Depok, (Antara Megapolitan) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok Jawa Barat menilai kinerja satu tahun Pemerintahan Kota (Pemkot) dibawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna masih belum maksimal
"Sepanjang satu tahun memimpin Kota Depok Idris-Pradi masih belum mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan janji politik mereka," kata Sekretaris DPC PPP Kota Depok, Mamun Abdullah ketika mengunjungi Kantor PWI Kota Depok bersama jajaran pengurus PPP lainnya di Depok, Senin.
Ia mencontohkan penanganan aset-aset yang menjadi milik Pemkot Depok masih terbelangkai, ini harus segera diperbaiki. Dia juga mengatakan fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos Fasum) yang ada harus ada progres penangannya yang lebih baik lagi.
Selain itu kata pelayanan publik juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah setempat yang harus ditingkatkan pelayanannya. Begitu juga angka kriminalitas dan perceraian yang masih tinggi.
"Pemerintah harus bekerja lebih keras lagi agar janji-janji politik bisa terpenuhi," ujar Mamun yang juga anggota DPRD Kota Depok.
Lebih lanjut Mamun mengatakan pencapaian penghargaan oleh pemerintah kota Depok dalam berbagai bidang juga belum mencerminkan keberhasilan dalam mensejahterakan bagai tataran dimasyarakat.
"Kalau penghargaan itu kan sifatnya hanya untuk kalangan tertentu saja, tetapi rakyat tak bisa merasakan manfaat penghargaan tersebut," katanya.
Untuk itu ia berharap pemerintah bisa lebih fokus kepada kebijakan yang langsung dirasakan oleh masyarakat, sehingga bisa langsung dirasakan masyarakat.
Hal senada juga dikatakan Ketua DPC PPP Kota Depok Qonita Lutfiya yang mengatakan program Kota Layak Anak belum juga berjalan dengan baik. Ini perlu kerja yang maksimal bagi Pemkot Depok.
Menurut dia hingga saat ini masih banyak anak-anak yang berkeliaran dijalan dan perlu dilakukan pembinaan oleh pemerintah.
Qonita juga menilai keberadaan pengadilan anak, rumah tahanan khusus anak mendesak untuk segera direalisasikan oleh pemerintah.
"Ini semua pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah," kata Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Depok tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Sepanjang satu tahun memimpin Kota Depok Idris-Pradi masih belum mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan janji politik mereka," kata Sekretaris DPC PPP Kota Depok, Mamun Abdullah ketika mengunjungi Kantor PWI Kota Depok bersama jajaran pengurus PPP lainnya di Depok, Senin.
Ia mencontohkan penanganan aset-aset yang menjadi milik Pemkot Depok masih terbelangkai, ini harus segera diperbaiki. Dia juga mengatakan fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos Fasum) yang ada harus ada progres penangannya yang lebih baik lagi.
Selain itu kata pelayanan publik juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah setempat yang harus ditingkatkan pelayanannya. Begitu juga angka kriminalitas dan perceraian yang masih tinggi.
"Pemerintah harus bekerja lebih keras lagi agar janji-janji politik bisa terpenuhi," ujar Mamun yang juga anggota DPRD Kota Depok.
Lebih lanjut Mamun mengatakan pencapaian penghargaan oleh pemerintah kota Depok dalam berbagai bidang juga belum mencerminkan keberhasilan dalam mensejahterakan bagai tataran dimasyarakat.
"Kalau penghargaan itu kan sifatnya hanya untuk kalangan tertentu saja, tetapi rakyat tak bisa merasakan manfaat penghargaan tersebut," katanya.
Untuk itu ia berharap pemerintah bisa lebih fokus kepada kebijakan yang langsung dirasakan oleh masyarakat, sehingga bisa langsung dirasakan masyarakat.
Hal senada juga dikatakan Ketua DPC PPP Kota Depok Qonita Lutfiya yang mengatakan program Kota Layak Anak belum juga berjalan dengan baik. Ini perlu kerja yang maksimal bagi Pemkot Depok.
Menurut dia hingga saat ini masih banyak anak-anak yang berkeliaran dijalan dan perlu dilakukan pembinaan oleh pemerintah.
Qonita juga menilai keberadaan pengadilan anak, rumah tahanan khusus anak mendesak untuk segera direalisasikan oleh pemerintah.
"Ini semua pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah," kata Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Depok tersebut.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017