Ahli geologi sekaligus Direktur Eksekutif Patahan Sumatra Institute (PSI) Ade Edward menyarankan tiga langkah mitigasi yang dapat dilakukan pemangku kepentingan untuk mengantisipasi ancaman banjir lahar dingin di kawasan Gunung Marapi, Sumatera Barat (Sumbar).
"Pertama, resettlement pemukiman di Kawasan rawan bencana (KRB) Gunung Marapi yang dilakukan dengan penataan kawasan nagari berbasis mitigasi bencana," kata ahli geologi sekaligus Direktur Eksekutif Patahan Sumatra Institute Ade Edward di Padang, Senin.
Kedua, PSI menyarankan kawasan daerah aliran sungai dan sempadan sungai zona rawan banjir lahar dan erupsi Gunung Marapi dikonversi menjadi kawasan konservasi, dan buffer zone sebagai peredam ancaman banjir lahar dingin yang juga mempunyai nilai ekonomi tinggi (green economic).
Baca juga: Masa tanggap darurat banjir lahar dingin Gunung Marapi diperpanjang
Baca juga: 335 rumah baru tahan bencana disiapkan untuk korban banjir lahar dingin Marapi
Terakhir, pihaknya menyarankan pembangunan sabo dam serta infrastruktur pengendalian aliran banjir lahar debris flow harus terencana baik guna mencegah risiko banjir lahar Gunung Marapi.
Ade mengatakan saran tersebut merupakan hasil dari pokok-pokok pikiran yang menjadi isi Deklarasi Padang II, atau kelanjutan Deklarasi Padang I pada 2005 yang berisikan pokok pikiran mengenai mitigasi gempa dan tsunami di Ranah Minang Sumbar.
Ade menjelaskan penataan dilakukan dengan memindahkan pemukiman warga yang berada di dalam sempadan sungai rawan banjir lahar ke lokasi lain yang relatif lebih aman di dalam nagari (desa) yang sama.
Baca juga: BNPB catat ada 67 orang meninggal dalam bencana banjir lahar Marapi
Daerah sempadan sungai yang rawan banjir lahar dialihkan menjadi kawasan konservasi yang produktif dengan menanam jenis vegetasi yang dapat berfungsi sebagai peredam banjir lahar sekaligus memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat setempat (green economic).
"Dengan upaya ini diharapkan dapat meminimalisir risiko bencana banjir lahar dan erupsi Gunung Marapi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar gunung," harap Ade.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
"Pertama, resettlement pemukiman di Kawasan rawan bencana (KRB) Gunung Marapi yang dilakukan dengan penataan kawasan nagari berbasis mitigasi bencana," kata ahli geologi sekaligus Direktur Eksekutif Patahan Sumatra Institute Ade Edward di Padang, Senin.
Kedua, PSI menyarankan kawasan daerah aliran sungai dan sempadan sungai zona rawan banjir lahar dan erupsi Gunung Marapi dikonversi menjadi kawasan konservasi, dan buffer zone sebagai peredam ancaman banjir lahar dingin yang juga mempunyai nilai ekonomi tinggi (green economic).
Baca juga: Masa tanggap darurat banjir lahar dingin Gunung Marapi diperpanjang
Baca juga: 335 rumah baru tahan bencana disiapkan untuk korban banjir lahar dingin Marapi
Terakhir, pihaknya menyarankan pembangunan sabo dam serta infrastruktur pengendalian aliran banjir lahar debris flow harus terencana baik guna mencegah risiko banjir lahar Gunung Marapi.
Ade mengatakan saran tersebut merupakan hasil dari pokok-pokok pikiran yang menjadi isi Deklarasi Padang II, atau kelanjutan Deklarasi Padang I pada 2005 yang berisikan pokok pikiran mengenai mitigasi gempa dan tsunami di Ranah Minang Sumbar.
Ade menjelaskan penataan dilakukan dengan memindahkan pemukiman warga yang berada di dalam sempadan sungai rawan banjir lahar ke lokasi lain yang relatif lebih aman di dalam nagari (desa) yang sama.
Baca juga: BNPB catat ada 67 orang meninggal dalam bencana banjir lahar Marapi
Daerah sempadan sungai yang rawan banjir lahar dialihkan menjadi kawasan konservasi yang produktif dengan menanam jenis vegetasi yang dapat berfungsi sebagai peredam banjir lahar sekaligus memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat setempat (green economic).
"Dengan upaya ini diharapkan dapat meminimalisir risiko bencana banjir lahar dan erupsi Gunung Marapi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar gunung," harap Ade.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024