Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bersinergi dengan Komisi VIII DPR RI dalam pengelolaan bantuan sosial(Bansos) dan penanganan bencana pada agenda kunjungan kerja di Kantor Bupati Bogor, Cibinong, Selasa.
Ketua Tim sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid menyebutkan, pihaknya telah menyetujui usulan pemerintah berkaitan dengan anggaran untuk penanganan sosial di Kementerian Sosial sebesar Rp79 triliun dan anggaran bansos lebih dari Rp400 triliun.
"Komisi VIII bersama pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial punya kewajiban untuk menangani 10 juta keluarga PKH, sementara di bantuan pangan sembako kepada 18 juta keluarga untuk mendorong keluar dari kemiskinan menuju masyarakat sejahtera," ujarnya.
Abdul Wahid menerangkan, melalui kegiatan ini ia ingin memberikan perhatian kepada masyarakat Kabupaten Bogor, terutama yang berada di daerah rawan bencana agar penanganan dan mitigasi bencananya lebih optimal melalui kolaborasi dan sinergi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Komisi VIII, Kementerian Sosial (Kemsos) RI, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor.
Sementara, Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengungkapkan bahwa di Kabupaten Bogor terdapat beberapa jenis bantuan sosial, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sumber dana dari APBN, yang mana hingga 2023 sampai pada tahap keempat telah diberikan kepada 130.163 keluarga penerima manfaat.
Kedua, program bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang juga dianggarkan melalui dana APBN untuk sebanyak 1.675.985 jiwa.
Kemudian, ketiga adalah program sembako yang dananya berasal dari APBN untuk periode Januari hingga Maret 2024.
"Keempat adalah pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja atau PUPB yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan dengan anggaran dari APBD Kabupaten Bogor yang diberikan kepada 523.081 jiwa untuk periode Februari 2024 dengan sumber data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor," ungkap Asmawa.
Menurut dia, berkaitan dengan penanganan bencana Pemkab Bogor terus berupaya mewujudkan daerahnya agar tangguh bencana melalui upaya mitigasi bencana yang telah dan terus dilakukan baik itu mitigasi struktural yaitu membangun tembok, penahan tebing, perbaikan dan penguatan bangunan termasuk dengan mitigasi non struktural.
Hal itu dilakukan melalui pelatihan berbasis masyarakat pembentukan relawan satgas Desa Tangguh Bencana serta pelatihan kepada warga masyarakat termasuk warga di dunia pendidikan.
"Juga dilakukan penanaman pohon, penyebarluasan informasi di daerah bencana dan analisis pemetaan geologi dan hidrometeorologi sebagai wujud kesiapsiagaan bencana," tuturnya.
Pemerintah Kabupaten Bogor juga melaksanakan penyusunan kajian risiko bencana penyusunan dokumen rencana penanganan bencana, penyusunan rencana kontijensi pelatihan dan bimtek.
"Termasuk pembentukan desa tangguh bencana penguatan kelembagaan bekerja sama dengan forum pengurangan risiko bencana dan sejumlah kolaborasi yang sifatnya pentahelix," ujar Asmawa.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Ketua Tim sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid menyebutkan, pihaknya telah menyetujui usulan pemerintah berkaitan dengan anggaran untuk penanganan sosial di Kementerian Sosial sebesar Rp79 triliun dan anggaran bansos lebih dari Rp400 triliun.
"Komisi VIII bersama pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial punya kewajiban untuk menangani 10 juta keluarga PKH, sementara di bantuan pangan sembako kepada 18 juta keluarga untuk mendorong keluar dari kemiskinan menuju masyarakat sejahtera," ujarnya.
Abdul Wahid menerangkan, melalui kegiatan ini ia ingin memberikan perhatian kepada masyarakat Kabupaten Bogor, terutama yang berada di daerah rawan bencana agar penanganan dan mitigasi bencananya lebih optimal melalui kolaborasi dan sinergi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Komisi VIII, Kementerian Sosial (Kemsos) RI, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor.
Sementara, Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengungkapkan bahwa di Kabupaten Bogor terdapat beberapa jenis bantuan sosial, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sumber dana dari APBN, yang mana hingga 2023 sampai pada tahap keempat telah diberikan kepada 130.163 keluarga penerima manfaat.
Kedua, program bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang juga dianggarkan melalui dana APBN untuk sebanyak 1.675.985 jiwa.
Kemudian, ketiga adalah program sembako yang dananya berasal dari APBN untuk periode Januari hingga Maret 2024.
"Keempat adalah pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja atau PUPB yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan dengan anggaran dari APBD Kabupaten Bogor yang diberikan kepada 523.081 jiwa untuk periode Februari 2024 dengan sumber data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor," ungkap Asmawa.
Menurut dia, berkaitan dengan penanganan bencana Pemkab Bogor terus berupaya mewujudkan daerahnya agar tangguh bencana melalui upaya mitigasi bencana yang telah dan terus dilakukan baik itu mitigasi struktural yaitu membangun tembok, penahan tebing, perbaikan dan penguatan bangunan termasuk dengan mitigasi non struktural.
Hal itu dilakukan melalui pelatihan berbasis masyarakat pembentukan relawan satgas Desa Tangguh Bencana serta pelatihan kepada warga masyarakat termasuk warga di dunia pendidikan.
"Juga dilakukan penanaman pohon, penyebarluasan informasi di daerah bencana dan analisis pemetaan geologi dan hidrometeorologi sebagai wujud kesiapsiagaan bencana," tuturnya.
Pemerintah Kabupaten Bogor juga melaksanakan penyusunan kajian risiko bencana penyusunan dokumen rencana penanganan bencana, penyusunan rencana kontijensi pelatihan dan bimtek.
"Termasuk pembentukan desa tangguh bencana penguatan kelembagaan bekerja sama dengan forum pengurangan risiko bencana dan sejumlah kolaborasi yang sifatnya pentahelix," ujar Asmawa.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024