Purwakarta (Antara Megapolitan) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan seluruh pemerintah daerah di tanah air agar lebih mengutamakan hak-hak masyarakat, supaya tidak terjadi pelanggaran atas hak masyarakat tersebut.
"Setiap kebijakan pemda harus mendukung untuk kesejahteraan masyarakat, baik di bidang kesehatan, pendidikan, peningkatan kesejahteraan dan lain-lain," kata Anggota Komnas HAM Jayadi Damanik, usai diskusi bersama Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, di Purwakarta, Senin.
Jika kebijakan-kebijakan dan alokasi anggaran yang dikeluarkan itu tidak mendukung untuk upaya kesejahteraan masyarakat, maka dikatagorikan melanggar hak asasi masyarakatnya.
Ia menyontohkan, ketika di daerah tertentu banyak titik jalan rusak, sekolah rusak dan terjadi keterbatasan akses pendidikan, tapi pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan untuk melakukan upaya perbaikan, berarti itu bagian dari pelanggaran.
"Saya gemes jika melihat hak atas kesejahteraan masyarakat belum tercukupi. Sedangkan uang rakyat digunakan untuk berfoya-foya, seperti melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, menggelar rapat di luar kota, dan lain-lain," katanya.
Ia menyatakan, masih banyak pemerintah daerah yang belum memperhatikan hak-hak masyarakat. Karena itu, pihaknya mengingatkan agar seluruh pemerintah daerah benar-benar memperhatikan hak masyarakatnya.
Menurut dia, urusan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah harus benar-benar diperhatikan. Karena hal tersebut yang sebenarnya memicu tingginya tindakan kejahatan.
Dalam kegiatan diskusi tersebut, Jayadi juga mengkritisi sikap pemerintah terkait dengan upaya mengatasi ledakan penduduk yang hanya secara terus-menerus melakukan kampanye dua anak cukup.
"Kampanye dua anak cukup itu sudah `lagu lama`. Lebih baik prioritaskan saja hak atas kesejahteraan masyarakat, maka permasalahan ledakan penduduk akan teratasi," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Setiap kebijakan pemda harus mendukung untuk kesejahteraan masyarakat, baik di bidang kesehatan, pendidikan, peningkatan kesejahteraan dan lain-lain," kata Anggota Komnas HAM Jayadi Damanik, usai diskusi bersama Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, di Purwakarta, Senin.
Jika kebijakan-kebijakan dan alokasi anggaran yang dikeluarkan itu tidak mendukung untuk upaya kesejahteraan masyarakat, maka dikatagorikan melanggar hak asasi masyarakatnya.
Ia menyontohkan, ketika di daerah tertentu banyak titik jalan rusak, sekolah rusak dan terjadi keterbatasan akses pendidikan, tapi pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan untuk melakukan upaya perbaikan, berarti itu bagian dari pelanggaran.
"Saya gemes jika melihat hak atas kesejahteraan masyarakat belum tercukupi. Sedangkan uang rakyat digunakan untuk berfoya-foya, seperti melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, menggelar rapat di luar kota, dan lain-lain," katanya.
Ia menyatakan, masih banyak pemerintah daerah yang belum memperhatikan hak-hak masyarakat. Karena itu, pihaknya mengingatkan agar seluruh pemerintah daerah benar-benar memperhatikan hak masyarakatnya.
Menurut dia, urusan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah harus benar-benar diperhatikan. Karena hal tersebut yang sebenarnya memicu tingginya tindakan kejahatan.
Dalam kegiatan diskusi tersebut, Jayadi juga mengkritisi sikap pemerintah terkait dengan upaya mengatasi ledakan penduduk yang hanya secara terus-menerus melakukan kampanye dua anak cukup.
"Kampanye dua anak cukup itu sudah `lagu lama`. Lebih baik prioritaskan saja hak atas kesejahteraan masyarakat, maka permasalahan ledakan penduduk akan teratasi," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017