Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau program layanan sertifikat jemput di tempat (LaserJet) yang memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus administrasi pertanahan.
Dalam kunjungan kerjanya ke Badung, Bali, Kamis, AHY menjelaskan, program ini merupakan inovasi dari lembaga yang dipimpinnya melalui pemanfaatan teknologi dengan skema jemput bola.
Nantinya petugas di Kantor Pertanahan (Kantah) setempat akan berkeliling menggunakan mobil yang sudah berisi alat pelayanan ke lokasi warga yang hendak mengurus administrasi pertanahan, sekaligus mencetak sertifikat tanah dan mengintegrasikan secara digital sehingga menjadi sertifikat elektronik.
Baca juga: AHY pimpin kegiatan tanam 100.000 pohon se-Indonesia peringati Hari Lingkungan Hidup
Baca juga: Menteri ATR/BPN: Bank Dunia respons positif kesuksesan RI di bidang pertanahan
"Jadi dalam waktu sekian jam sesuai dengan antreannya, kalau agak banyak mungkin tentunya agak lebih lama sedikit. Tetapi ini jauh lebih cepat karena bisa langsung diurus," kata dia.
Selain memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus administrasi pertanahan, ia menilai program ini turut meminimalisasi adanya calo yang membuat biaya mengurus sertifikat menjadi lebih mahal.
"Masyarakat bisa langsung mengurus administrasi pertanahan ini, tanpa ada perantara atau calo, atau siapapun. Lebih bagus karena sudah pasti tidak ada biaya tambahan apapun, itu karena langsung diurus," katanya.
Baca juga: Menteri ATR: Kepastian hukum atas tanah tingkatkan minat investasi di Indonesia
Sebelumnya AHY mengatakan dari 10 program prioritas yang diusung oleh pihaknya pad 2023, lima di antaranya melebih target realisasi.
"Ada lima program yang melampaui target, yakni dokumen persetujuan substansi rencana detail tata ruang kabupaten/kota 116,98 persen, peta tematik pertanahan dan ruang 143,29 persen, peta bidang tanah PTSL 101 persen, data dan informasi P4T 100,16 persen, dan penanganan sengketa 120,32 persen," kata dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (11/6).
Menurut dia, selain lima program prioritas yang melampaui target, tiga program lainnya sudah terealisasi sesuai dengan rencana yakni reformasi akses, peta zona nilai tanah, serta data tanah ulayat. Sementara untuk dua program yang belum memenuhi target yaitu surat keterangan redistribusi tanah, serta sertifikat hak atas tanah yang masuk dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Baca juga: AHY pimpin kegiatan tanam 100.000 pohon se-Indonesia peringati Hari Lingkungan Hidup
Baca juga: Menteri ATR/BPN: Bank Dunia respons positif kesuksesan RI di bidang pertanahan
AHY mengatakan program ini tidak dipungut biaya tambahan apapun. Masyarakat hanya perlu membayar Rp50 ribu yang langsung dimasukkan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Selain memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus administrasi pertanahan, ia menilai program ini turut meminimalisasi adanya calo yang membuat biaya mengurus sertifikat menjadi lebih mahal.
"Masyarakat bisa langsung mengurus administrasi pertanahan ini, tanpa ada perantara atau calo, atau siapapun. Lebih bagus karena sudah pasti tidak ada biaya tambahan apapun, itu karena langsung diurus," katanya.
Baca juga: Menteri ATR: Kepastian hukum atas tanah tingkatkan minat investasi di Indonesia
Menurut dia, selain lima program prioritas yang melampaui target, tiga program lainnya sudah terealisasi sesuai dengan rencana yakni reformasi akses, peta zona nilai tanah, serta data tanah ulayat. Sementara untuk dua program yang belum memenuhi target yaitu surat keterangan redistribusi tanah, serta sertifikat hak atas tanah yang masuk dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024