London (Antara/Reuters/Antara Megapolitan) - Presiden Prancis terpilih Emmanuel Macron akan tegas dalam negosiasi terkait keluarnya Inggris dari Uni Eropa tetapi tidak akan berusaha untuk menghukum Inggris, kata penasehat ekonominya, Senin.
Jean Pisani-Ferry mengatakan tidak ada yang memiliki minat untuk menempuh Brexit yang sulit yang benar-benar merusak hubungan antara Inggris dan negara-negara Uni Eropa yang lain setelah Inggris keluar. Ia menilai ada kepentingan untuk saling mempertahankan hubungan ekonomi dan keamanan.
"Pada saat yang sama, kami memiliki kepentingan yang berbeda pada beberapa aspek negosiasi. Jadi akan ada negosiasi yang sulit dan dia akan sulit," kata Pisani-Ferry kepada radio BBC. Ia menambahkan bahwa Macron tidak akan mengupayakan retribusi terhadap Inggris karena meninggalkan Uni Eropa bahkan saat ia berupaya untuk memperkuat blok tersebut.
"Menghukum? Tentu saja tidak. Tapi dia percaya bahwa hari ini Eropa merupakan bagian dari solusi untuk masalah yang kita hadapi."
Pada akhir April, para pemimpin ke-27 negara anggota Uni Eropa (EU), dalam pertemuan puncak mereka, telah mengesahkan panduan perundingan dengan Inggris menyangkut Brexit (pemisahan Inggris dari EU), kata Presiden Dewan Eropa Donald Tusk.
Menurut panduan Dewan Eropa soal perundingan Brexit, Uni Eropa sepanjang perundingan akan menjaga kesatuan dan bertindak sebagai suatu kesatuan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang "adil dan layak bagi semua negara anggota (Uni Eropa) serta kepentingan rakyat (negara-negara anggota EU)."
Selain bekerja keras untuk mencapai hasil tersebut, EU "akan mempersiapkan diri agar juga mampu menangani situasi jika perundingan gagal," menurut panduan.
Kendati Uni Eropa menekankan harapannya bahwa Inggris akan menjadi "mitra erat" pada masa depan, pedoman itu menggarisbawahi bahwa "negara yang bukan anggota EU, yang tidak menjalankan kewajiban yang sama sebagai anggota, tidak bisa mendapatkan hak yang sama ataupun menikmati keuntungan yang sama seperti (negara) anggota."
Uni Eropa mengatakan pihaknya akan memperbarui pedoman soal Brexit itu selama masa perundingan jika langkah itu dipandang perlu dilakukan.
Kerangka waktu dua tahun bagi perundingan Brexit, seperti yang diamanatkan Bab 50, akan berakhir pada 29 Maret 2019.
Pemerintah Inggris memicu penerapan Bab 50 Traktat Lisabon pada 29 Maret tahun ini, yang memungkinkan dimulainya perundingan seperti yang digariskan oleh perjanjian tersebut.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schaeuble mengatakan bahwa Inggris harus mengerti bahwa London tidak akan memiliki kelebihan daripada 27 sejawatnya di Uni Eropa begitu perundingan mengenai pengeluaran negara itu (Brexit) dari kelompok tersebut selesai.
Kanselir Angela Merkel juga memperingatkan warga Inggris tidak menipu diri bahwa mereka akan terus menikmati hak Uni Eropa setelah Brexit dan bersikeras bahwa kelompok tersebut hanya akan menyepakati masa depan hubungan dengan London setelah mereka memutuskan kesepakatan keluar.
Penerjemah: G.N.C. Aryani/Chaidar.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Jean Pisani-Ferry mengatakan tidak ada yang memiliki minat untuk menempuh Brexit yang sulit yang benar-benar merusak hubungan antara Inggris dan negara-negara Uni Eropa yang lain setelah Inggris keluar. Ia menilai ada kepentingan untuk saling mempertahankan hubungan ekonomi dan keamanan.
"Pada saat yang sama, kami memiliki kepentingan yang berbeda pada beberapa aspek negosiasi. Jadi akan ada negosiasi yang sulit dan dia akan sulit," kata Pisani-Ferry kepada radio BBC. Ia menambahkan bahwa Macron tidak akan mengupayakan retribusi terhadap Inggris karena meninggalkan Uni Eropa bahkan saat ia berupaya untuk memperkuat blok tersebut.
"Menghukum? Tentu saja tidak. Tapi dia percaya bahwa hari ini Eropa merupakan bagian dari solusi untuk masalah yang kita hadapi."
Pada akhir April, para pemimpin ke-27 negara anggota Uni Eropa (EU), dalam pertemuan puncak mereka, telah mengesahkan panduan perundingan dengan Inggris menyangkut Brexit (pemisahan Inggris dari EU), kata Presiden Dewan Eropa Donald Tusk.
Menurut panduan Dewan Eropa soal perundingan Brexit, Uni Eropa sepanjang perundingan akan menjaga kesatuan dan bertindak sebagai suatu kesatuan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang "adil dan layak bagi semua negara anggota (Uni Eropa) serta kepentingan rakyat (negara-negara anggota EU)."
Selain bekerja keras untuk mencapai hasil tersebut, EU "akan mempersiapkan diri agar juga mampu menangani situasi jika perundingan gagal," menurut panduan.
Kendati Uni Eropa menekankan harapannya bahwa Inggris akan menjadi "mitra erat" pada masa depan, pedoman itu menggarisbawahi bahwa "negara yang bukan anggota EU, yang tidak menjalankan kewajiban yang sama sebagai anggota, tidak bisa mendapatkan hak yang sama ataupun menikmati keuntungan yang sama seperti (negara) anggota."
Uni Eropa mengatakan pihaknya akan memperbarui pedoman soal Brexit itu selama masa perundingan jika langkah itu dipandang perlu dilakukan.
Kerangka waktu dua tahun bagi perundingan Brexit, seperti yang diamanatkan Bab 50, akan berakhir pada 29 Maret 2019.
Pemerintah Inggris memicu penerapan Bab 50 Traktat Lisabon pada 29 Maret tahun ini, yang memungkinkan dimulainya perundingan seperti yang digariskan oleh perjanjian tersebut.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schaeuble mengatakan bahwa Inggris harus mengerti bahwa London tidak akan memiliki kelebihan daripada 27 sejawatnya di Uni Eropa begitu perundingan mengenai pengeluaran negara itu (Brexit) dari kelompok tersebut selesai.
Kanselir Angela Merkel juga memperingatkan warga Inggris tidak menipu diri bahwa mereka akan terus menikmati hak Uni Eropa setelah Brexit dan bersikeras bahwa kelompok tersebut hanya akan menyepakati masa depan hubungan dengan London setelah mereka memutuskan kesepakatan keluar.
Penerjemah: G.N.C. Aryani/Chaidar.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017