Cibinong (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat segera memberlakukan E-Money menggantikan bantuan langsung kepada keluarga kurang mampu di daerahnya dimulai smester kedua tahun 2017.
"Ini bagus untuk mengevaluasi PKH di kita sehingga lebih tepat sasaran," kata Bupati Bogor, Nurhayanti usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Cibinong, Rabu.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis bisa menurunkan angka kemiskinan dari 9,6 persen menjadi tujuh persen hingga tahun 2018 dengan dorongan program pemerintah pusat dan pemanfaatan potensi penhembangan ekonomi wilayah.
Dari 196.248 Kartu Keluarga (KK) miskin yang terdata, 50 persen lebih atau sebanyak 106.985 telah menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2017 yang tersebar di 40 kecamatan.
Sekitar 80 persen atau 80.260 KPM dari 32 kecamatan akan mulai menerima bantuan menggunakan kartu E-Money yang bisa dipergunakan untuk berbelanja sesuai kebutuhan.
Dan 26.725 KPM dari delapan kecamatan lainnya masih menunggu verifikasi data perbankan dalam pendaftaran akun.
Penyaluran secara non tunai tersebut, kata Nurhayanti akan meminimalisasi penyelewengan anggaran hingga ke perangkat pemerintahan terbawah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah mengatakan melalui program tersebut diharapkan keluarga kurang mampu bisa mendapat manfaat lainnya melalui sinergitas program.
Yakni peogram perlindungan dan jaminan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan program lainnya yang pro rakyat kurang mampu.
Maka dari itu, menurut Syarifah sinergitas pelbagai pihak mulai dari camat hingga kepala desa perlu ditingkatkan untuk mencapai penurunan angka kemiskinan yang ditargetkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Ini bagus untuk mengevaluasi PKH di kita sehingga lebih tepat sasaran," kata Bupati Bogor, Nurhayanti usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Cibinong, Rabu.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis bisa menurunkan angka kemiskinan dari 9,6 persen menjadi tujuh persen hingga tahun 2018 dengan dorongan program pemerintah pusat dan pemanfaatan potensi penhembangan ekonomi wilayah.
Dari 196.248 Kartu Keluarga (KK) miskin yang terdata, 50 persen lebih atau sebanyak 106.985 telah menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2017 yang tersebar di 40 kecamatan.
Sekitar 80 persen atau 80.260 KPM dari 32 kecamatan akan mulai menerima bantuan menggunakan kartu E-Money yang bisa dipergunakan untuk berbelanja sesuai kebutuhan.
Dan 26.725 KPM dari delapan kecamatan lainnya masih menunggu verifikasi data perbankan dalam pendaftaran akun.
Penyaluran secara non tunai tersebut, kata Nurhayanti akan meminimalisasi penyelewengan anggaran hingga ke perangkat pemerintahan terbawah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah mengatakan melalui program tersebut diharapkan keluarga kurang mampu bisa mendapat manfaat lainnya melalui sinergitas program.
Yakni peogram perlindungan dan jaminan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan program lainnya yang pro rakyat kurang mampu.
Maka dari itu, menurut Syarifah sinergitas pelbagai pihak mulai dari camat hingga kepala desa perlu ditingkatkan untuk mencapai penurunan angka kemiskinan yang ditargetkan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017