaslu tingkat kelurahan se-Depok siap awasi Pilkada 2024
Bawaslu Kota Depok akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengawasan pemilu dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi terkait lainnya.
"Pojok Pengawasan ini menjadi langkah konkret Bawaslu Kota Depok dalam menghadapi Pilkada 2024, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kualitas demokrasi di Kota Depok," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
"Fasilitas ini dirancang sebagai pusat informasi dan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran pemilu," kata Ketua Bawaslu Kota Depok Fathul Arif di Depok, Jawa Barat, Jumat.
Arif mengatakan, masyarakat dapat langsung melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkada, termasuk pelanggaran administratif, kode etik, dan tindak pidana pemilu.
"Pojok Pengawasan berfungsi sebagai ruang demokrasi yang terbuka bagi masyarakat," kata Arif.
Baca juga: Bawaslu Kota Depok luncurkan pojok pengawasan Pilkada 2024
Selain itu, Arif mengatakan pojok pengawasan ini masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan umum dengan memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif.
Lebih lanjut fasilitas ini juga menyediakan informasi terkini mengenai tahapan-tahapan Pilkada, peraturan pemilu, dan hak-hak pemilih, sehingga masyarakat dapat terlibat secara lebih efektif dan berinformasi dalam proses demokrasi.
"Kami berkomitmen untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses Pilkada,"
"Pojok Pengawasan ini adalah salah satu upaya kami untuk memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada diawasi dengan ketat, dan setiap pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti," tutur Arif.
Baca juga: Bawaslu Depok-Jabar minta Pokja ASN jaga netralitas selama tahapan Pilkada 2024
Dengan adanya Pojok Pengawasan, Bawaslu Kota Depok berharap partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi jalannya Pilkada 2024.
"Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menciptakan pemilihan yang bersih dan berkualitas, serta memperkuat demokrasi di tingkat lokal," tutur Arif.
Pojok Pengawasan juga akan berfungsi sebagai tempat edukasi bagi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilu, serta prosedur pengawasan dan pelaporan yang benar.
Baca juga: 63 panwaslu tingkat kelurahan se-Depok siap awasi Pilkada 2024
Bawaslu Kota Depok akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengawasan pemilu dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi terkait lainnya.
"Pojok Pengawasan ini menjadi langkah konkret Bawaslu Kota Depok dalam menghadapi Pilkada 2024, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kualitas demokrasi di Kota Depok," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024