Anggota DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Safrudin Bima menyampaikan beberapa persoalan terkait dunia pendidikan di wilayahnya, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Balai Kota Bogor, agar mendapat masukan dan penanganan lebih lanjut.
Safrudin Bima di Kota Bogor, Jumat, menyebutkan persoalan pertama yang disampaikan ialah terkait tidak seimbangnya antara jumlah guru yang pensiun, dengan jumlah guru baru yang masuk.
“Berarti ada kesenjangan luar biasa. Kalau itu terus berlanjut dikhawatirkan pendidikan lumpuh karena kekurangan guru. Itu kita minta diantisipasi karena kewenangan Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Baca juga: DPRD Kota Bogor serap aspirasi masyarakat terhadap Raperda PPKLP
Baca juga: Komisi X DPR RI kunker spesifik ke Kota Bogor soroti masalah pendidikan
Kemudian, Safrudin juga meminta agar kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat SD dan SMP, tetap dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten, bukan di provinsi.
Ia pun menyampaikan perihal pengelolaan pendidikan tingkat SMA/SMK yang dilakukan oleh Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan di provinsi. Namun ia mengaku belum mendapat jawaban secara khusus dan mendetail.
“Dulu saya juga pernah menyampaikan ini ke DPRD provinsi. Pelayanan pemerintah kalau dilayani pemerintah daerah itu lebih dekat dengan warga. Kalau ada problem juga sama,” kata Safrudin.
Baca juga: Disdik dan DPRD Kota Bogor sosialisasi terkait PPDB 2024 ke komite sekolah
Di samping itu, dia juga menyampaikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang menurutnya ada kaitan dengan persoalan pendidikan.
“PKBM bagus, saya paham fungsinya. Tetapi ini Kota Bogor, bukan daerah. Kalau PKBM-nya makin ramai, berarti ada problem di luar pendidikan formal. Entah itu daya tampung atau putus sekolah atau soal ekonomi, perlu kita cari tahu,” ujarnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024