Bandarlampung (Antara Megapolitan) - Ketua Tim Rombongan Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengatakan Program Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Lampung yang digagas Gubernur M. Ridho Ficardo, telah sejalan dengan Progam Pembangunan Pemerintah Pusat.
Demikian disampaikannya dalam pertemuan dan diskusi terkait dengan Kunjungan Kerja rombongan Komisi IX DPR RI di, Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, di Bandarlampung, Selasa (02/05/2017).
Dede Yusuf dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pembangunan SDM adalah linier dengan Program Pemerintah Pusat. Hal ini menurutnya sesuai dengan bidang tugas Komisi IX mengenai pendidikan, termasuk dalam peningkatan kualitas guru tenaga pendidik, serta sarana prasarana pendidikan.
Selain itu, menurutnya di bidang kesehatan, pihaknya tidak hanya fokus kepada Rumah Sakit, namun penguatan peran Puskesmes dalam menangani dan melayani persoalan kesehatan masyarakat.
Salah satu point pentingnya adalah distribusi tenaga medis merata proporsional di seluruh Puskesmas yang ada di Provinsi Lampung.
Pengangguran Menurun
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo mengatakan tingkat pengangguran di Provinsi Lampung cenderung menurun. Angka Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung pada tahun 2016 sebesar 4,62 persen, yakni di bawah nasional sebesar 5,61%.
Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka pengangguran, tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung juga berhasil ditekan.
Menurut Ridho, selama periode 2010-2016, prosentase penduduk miskin di daerahnya menurun dari 18,94 persen menjadi 13,86 persen, namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional, yaitu sebesar 10,70 persen.
"Tantangan yang harus dihadapi adalah tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan dengan laju penurunan yang relatif lambat. Sedangkan di bidang pelayanan kesehatan ditargetkan pada tahun 2019 setiap kabupaten/kota minimal memiliki satu RSUD, dan setiap kecamatan memiliki satu Puskesmas yang terakreditasi," ujar Ridho.
Perlindungan TKI
Lebih lanjut Ridho juga menyampaikan, terkait dengan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi, di antarnya Penetapan Perda Provinsi Lampung No. 16 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Lampung ke Luar Negeri, serta pemberdayaan terintegrasi bagi TKI purna dan keluarganya.
"Berbagai program tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Namun program prioritas ini memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder terkait, baik tingkat daerah maupun Pemerintah Pusat. Untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dan dukungan dari para anggota Komisi IX DPR RI guna meningkatkan pembangunan di Provinsi Lampung," kata Ridho lagi.
Dalam kunjungan tersebut dilakukan Diskusi dengan Anggota DPR RI yang hadir, di antaranya Abidin Fikri, Betti Shadiq Pasadigoe, drg Putti Sari, dr Adang Sudrajat MM, Frans Agung MP Nata Manggala, Drs H Irgan Chairul Mahfiz, Nursuhud, beserta Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BKKBN, serta Dinas terkait di bawah koordinasi Kementerian Mitra DPR RI Komisi IX. (RLs/HMS/ANT/BPJ/MTh).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Demikian disampaikannya dalam pertemuan dan diskusi terkait dengan Kunjungan Kerja rombongan Komisi IX DPR RI di, Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, di Bandarlampung, Selasa (02/05/2017).
Dede Yusuf dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pembangunan SDM adalah linier dengan Program Pemerintah Pusat. Hal ini menurutnya sesuai dengan bidang tugas Komisi IX mengenai pendidikan, termasuk dalam peningkatan kualitas guru tenaga pendidik, serta sarana prasarana pendidikan.
Selain itu, menurutnya di bidang kesehatan, pihaknya tidak hanya fokus kepada Rumah Sakit, namun penguatan peran Puskesmes dalam menangani dan melayani persoalan kesehatan masyarakat.
Salah satu point pentingnya adalah distribusi tenaga medis merata proporsional di seluruh Puskesmas yang ada di Provinsi Lampung.
Pengangguran Menurun
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo mengatakan tingkat pengangguran di Provinsi Lampung cenderung menurun. Angka Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung pada tahun 2016 sebesar 4,62 persen, yakni di bawah nasional sebesar 5,61%.
Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka pengangguran, tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung juga berhasil ditekan.
Menurut Ridho, selama periode 2010-2016, prosentase penduduk miskin di daerahnya menurun dari 18,94 persen menjadi 13,86 persen, namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional, yaitu sebesar 10,70 persen.
"Tantangan yang harus dihadapi adalah tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan dengan laju penurunan yang relatif lambat. Sedangkan di bidang pelayanan kesehatan ditargetkan pada tahun 2019 setiap kabupaten/kota minimal memiliki satu RSUD, dan setiap kecamatan memiliki satu Puskesmas yang terakreditasi," ujar Ridho.
Perlindungan TKI
Lebih lanjut Ridho juga menyampaikan, terkait dengan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi, di antarnya Penetapan Perda Provinsi Lampung No. 16 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Lampung ke Luar Negeri, serta pemberdayaan terintegrasi bagi TKI purna dan keluarganya.
"Berbagai program tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Namun program prioritas ini memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder terkait, baik tingkat daerah maupun Pemerintah Pusat. Untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dan dukungan dari para anggota Komisi IX DPR RI guna meningkatkan pembangunan di Provinsi Lampung," kata Ridho lagi.
Dalam kunjungan tersebut dilakukan Diskusi dengan Anggota DPR RI yang hadir, di antaranya Abidin Fikri, Betti Shadiq Pasadigoe, drg Putti Sari, dr Adang Sudrajat MM, Frans Agung MP Nata Manggala, Drs H Irgan Chairul Mahfiz, Nursuhud, beserta Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BKKBN, serta Dinas terkait di bawah koordinasi Kementerian Mitra DPR RI Komisi IX. (RLs/HMS/ANT/BPJ/MTh).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017