Bogor (Antara Megapolitan) - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abdi mengatakan, membandingkan kontribusi PT Freeport dengan kontribusi industri rokok dalam menyetor pajak sebagai pernyataan yang menyesatkan.
"Perlawanan pemerintah terhadap Freeport patut didukung, tapi membandingkan kontribusi Freeport dengan kontribusi industri rokok adalah penyataan yang `lebay`, bahkan menyesatkan," kata Tulus, dalam siaran persnya yang disiarkan Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) Jakarta, yang diterima Antara di Bogor, Rabu.
Menurut Tulus, cukai rokok Rp135 triliun yang disetorkan oleh industri rokok bukan dibayar oleh perusahaan rokok, tetapi oleh konsumen perokok.
"Jadi bukan industri rokok yang membayar Rp135 triliun. Tapi masyarakat Indonesia yang merokok, karena cukai dibayar perokok," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, industri rokok di Indonesia bukan hanya rewel, tetapi justru melakukan perlawanan terhadap regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah, Industri rokok adalah industri yang paling bandel karena tidak mau diatur pemerintah. Selalu menolak regulasi pengendalian tembakau.
"Itulah perilaku industri rokok besar di Indonesia yang acap melakukan perlawanan dan pembangkangan terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah," katanya.
Terkait sengkarut pemerintah dengan PT Freeport, hingga Menteri ESDM Ignatius Jonan mengeluarkan pernyataan membandingkan PT Freeport dengan industri rokok dengan mengatakan, setoran pajak tambang emas asal Amerika Serikat tersebut hanya menyetor pajak Rp8 triliun tetapi rewel, dibandingkan setoran cukai rokok Rp135 triliun tapi tidak rewel.
Menanggapi hal tersebut, YLKI mendesak Menteri ESDM untuk tidak membandingkan masalah Freeport dengan industri rokok. Dan mendesak untuk merevisi pernyataannya.
"Pernyataan Menteri Jonan terhadap cukai rokok, selain menyesatkan dan salah, juga akan membuat industri rokok makin besar kepala," katanya.
YLKI secara resmi mengeluarkan pernyataan terbuka, meminta Menteri ESDM Jonan untuk merevisi pernyataannya yang membandingkan kontribusi Freeport dengan industri rokok.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Perlawanan pemerintah terhadap Freeport patut didukung, tapi membandingkan kontribusi Freeport dengan kontribusi industri rokok adalah penyataan yang `lebay`, bahkan menyesatkan," kata Tulus, dalam siaran persnya yang disiarkan Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) Jakarta, yang diterima Antara di Bogor, Rabu.
Menurut Tulus, cukai rokok Rp135 triliun yang disetorkan oleh industri rokok bukan dibayar oleh perusahaan rokok, tetapi oleh konsumen perokok.
"Jadi bukan industri rokok yang membayar Rp135 triliun. Tapi masyarakat Indonesia yang merokok, karena cukai dibayar perokok," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, industri rokok di Indonesia bukan hanya rewel, tetapi justru melakukan perlawanan terhadap regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah, Industri rokok adalah industri yang paling bandel karena tidak mau diatur pemerintah. Selalu menolak regulasi pengendalian tembakau.
"Itulah perilaku industri rokok besar di Indonesia yang acap melakukan perlawanan dan pembangkangan terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah," katanya.
Terkait sengkarut pemerintah dengan PT Freeport, hingga Menteri ESDM Ignatius Jonan mengeluarkan pernyataan membandingkan PT Freeport dengan industri rokok dengan mengatakan, setoran pajak tambang emas asal Amerika Serikat tersebut hanya menyetor pajak Rp8 triliun tetapi rewel, dibandingkan setoran cukai rokok Rp135 triliun tapi tidak rewel.
Menanggapi hal tersebut, YLKI mendesak Menteri ESDM untuk tidak membandingkan masalah Freeport dengan industri rokok. Dan mendesak untuk merevisi pernyataannya.
"Pernyataan Menteri Jonan terhadap cukai rokok, selain menyesatkan dan salah, juga akan membuat industri rokok makin besar kepala," katanya.
YLKI secara resmi mengeluarkan pernyataan terbuka, meminta Menteri ESDM Jonan untuk merevisi pernyataannya yang membandingkan kontribusi Freeport dengan industri rokok.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017