Bekasi (Antara Megapolitan) - Dinas Sosial Kota Bekasi, Jawa Barat, mencatat 26.000 kepala keluarga di wilayah setempat berhak atas kepemilikan fasilitas Kartu Bekasi Sehat.
"Kami sudah mendata warga Kota Bekasi yang berhak mendapat subsidi Kartu Bekasi Sehat (KBS) mencapai 26.000 KK hingga Maret 2017," kata Kepala Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinsos Kota Bekasi Teti Handayani di Bekasi, Kamis.
Menurut dia, jumlah tersebut dihitung berdasarkan validasi penghasilan, kondisi tempat tinggal serta penghasilan di 56 kelurahan dan 12 kecamatan setempat.
Teti mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini masih melakukan verifikasi atas distribusi fasilitas asuransi kesehata bersubsidi anggaran daerah itu kepada masyarakat yang berhak.
"Verifikasi ini mutlak agar niat Pemkot Bekasi dalam memberikan layanan kesehatan ini bisa tepat sasaran," katanya.
Salah satu syarat mutlak kepemilikan KBS itu, kata dia, adalah standar penghasilan di bawah Upah Minimum Kota 2017 yang tercatat Rp3,7 juta per bulan.
"Kami juga lihat kondisi rumahnya apakah memenuhi unsur kelayakan atau tidak," katanya.
Sejak program itu digulirkan Pemkot Bekasi pada bulan Oktober 2016, kata dia, KBS yang berbasis nomor induk kependudukan (NIK) ini bisa untuk berobat ke rumah sakit swasta dan rumah sakit umum daerah yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi.
Menurut dia, verifikasi yang dilakukan Dinsos terhadap jumlah penerima KBS pada tahun 2016 diyakini dirinya belum sepenuhnya rampung karena dikerjakan kurang cermat.
"Saat itu waktu verifikasinya berdekatan dengan akhir tutup buku keuangan daerah pada bulan Desember 2016. Makanya, mulai tahun ini kami perbarui lagi jumlahnya," katanya.
Teti memprediksi jumlahnya akan bertambah melalui verifikasi yang digelar hingga Juni 2017.
"Saat ini pengajuan KBS masih berjalan sebab nyatanya banyak masyarakat Kota Bekasi yang putus hubungan kerja, pensiun, maupun pekerja lepas yang membutuhkan," katanya.
Pendataan ulang para penerima KBS itu secara langsung ke kantor kelurahan dan kecamatan di Kota Bekasi.
"Kami segera buat berita acara warga berpenghasilan rendah di Kota Bekasi untuk kami laporkan kepada pimpinan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Kami sudah mendata warga Kota Bekasi yang berhak mendapat subsidi Kartu Bekasi Sehat (KBS) mencapai 26.000 KK hingga Maret 2017," kata Kepala Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinsos Kota Bekasi Teti Handayani di Bekasi, Kamis.
Menurut dia, jumlah tersebut dihitung berdasarkan validasi penghasilan, kondisi tempat tinggal serta penghasilan di 56 kelurahan dan 12 kecamatan setempat.
Teti mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini masih melakukan verifikasi atas distribusi fasilitas asuransi kesehata bersubsidi anggaran daerah itu kepada masyarakat yang berhak.
"Verifikasi ini mutlak agar niat Pemkot Bekasi dalam memberikan layanan kesehatan ini bisa tepat sasaran," katanya.
Salah satu syarat mutlak kepemilikan KBS itu, kata dia, adalah standar penghasilan di bawah Upah Minimum Kota 2017 yang tercatat Rp3,7 juta per bulan.
"Kami juga lihat kondisi rumahnya apakah memenuhi unsur kelayakan atau tidak," katanya.
Sejak program itu digulirkan Pemkot Bekasi pada bulan Oktober 2016, kata dia, KBS yang berbasis nomor induk kependudukan (NIK) ini bisa untuk berobat ke rumah sakit swasta dan rumah sakit umum daerah yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi.
Menurut dia, verifikasi yang dilakukan Dinsos terhadap jumlah penerima KBS pada tahun 2016 diyakini dirinya belum sepenuhnya rampung karena dikerjakan kurang cermat.
"Saat itu waktu verifikasinya berdekatan dengan akhir tutup buku keuangan daerah pada bulan Desember 2016. Makanya, mulai tahun ini kami perbarui lagi jumlahnya," katanya.
Teti memprediksi jumlahnya akan bertambah melalui verifikasi yang digelar hingga Juni 2017.
"Saat ini pengajuan KBS masih berjalan sebab nyatanya banyak masyarakat Kota Bekasi yang putus hubungan kerja, pensiun, maupun pekerja lepas yang membutuhkan," katanya.
Pendataan ulang para penerima KBS itu secara langsung ke kantor kelurahan dan kecamatan di Kota Bekasi.
"Kami segera buat berita acara warga berpenghasilan rendah di Kota Bekasi untuk kami laporkan kepada pimpinan," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017