Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong kepala daerah untuk menggenjot vaksinasi polio.
Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin.
Ia juga mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar dapat memastikan data masyarakat yang terjangkit polio. Menurutnya, upaya vaksinasi polio tidak sesulit saat vaksinasi COVID-19 yang pada awal kemunculannya belum ditemukan vaksin.
“Tidak lagi mencarikan [atau] menyediakan rumah sakit, kemudian terapi plasma konvalesen segala macam, ini cuma memvaksinasi saja karena barangnya sudah ada,” kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Baca juga: Mendagri dorong pemda ajak masyarakat nonton film Lafran Pane
Tito menilai polio merupakan penyakit lama yang vaksinnya sudah ada, sehingga yang dibutuhkan hanya program untuk menggerakkan vaksinasinya.
Karena itu, perlunya keseriusan Pemda untuk lebih perhatian terhadap gerakan vaksinasi polio sehingga menjadi program prioritas.
Dirinya meyakini melalui rapat tersebut Pemda lebih peduli terhadap penanggulangan polio.
Pemerintah pun menargetkan tingkat vaksinasi mencapai 95 persen agar terbentuk kekebalan kelompok sehingga penyebarannya terhenti.
“Ini tanggung jawab kita pada generasi muda Indonesia, kepada Tuhan, kita sebagai pemegang amanah saat ini, kita harus menyelamatkan,” jelasnya.
Baca juga: Mendagri Tito Karnavian: Presiden Jokowi "Bapak Pengendali Inflasi"
Dia mengimbau kepala daerah agar membentuk tim untuk mengurusi vaksinasi tersebut.
Selain menggunakan anggaran reguler Dinas Kesehatan masing-masing, Pemda juga dapat memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila mengalami kekurangan.
“Nanti saya keluarkan surat edaran dan di sini ada Dirjen Kedua, tolong buatkan surat edaran untuk bisa menggunakan BTT, sudah ada surat edarannya yang kemarin sudah dikeluarkan oleh Pak Plt. Sekjen, saya minta tambahkan lagi surat edaran yang saya tanda tangani,” ujar Tito.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan pesan serupa.
Dia meminta kepala daerah agar membantu mempercepat vaksinasi polio, terlebih di wilayah Papua karena menjadi salah satu daerah prioritas penanganan.
Baca juga: Mendagri sebut Indonesia saat ini masuk urutan negara di dunia dengan angka pertumbuhan ekonomi terbaik
Sebab, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, vaksinasi polio di wilayah Papua masih rendah sehingga perlu ditingkatkan.
“Penyakit ini cacat bawaannya untuk anak-anak kita permanen dan mengerikanlah gitu, jadi tolong dibantu vaksinasinya dipercepat karena ini menyelamatkan anak-anak kita,” tambah Budi.
Dirinya mengimbau kepala daerah agar mendorong masing-masing Dinas Kesehatan maupun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk membantu vaksinasi.
Terkait kebutuhan biaya operasional, Pemda dapat memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Sementara untuk vaksinnya bakal disediakan oleh Kementerian Kesehatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin.
Ia juga mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar dapat memastikan data masyarakat yang terjangkit polio. Menurutnya, upaya vaksinasi polio tidak sesulit saat vaksinasi COVID-19 yang pada awal kemunculannya belum ditemukan vaksin.
“Tidak lagi mencarikan [atau] menyediakan rumah sakit, kemudian terapi plasma konvalesen segala macam, ini cuma memvaksinasi saja karena barangnya sudah ada,” kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Baca juga: Mendagri dorong pemda ajak masyarakat nonton film Lafran Pane
Tito menilai polio merupakan penyakit lama yang vaksinnya sudah ada, sehingga yang dibutuhkan hanya program untuk menggerakkan vaksinasinya.
Karena itu, perlunya keseriusan Pemda untuk lebih perhatian terhadap gerakan vaksinasi polio sehingga menjadi program prioritas.
Dirinya meyakini melalui rapat tersebut Pemda lebih peduli terhadap penanggulangan polio.
Pemerintah pun menargetkan tingkat vaksinasi mencapai 95 persen agar terbentuk kekebalan kelompok sehingga penyebarannya terhenti.
“Ini tanggung jawab kita pada generasi muda Indonesia, kepada Tuhan, kita sebagai pemegang amanah saat ini, kita harus menyelamatkan,” jelasnya.
Baca juga: Mendagri Tito Karnavian: Presiden Jokowi "Bapak Pengendali Inflasi"
Dia mengimbau kepala daerah agar membentuk tim untuk mengurusi vaksinasi tersebut.
Selain menggunakan anggaran reguler Dinas Kesehatan masing-masing, Pemda juga dapat memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila mengalami kekurangan.
“Nanti saya keluarkan surat edaran dan di sini ada Dirjen Kedua, tolong buatkan surat edaran untuk bisa menggunakan BTT, sudah ada surat edarannya yang kemarin sudah dikeluarkan oleh Pak Plt. Sekjen, saya minta tambahkan lagi surat edaran yang saya tanda tangani,” ujar Tito.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan pesan serupa.
Dia meminta kepala daerah agar membantu mempercepat vaksinasi polio, terlebih di wilayah Papua karena menjadi salah satu daerah prioritas penanganan.
Baca juga: Mendagri sebut Indonesia saat ini masuk urutan negara di dunia dengan angka pertumbuhan ekonomi terbaik
Sebab, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, vaksinasi polio di wilayah Papua masih rendah sehingga perlu ditingkatkan.
“Penyakit ini cacat bawaannya untuk anak-anak kita permanen dan mengerikanlah gitu, jadi tolong dibantu vaksinasinya dipercepat karena ini menyelamatkan anak-anak kita,” tambah Budi.
Dirinya mengimbau kepala daerah agar mendorong masing-masing Dinas Kesehatan maupun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk membantu vaksinasi.
Terkait kebutuhan biaya operasional, Pemda dapat memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Sementara untuk vaksinnya bakal disediakan oleh Kementerian Kesehatan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024