Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelar sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 pada momentum hari bebas kendaraan di area Distrik 2 Meikarta, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan.
"Sesuai tahapan, setiap PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) melaksanakan sosialisasi pemilu dan hari ini dilakukan teman-teman PPK Cikarang Selatan," kata Ketua KPU Kabupaten Bekasi Ali Rido di Cikarang, Minggu.
Dia mengatakan sesuai Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2022, tahapan pemilu sudah mulai dilakukan sejak 610 hari atau 20 bulan sebelum hari pemilihan dan sosialisasi 14 Februari 2024 sebagai hari pemungutan suara menjadi bagian dari tugas penyelenggara.
"Sosialisasi ini memberikan informasi kepada khalayak luas mengenai tanggal pemilihan, tata cara pemilih, imbauan untuk memilih, serta hal lain berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu," katanya.
Ketua KPU Kabupaten Bekasi Ali Rido berfoto bersama maskot pemilu Sulu dan Sura serta anggota saka bhakti husada di titik Hari Bebas Kendaraan Distrik 2 Meikarta, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Minggu. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).
Ali berharap kegiatan sosialisasi ini mampu meningkatkan angka partisipasi pemilih. Pada penyelenggaraan pemilu 2019, angka partisipasi pemilih di Kabupaten Bekasi mencapai 81,34 persen.
"Target kami tidak muluk-muluk, sekitar 82-83 persen dari total daftar pemilih tetap sebanyak 2.200.209 jiwa, jangan kurang dari itu. Inisiatif penyelenggara di lapangan dibutuhkan untuk menyosialisasikan pemilu," katanya.
Berdasarkan ketentuan penyelenggaraan pemilu 2024, tahapan pemilihan umum saat ini telah memasuki masa kampanye yang dimulai sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Pada periode tersebut, para calon anggota legislatif maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan citra diri untuk bisa meraih simpati dan perhatian pemilih.
"Agar berjalan efektif dan kondusif, pengaturan terkait titik pemasangan peraga kampanye menjadi salah satu perhatian khusus dan telah diatur dalam Surat Keputusan KPU Nomor 375," katanya.
Kemudian menyangkut logistik pemilu 2024, KPU Kabupaten Bekasi hingga saat ini telah menerima 80 persen dari total kebutuhan untuk pemilihan umum di daerah itu yang meliputi surat suara, bilik suara, kotak suara, tinta, serta segel kotak suara.
Pihaknya juga mulai melakukan mitigasi bersama BPBD Kabupaten Bekasi guna mengantisipasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di area rawan banjir. Berdasarkan laporan awal, ada beberapa titik di sejumlah kecamatan yang rawan genangan air meski tidak sampai banjir.
"Kami menerapkan sistem titik koordinat sehingga memungkinkan untuk memitigasi titik tersebut terdampak banjir atau tidak. Jika terdampak, bisa kita geser ke kiri, kanan atau belakang, jangan sampai jalur TPS membahayakan atau menghambat teman-teman di lapangan," katanya.
Ali pun berharap pemilu 2024 berlangsung sukses, aman, berkualitas, bebas dari praktik politik uang, serta menghasilkan pemimpin yang memberikan dampak baik terhadap pilihan masyarakat.
"Pemilih pragmatis masih menjadi tantangan, hal yang memang sulit kita hapus namun bisa kita upayakan untuk antisipasi dengan terus melakukan edukasi, pendidikan pemilih kepada masyarakat agar terhindar dari money politics maupun black campaign," katanya.
