Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menyatakan untuk tahun 2023 Kota Depok, Jawa Barat menempati peringkat keempat secara nasional sebagai daerah dengan kemiskinan terendah.
"Tahun ini dengan angka kemiskinan sebesar 2,38 persen. Kota Depok menempati peringkat keempat secara nasional daerah tingkat kemiskinan terendah," kata Imam Budi Hartono di Depok, Kamis.
Untuk posisi pertama ada Kota Sawahlunto 2,27 persen, kedua Kabupaten Bandung, dan ketiga Kota Balikpapan.
Tahun lalu, angka kemiskinan Kota Depok sebesar 2,53 persen dan menempati urutan 5 secara nasional.
"Penduduk miskin dihitung dari Susenas, yakni penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan," ungkapnya.
Baca juga: Pemkot Depok tetapkan 14 parameter kemiskinan
Pria yang akrab Bang Imam ini menuturkan masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah.
Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat.
"Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin," ungkap Bang Imam.
Lebih lanjut, Bang Imam mengatakan data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.
"Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM)," tutur Imam Budi Hartono.
Baca juga: Angka kemiskinan di Depok terendah se-Jawa Barat pada 2021
Imam mengatakan, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Kemudian GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita per hari.
"Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain- lain," ungkapnya.
Ia menambahkan, untuk GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
Baca juga: Peran mengentas kemiskinan dan kepatuhan syariah organisasi pengelola zakat
Imam mengatakan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau "basic needs approach" dalam mengukur kemiskinan.
Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
"Sumber data yang digunakan untuk menghitung kemiskinan di tingkat kabupaten/kota tahun 2023 adalah data Susenas Konsumsi Pengeluaran Maret 2023," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Tahun ini dengan angka kemiskinan sebesar 2,38 persen. Kota Depok menempati peringkat keempat secara nasional daerah tingkat kemiskinan terendah," kata Imam Budi Hartono di Depok, Kamis.
Untuk posisi pertama ada Kota Sawahlunto 2,27 persen, kedua Kabupaten Bandung, dan ketiga Kota Balikpapan.
Tahun lalu, angka kemiskinan Kota Depok sebesar 2,53 persen dan menempati urutan 5 secara nasional.
"Penduduk miskin dihitung dari Susenas, yakni penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan," ungkapnya.
Baca juga: Pemkot Depok tetapkan 14 parameter kemiskinan
Pria yang akrab Bang Imam ini menuturkan masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah.
Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat.
"Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin," ungkap Bang Imam.
Lebih lanjut, Bang Imam mengatakan data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.
"Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM)," tutur Imam Budi Hartono.
Baca juga: Angka kemiskinan di Depok terendah se-Jawa Barat pada 2021
Imam mengatakan, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Kemudian GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita per hari.
"Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain- lain," ungkapnya.
Ia menambahkan, untuk GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
Baca juga: Peran mengentas kemiskinan dan kepatuhan syariah organisasi pengelola zakat
Imam mengatakan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau "basic needs approach" dalam mengukur kemiskinan.
Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
"Sumber data yang digunakan untuk menghitung kemiskinan di tingkat kabupaten/kota tahun 2023 adalah data Susenas Konsumsi Pengeluaran Maret 2023," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023