Jakarta (Antara Megapolitan) - Presiden Joko Widodo memprihatinkan kesenjangan yang terjadi di masyarakat terutama bidang ekonomi antara masyarakat kecil dengan mereka yang berpendapatan tinggi.
"Beliau sangat prihatin dan mencoba mencari solusi," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Ma'ruf mengatakan dirinya diundang dan sudah bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membahas berbagai masalah kebangsaan dan kenegaraan.
"Ini karena ulama juga harus mengambil bagian dalam rangka baik menjaga keutuhan bangsa maupun juga ikut berkontribusi dalam rangka memajukan bangsa," katanya.
Ma'ruf menyebutkan salah satu solusi yang dikemukakan Presiden Jokowi adalah tentang redistribusi aset, supaya aset-aset terutama tanah itu tidak hanya dikuasai oleh kalangan konglomerat.
"Tetapi juga diredistribusi terutama yang tidak terkelola dengan baik, apakah melalui koperasi, pesantren, melalui berbagai kelembagaan," katanya.
Ia menyebutkan Presiden Jokowi agak trauma dengan penguasaan tanah secara perorangan karena dikhawatirkan nanti dijual lagi.
Sementara itu solusi kedua adalah kemitraan. Kemitraan perlu dilakukan supaya tidak terjadi benturan antara ekonomi kuat dengan lemah.
"Kalau terjadi benturan pasti yang menang yang kuat, yang kalah yang lemah. Beliau ingin ada kemitraan antara konglomerat dengan pelaku ekonomi lemah sehingga terjadi saling membantu dan hubungan silaturahim, tidak terjadi semacam kemarahan di kalangan masyarakat ekonomi lemah, tidak terjadi kecemburuan sosial," kata Ma'ruf.
Menurut dia, kemitraan akan dilakukan antara berbagai konglomerat dengan para pengusaha kecil dalam rangka menghilangkan kesenjangan.
"Menurut beliau, kesenjangan bukan beliau yang membuat. Beliau hanya menerima keadaan masa lalu yang terjadi sekarang ini. Karena itu beliau bertekad untuk mencoba menghilangkan kesenjangan karena kalau tidak diselesaikan sekarang, itu akan terus menjadi beban bangsa dan negara terus sampai ke depan," kata Ma'ruf Amin. (Ant).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Beliau sangat prihatin dan mencoba mencari solusi," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Ma'ruf mengatakan dirinya diundang dan sudah bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membahas berbagai masalah kebangsaan dan kenegaraan.
"Ini karena ulama juga harus mengambil bagian dalam rangka baik menjaga keutuhan bangsa maupun juga ikut berkontribusi dalam rangka memajukan bangsa," katanya.
Ma'ruf menyebutkan salah satu solusi yang dikemukakan Presiden Jokowi adalah tentang redistribusi aset, supaya aset-aset terutama tanah itu tidak hanya dikuasai oleh kalangan konglomerat.
"Tetapi juga diredistribusi terutama yang tidak terkelola dengan baik, apakah melalui koperasi, pesantren, melalui berbagai kelembagaan," katanya.
Ia menyebutkan Presiden Jokowi agak trauma dengan penguasaan tanah secara perorangan karena dikhawatirkan nanti dijual lagi.
Sementara itu solusi kedua adalah kemitraan. Kemitraan perlu dilakukan supaya tidak terjadi benturan antara ekonomi kuat dengan lemah.
"Kalau terjadi benturan pasti yang menang yang kuat, yang kalah yang lemah. Beliau ingin ada kemitraan antara konglomerat dengan pelaku ekonomi lemah sehingga terjadi saling membantu dan hubungan silaturahim, tidak terjadi semacam kemarahan di kalangan masyarakat ekonomi lemah, tidak terjadi kecemburuan sosial," kata Ma'ruf.
Menurut dia, kemitraan akan dilakukan antara berbagai konglomerat dengan para pengusaha kecil dalam rangka menghilangkan kesenjangan.
"Menurut beliau, kesenjangan bukan beliau yang membuat. Beliau hanya menerima keadaan masa lalu yang terjadi sekarang ini. Karena itu beliau bertekad untuk mencoba menghilangkan kesenjangan karena kalau tidak diselesaikan sekarang, itu akan terus menjadi beban bangsa dan negara terus sampai ke depan," kata Ma'ruf Amin. (Ant).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017