Pemerintah kini sigap menyikapi kenaikan harga berbagai komoditas bahan kebutuhan pokok masyarakat, utamanya beras, agar tidak sampai melambung tinggi hingga berdampak pada inflasi global.
Sejumlah upaya sudah, sedang dan akan dilakukan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga di pasaran.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bekasi misalnya, telah menyiapkan jurus-jurus guna mengendalikan harga bahan pokok, khususnya menghadapi bulan Ramadhan hingga Idul Fitri, melalui penetrasi pasar.
Harga beras di daerah ini kini sudah cenderung turun setelah menjelang Ramadhan naik cukup drastis. Pemerintah Kabupaten Bekasi cukup berhasil dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Bahkan sepanjang tahun 2023, Kabupaten Bekasi sukses menekan laju inflasi daerah hingga menerima penghargaan berupa insentif fiskal dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Penghargaan itu diberikan atas konsistensi pemerintah daerah tersebut menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus stabilitas harga tetap terjangkau.
Selain itu, daerah ini dinilai dapat memastikan pendistribusian terus terjaga, serta memastikan bantuan masyarakat miskin melalui program perlindungan sosial tersalurkan dengan baik.
Penetrasi Pasar
Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perdagangan mengimplementasikan strategi penetrasi pasar dengan menyasar distributor di pasar-pasar tradisional guna mengendalikan harga pokok, utamanya menjelang Ramadhan lalu. Penetrasi pasar fokus pada komoditas beras yang sedang mengalami kenaikan cukup tinggi dan dikeluhkan masyarakat.
Tahapan ini diawali dengan verifikasi distributor beras di 10 pasar tradisional daerah itu. Penyaluran beras Stabilisasi Pangan dan Harga Pokok (SPHP) dilakukan setelah mendapatkan 70 pedagang berstatus telah diverifikasi.
Distribusi beras jenis SPHP kepada 70 distributor beras melalui skema kerja sama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) itu untuk memudahkan masyarakat memperoleh beras di bawah harga eceran tertinggi.
Masing-masing toko distributor beras menerima alokasi dua ton per pekan sampai stok beras SPHP di gudang Bulog habis. Dinas Perdagangan memasang media informasi berupa spanduk di toko yang ditunjuk sebagai distributor beras hasil penetrasi pasar sehingga memudahkan masyarakat menemukan beras ini.
Selain dengan pola itu, pengendalian harga beras dilakukan dengan operasi pasar. Beras medium simpanan Bulog dengan kemasan bertuliskan SPHP kemasan lima kilogram didistribusikan seharga Rp53 ribu.
Operasi pasar beras ini digelar secara berkelanjutan di wilayah-wilayah kecamatan dengan alokasi yang sama yakni 10 ton beras per wilayah hingga kondisi harga beras di pasar kembali normal.
Hasilnya, melalui skema penetrasi dan operasi pasar murah, harga beras dapat dikendalikan hingga berangsur kembali normal. Beras jenis premium yang sempat menembus Rp18.000 kilogram kini turun menjadi Rp14.000-Rp15.000.
Pemerintah Kabupaten Bekasi kini juga terus mendistribusikan bantuan beras melalui program cadangan pangan namun dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam rangka menjaga ketahanan pangan sekaligus kestabilan harga kebutuhan pokok, Kabupaten Bekasi menerapkan konsep lumbung pangan melalui sentra kelola pemerintah.
Konsep lumbung pangan ini dinilai mampu memaksimalkan hasil panen, menjaga kestabilan harga, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Bekasi.
Jajaran eksekutif dan legislatif setempat sepakat, pembelian hasil panen petani oleh pemerintah daerah untuk dikelola kembali, terbukti memiliki manfaat positif bagi perekonomian daerah dan para pelaku di sektor pertanian.
Berdasarkan catatan tahun 2023, wilayah Kabupaten Bekasi mampu menghasilkan panen mencapai 500 ribu ton gabah dari sawah sekitar 48.000 hektare. Dari hasil tersebut tidak hanya untuk pemenuhan wilayah Kabupaten Bekasi, tapi juga ke luar daerah.
Pantauan harga dan sinergi
Pemantauan harga bahan pokok oleh instansi terkait kini rutin dilakukan pemerintah daerah untuk merespons potensi lonjakan harga, menekan angka inflasi, sekaligus menjaga ketersediaan di pasaran.
Melalui fungsi pengawasan tersebut, pemerintah daerah dapat melihat perkembangan harga dan stok terkini di pasar sekaligus membangun kerja sama dengan para produsen.
Proses pengawasan bahan pokok dilakukan secara berlapis mulai dari tingkat Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Pasar hingga level Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi. Tujuannya, seluruh objek dapat diawasi secara detail guna mengetahui item mana saja yang berpotensi naik harga.
Dari hasil pemantauan terhadap bahan pokok berpotensi melonjak, pemerintah daerah kemudian melakukan observasi untuk mengetahui penyebab kenaikan harga, apakah karena keterlambatan pasokan daerah penghasil, gagal panen, maupun faktor lain, sebelum menentukan solusi.
Selain pengawasan, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga menjalin kerja sama dengan sejumlah daerah penghasil bahan pokok untuk mengendalikan kenaikan harga dan mencegah potensi terjadi inflasi melalui skema pemenuhan komoditas dari wilayah penghasil atau surplus bahan pokok.
Peningkatan sinergi dilakukan kepada beberapa wilayah pemasok bahan pokok seperti Garut, Subang, serta Kabupaten Bandung. Wilayah-wilayah pemasok lain pun akan dijangkau jika diperlukan.
Opsi perluasan kerja sama wilayah pemasok ini sekaligus upaya pemerintah daerah menekan kenaikan harga komoditas yang masih terjadi pada Bulan Ramadhan ini agar saat menjelang Idul Fitri nanti sudah dapat ditekan.
Seperti komoditas cabai merah yang sempat mencapai harga Rp96.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp60.000, kini sudah mulai berangsur turun.
Pada kondisi normal, kebutuhan cabai di Kabupaten Bekasi berkisar 50 ton per hari, sedangkan pasokan cabai dari daerah penghasil yang masuk ke Pasar Induk Cibitung mencapai 100 ton per hari.
Namun pasokan cabai mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Jumlah pasokan cabai yang masuk ke Pasar Induk Cibitung hanya berkisar 70-80 ton per hari.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 ton habis diserap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bekasi, sementara sisanya terjual ke daerah tetangga seperti Kabupaten Karawang hingga Jakarta yang juga berbelanja melalui Pasar Induk Cibitung.
Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan, bahkan telah menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan intervensi melalui operasi pasar sebelum Idul Fitri guna menurunkan harga cabai.
Strategi Pemerintah Kabupaten Bekasi berikutnya untuk menekan lonjakan harga komoditas bahan pokok, termasuk harga cabai, adalah melalui Gerakan Pangan Murah guna menekan kenaikan harga pada momentum sebelum-setelah Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.
Gerakan Pangan Murah dilakukan daerah menerapkan pola pembelian komoditas bahan pokok langsung dari petani untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat, terutama warga miskin.
Program ini sedang dimatangkan oleh Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi di bawah koordinasi Asisten Daerah Bidang Ekonomi.
Berbagai jurus pengendalian harga kebutuhan pokok telah, sedang dan akan diimplementasikan. Harapannya, kebutuhan bahan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan harga terjangkau.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024