Bogor (Antara Megapolitan) - Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jawa Barat, berupaya menyiapkan Perencanaan Penganggaran Kesehatan Terpadu (P2KT) yang lebih sistematis di seluruh jajarannya, mulai dari seksi, bidang, puskesmas hingga laboratorium kesehatan daerah.
"P2KT ini memang kerap jadi masalah di Dinkes, tetapi kami berupaya agar perencanaannya lebih sistematis berdasarkan basis data," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Rubaeah dalam Lokakarya P2KT di Aula Dinkes Kota Bogor, Rabu.
Rubaeah menyebutkan Lokakarya P2KT menjadi penting karena menentukan program kerja Dinas Kesehatan agar berjalan optimal, menghindari pendanaan ganda dan berjalan sesuai program pembangunan Pemerintah Kota Bogor.
Menurut Rubaeah, program kerja Dinas Kesehatan Kota Bogor mengacu pada RPJMD Kota Bogor, tetapi terkadang dalam kegiatan yang dilaksanakan tidak berdasarkan basis data yang ada.
Ia mengatakan Dinkes memiliki beberapa sumber pendanaan seperti APBD kota dan provinsi, APBN dan kapitasi JKN. Diperlukan kecermatan agar perencanaan program kesehatan terpadu bisa berjalan optimal, dan tidak terjadi pendanaan ganda.
"Target kita supaya perencanaan 2018 minimal untuk kegiatan punya dasar yang betul-betul berdasarkan analisis data yang ada sehingga harapannya perencanaan kesehatan ke depan lebih baik," katanya.
Dinas Kesehatan mengundang sejumlah pembicara mengisi lokakarya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof Ascobat Gani.
Bappeda Kota Bogor mengingatkan kembali visi dan misi Kota Bogor berkaitan dengan kebijakan pembangunan kesehatan. Sedangkan Prof Ascobat Gani memberikan tips-tips dalam menyusun perencanaan program kerja terpadu disesuaikan dengan anggaran, agar tidak menjadi temuan ketika dilakukan pemeriksaan.
Lokakarya P2KT diikuti peserta dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Bogor meliputi kepala bidang, kepala seksi, kepala sub bagian, kepala puskesmas dan labkesda.
"Lokakarya ini bertujuan menyaamakan presepsi antarsemua jajaran Dinkes dalam menyusun P2KT yang lebih sistematis dengan data yang ada," kata Rubaeah.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"P2KT ini memang kerap jadi masalah di Dinkes, tetapi kami berupaya agar perencanaannya lebih sistematis berdasarkan basis data," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Rubaeah dalam Lokakarya P2KT di Aula Dinkes Kota Bogor, Rabu.
Rubaeah menyebutkan Lokakarya P2KT menjadi penting karena menentukan program kerja Dinas Kesehatan agar berjalan optimal, menghindari pendanaan ganda dan berjalan sesuai program pembangunan Pemerintah Kota Bogor.
Menurut Rubaeah, program kerja Dinas Kesehatan Kota Bogor mengacu pada RPJMD Kota Bogor, tetapi terkadang dalam kegiatan yang dilaksanakan tidak berdasarkan basis data yang ada.
Ia mengatakan Dinkes memiliki beberapa sumber pendanaan seperti APBD kota dan provinsi, APBN dan kapitasi JKN. Diperlukan kecermatan agar perencanaan program kesehatan terpadu bisa berjalan optimal, dan tidak terjadi pendanaan ganda.
"Target kita supaya perencanaan 2018 minimal untuk kegiatan punya dasar yang betul-betul berdasarkan analisis data yang ada sehingga harapannya perencanaan kesehatan ke depan lebih baik," katanya.
Dinas Kesehatan mengundang sejumlah pembicara mengisi lokakarya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof Ascobat Gani.
Bappeda Kota Bogor mengingatkan kembali visi dan misi Kota Bogor berkaitan dengan kebijakan pembangunan kesehatan. Sedangkan Prof Ascobat Gani memberikan tips-tips dalam menyusun perencanaan program kerja terpadu disesuaikan dengan anggaran, agar tidak menjadi temuan ketika dilakukan pemeriksaan.
Lokakarya P2KT diikuti peserta dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Bogor meliputi kepala bidang, kepala seksi, kepala sub bagian, kepala puskesmas dan labkesda.
"Lokakarya ini bertujuan menyaamakan presepsi antarsemua jajaran Dinkes dalam menyusun P2KT yang lebih sistematis dengan data yang ada," kata Rubaeah.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017