Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta lembaga jasa keuangan untuk memberi kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM untuk mendukung pelaku UMKM sektor produktif seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.
Saat berbicara pada BRI Microfinance Outlook 2024 di Jakarta, Kamis, Teten, mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2021, menyebutkan 47 persen kebutuhan pembiayaan ke UMKM belum dapat terlayani oleh lembaga jasa keuangan.
"Pembiayaan menjadi isu penting bagi UMKM. Hal ini mengingat UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, sebagai penyedia lapangan pekerjaan, berkontribusi terhadap PDB, termasuk terhadap ekspor," katanya.
Teten mengungkapkan sebuah studi oleh Ernst and Young dan AFPI pada tahun 2023 memprediksi kesenjangan yang makin besar antara kebutuhan dan ketersediaan pendanaan bagi UMKM pada tahun 2026.
Ia memperkirakan kebutuhan pendanaan UMKM akan mencapai Rp4.300 triliun, sementara pasokan dana hanya mencapai Rp1.900 triliun. Hal ini menunjukkan kekurangan dana yang signifikan bagi UMKM pada masa depan.
Menkop UKM menyebutkan separuh dari pelaku UMKM Indonesia ada pada sektor produktif seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Namun, serapan kredit UMKM pada sektor-sektor ini justru masih rendah.
"Sebagai contoh di sektor pertanian 31 persen, dan perikanan baru sekitar 2 persen saja. Ke mana sebagian besar kredit UMKM? Ke sektor perdagangan karena potensi nonperforming loan (NPL)-nya rendah," ujar dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Saat berbicara pada BRI Microfinance Outlook 2024 di Jakarta, Kamis, Teten, mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2021, menyebutkan 47 persen kebutuhan pembiayaan ke UMKM belum dapat terlayani oleh lembaga jasa keuangan.
"Pembiayaan menjadi isu penting bagi UMKM. Hal ini mengingat UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, sebagai penyedia lapangan pekerjaan, berkontribusi terhadap PDB, termasuk terhadap ekspor," katanya.
Teten mengungkapkan sebuah studi oleh Ernst and Young dan AFPI pada tahun 2023 memprediksi kesenjangan yang makin besar antara kebutuhan dan ketersediaan pendanaan bagi UMKM pada tahun 2026.
Ia memperkirakan kebutuhan pendanaan UMKM akan mencapai Rp4.300 triliun, sementara pasokan dana hanya mencapai Rp1.900 triliun. Hal ini menunjukkan kekurangan dana yang signifikan bagi UMKM pada masa depan.
Menkop UKM menyebutkan separuh dari pelaku UMKM Indonesia ada pada sektor produktif seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Namun, serapan kredit UMKM pada sektor-sektor ini justru masih rendah.
"Sebagai contoh di sektor pertanian 31 persen, dan perikanan baru sekitar 2 persen saja. Ke mana sebagian besar kredit UMKM? Ke sektor perdagangan karena potensi nonperforming loan (NPL)-nya rendah," ujar dia.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024