Bandarlampung (Antara Megapolitan) - Pemerintah Provinsi Lampung mendampingi Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P) Aditia Warman melakukan sosialisasi terkait percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, di Bandarlampung, Rabu (26/04/2017).
Pada kesempatan itu, Ketua TP4P Aditia menjelaskan bahwa TP4P bertujuan untuk melakukan evaluasi dan monitoring hasil pekerjaan selama ini.
"Program jalan tol trans Sumatera merupakan program yang diamanatkan langsung oleh Presiden. Sehingga ini akan menjadi kewajiban kita selaku aparat pemerintah untuk menyelesaikan program/kebijakan program tersebut," kata Aditia.
Dia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menemukan adanya beberapa titik yang ditemui sulit untuk dibebaskan.
"Terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah menyelesaikan di titik tersebut. Apabila masih ada beberapa titik yang belum menemui titik terangnya, kita akan masuk konstinasi yang sesuai dengan keinginan masyarakat, karena semua ini adalah untuk rakyat itu sendiri," jelas Aditia.
Aditia memastikan bahwa pihaknya dalam pengawalan ini tidak akan ada suatu penyimpangan serta mendorong yang berkaitan untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
"Untuk itu, TP4 harus terlibat langsung dalam pelaksanaan ini. Serta berikan ruang yang cukup agar ini dapat terlaksana dengan baik," ujarnya.
Selanjutnya Aditia berharap agar jajaran Pemerintah Provinsi Lampung serta para stakeholder terkait dapat terus tingkatkan sinergi guna mempercepat pembangunan Trans Tol Sumatera.
Jangan Melanggar Aturan
Sementara itu, Asisten Bidang Ekubang Pemprov Lampung Adeham menambahkan, percepatan dalam pembangunan jalan Tol Trans Sumatera sangat dibutuhkan.
"Presiden sudah mengintruksikan para gubernur yang terkait Jalan Tol Trans Sumatera untuk mempercepat pembangunan tersebut. Tetapi dalam percepatan tersebut, jangan sampai melewati aturan yang merugikan semua pihak," jelasnya.
Lanjut Adeham, Lampung merupakan pembebasan lahan tercepat di Indonesia. "Untuk itu, Presiden mengimbau agar daerah lain mampu meniru apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung," kata Adeham.
Adeham juga mengakui bahwa pihaknya hingga saat ini telah melaksanakan dengan sebaiknya, tetapi belum maksimal.
"Melalui sosialisasi saya berharap TP4P mampu mendorong penyelesaian, yang saat ini telah sampai di pengadilan. Karena jika tidak ada percepatan, maka ini akan menghambat untuk ke depannya," tambahnya. (RLs/HMS/Ant/BPJ/MTh.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Pada kesempatan itu, Ketua TP4P Aditia menjelaskan bahwa TP4P bertujuan untuk melakukan evaluasi dan monitoring hasil pekerjaan selama ini.
"Program jalan tol trans Sumatera merupakan program yang diamanatkan langsung oleh Presiden. Sehingga ini akan menjadi kewajiban kita selaku aparat pemerintah untuk menyelesaikan program/kebijakan program tersebut," kata Aditia.
Dia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menemukan adanya beberapa titik yang ditemui sulit untuk dibebaskan.
"Terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah menyelesaikan di titik tersebut. Apabila masih ada beberapa titik yang belum menemui titik terangnya, kita akan masuk konstinasi yang sesuai dengan keinginan masyarakat, karena semua ini adalah untuk rakyat itu sendiri," jelas Aditia.
Aditia memastikan bahwa pihaknya dalam pengawalan ini tidak akan ada suatu penyimpangan serta mendorong yang berkaitan untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
"Untuk itu, TP4 harus terlibat langsung dalam pelaksanaan ini. Serta berikan ruang yang cukup agar ini dapat terlaksana dengan baik," ujarnya.
Selanjutnya Aditia berharap agar jajaran Pemerintah Provinsi Lampung serta para stakeholder terkait dapat terus tingkatkan sinergi guna mempercepat pembangunan Trans Tol Sumatera.
Jangan Melanggar Aturan
Sementara itu, Asisten Bidang Ekubang Pemprov Lampung Adeham menambahkan, percepatan dalam pembangunan jalan Tol Trans Sumatera sangat dibutuhkan.
"Presiden sudah mengintruksikan para gubernur yang terkait Jalan Tol Trans Sumatera untuk mempercepat pembangunan tersebut. Tetapi dalam percepatan tersebut, jangan sampai melewati aturan yang merugikan semua pihak," jelasnya.
Lanjut Adeham, Lampung merupakan pembebasan lahan tercepat di Indonesia. "Untuk itu, Presiden mengimbau agar daerah lain mampu meniru apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung," kata Adeham.
Adeham juga mengakui bahwa pihaknya hingga saat ini telah melaksanakan dengan sebaiknya, tetapi belum maksimal.
"Melalui sosialisasi saya berharap TP4P mampu mendorong penyelesaian, yang saat ini telah sampai di pengadilan. Karena jika tidak ada percepatan, maka ini akan menghambat untuk ke depannya," tambahnya. (RLs/HMS/Ant/BPJ/MTh.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017