Bogor (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, mengambil alih penanganan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) agar bisa kembali beroperasi melayani masyarakat.
"Sesuai rapat bersama, Pemkot akan mengambil alih penanganan PDJT agar tetap berjalan," kata Wali Kota Bogor Bima Arua Sugiarto di Balai Kota, Selasa.
Bima menjelaskan PDJT akan tetap berjalan dengan konsep yang ada untuk penyelesaikan segala persoalan perlu duduk bersama dengan karyawan.
"Akan dibahas juga trayek mana yang dipersilahkan beroperasi," katanya.
Menurut Bima, segara ditunjuk pelaksana tugas yang akan menjalankan perusahaan sehingga bisa fokus tetap beroperasi.
"Kami akan lihat juga mana Trans Pakuan yang bisa jalan dan tidak bisa jalan. Kita operasikan yang bisa jalan di koridor yang ada," katanya.
Selama satu bulan Trans Pakuan tidak beroperasi lantaran persoalan yang terjadi di tubuh PD Jasa Transportasi.
Perusahaan milik Pemerintah Kota Bogor terus merugi, dan terancam dibubarka. Selain itu, perusahaan tidak dapat membayar gaji karyawan selama beberapa bulan.
"Dewan direksi mengajukan tiga alternatif penyelamatan PDJT, salah satunya likuidasi atau pembubaran," kata Kepala Bagian Satuan Pengawas Internal PDJT, Tri Handoyo.
Tri menambahkan, dua opsi lainnya yakni mencarikan alternatif pinjaman untuk menutupi sebagian gaji karyawan serta perawatan bus hingga layak jalan.
"Kemudian menghentikan operasi Transpakuan sementara dan mengalihkan hak dan kewajiban PDJT pada pembentukan perseorangan daerah (Perseroda)," kata Tri.
PDJT berdiri sejak 2007, mengoperasikan moda transportasi massal berbasis bus Transpakuan. Sejak dibentuk perusaaan daerah tersebut kerap merugi. Tahun 2015 Pemerintah Kota Bogor membentuk tim penyehatan PDJT, hingga kini status perusaaan tersebut masih belum stabil.
Selama ini Transpakuan yang dikelola PDJT melayani tiga trayek yakni Bubulak-Baranangsiang, Baranangsiang-Belanova dan Baranangsiang-Ciawi. Total terdapat 30 unit bus Transpakuan, namun tidak semua beroperasi karena kondisi kelaikkan bus.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Sesuai rapat bersama, Pemkot akan mengambil alih penanganan PDJT agar tetap berjalan," kata Wali Kota Bogor Bima Arua Sugiarto di Balai Kota, Selasa.
Bima menjelaskan PDJT akan tetap berjalan dengan konsep yang ada untuk penyelesaikan segala persoalan perlu duduk bersama dengan karyawan.
"Akan dibahas juga trayek mana yang dipersilahkan beroperasi," katanya.
Menurut Bima, segara ditunjuk pelaksana tugas yang akan menjalankan perusahaan sehingga bisa fokus tetap beroperasi.
"Kami akan lihat juga mana Trans Pakuan yang bisa jalan dan tidak bisa jalan. Kita operasikan yang bisa jalan di koridor yang ada," katanya.
Selama satu bulan Trans Pakuan tidak beroperasi lantaran persoalan yang terjadi di tubuh PD Jasa Transportasi.
Perusahaan milik Pemerintah Kota Bogor terus merugi, dan terancam dibubarka. Selain itu, perusahaan tidak dapat membayar gaji karyawan selama beberapa bulan.
"Dewan direksi mengajukan tiga alternatif penyelamatan PDJT, salah satunya likuidasi atau pembubaran," kata Kepala Bagian Satuan Pengawas Internal PDJT, Tri Handoyo.
Tri menambahkan, dua opsi lainnya yakni mencarikan alternatif pinjaman untuk menutupi sebagian gaji karyawan serta perawatan bus hingga layak jalan.
"Kemudian menghentikan operasi Transpakuan sementara dan mengalihkan hak dan kewajiban PDJT pada pembentukan perseorangan daerah (Perseroda)," kata Tri.
PDJT berdiri sejak 2007, mengoperasikan moda transportasi massal berbasis bus Transpakuan. Sejak dibentuk perusaaan daerah tersebut kerap merugi. Tahun 2015 Pemerintah Kota Bogor membentuk tim penyehatan PDJT, hingga kini status perusaaan tersebut masih belum stabil.
Selama ini Transpakuan yang dikelola PDJT melayani tiga trayek yakni Bubulak-Baranangsiang, Baranangsiang-Belanova dan Baranangsiang-Ciawi. Total terdapat 30 unit bus Transpakuan, namun tidak semua beroperasi karena kondisi kelaikkan bus.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017