Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak mengingatkan bahwa pondok pesantren merupakan komponen penting pertahanan saat bedah buku "Politik Pertahanan" karya dirinya di Pondok Pesantren Wali Barokah, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin.
Dalam kegiatan bedah buku yang dihadiri lebih dari 1.000 santri dan para pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Dahnil menjelaskan kebijakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, bahwa pertahanan negara tak hanya dilakukan secara militer, namun juga nirmiliter, dan hibrida atau campuran keduanya.
"Jika perspektif pertahanan yang diketahui secara umum hanya militer, maka buku ini membahas ketahanan secara ekonomi, budaya, digital, dan pangan," tutur Dahnil yang pernah menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah masa bakti 2014-2018.
Ia berpandangan, setiap warga negara dapat berkontribusi dalam pertahanan negara sesuai bidang yang digeluti. Dalam konteks digital misalnya, para santri bisa aktif dalam pertahanan digital melalui media sosial. Apalagi dalam era digital, Dahnil mengungkapkan, yang perlu diwaspadai adalah pemilik data dengan keberpihakannya.
“Dengan kecanggihan artificial intelligent saat ini, setiap pemilik mampu terhubung dengan data pengguna. Sehingga yang terjadi pemilik data itu mampu menganulir kebenaran sumber data, menjadi data palsu,” ujarnya.
Ia menyambut baik inisiatif Ponpes Wali Barokah dan DPP LDII yang memfasilitasi bedah buku "Politik Pertahanan". Ia pun menegaskan pesantren merupakan modal kemerdekaan Indonesia.
"Para kyai, santri, dan pesantren adalah garda terdepan pertahanan negara Indonesia," ujarnya.
Sejarah mencatat, peran kyai, santri, dan pesantren merupakan inisiator didirikannya TNI sehingga menjadi simbol penting pertahanan Indonesia.
Dalam paparannya, Dahnil juga membahas khusus ketahanan pangan. Ia menegaskan ketahanan pangan merupakan tanda kekuatan sebuah negara. Dahnil menyinggung perspektif Presiden Jokowi yakni hilirisasi pangan yang mengubah eksploitasi masif menjadi eksplorasi lingkungan melalui energi baru terbarukan.
"Masa depan Indonesia adalah tentang pangan, karena itu perlu generasi muda yang mau mempertahankan negara melalui pertanian," ujarnya.
Sementara, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso menyebutkan kegiatan bedah buku tersebut menurutnya sejalan dengan prioritas utama dari delapan program kerja utama LDII, kebangsaan.
“Literasi terkait wawasan kebangsaan tak hanya diperlukan di lingkungan kampus, tapi juga perlu dibahas di pondok-pondok pesantren,” ujarnya.
KH Chriswanto bahkan menegaskan setiap warga negara Indonesia harus memiliki andil menjaga stabilitas nasional, bahkan pondok-pondok pesantren juga terlibat di dalamnya.
“Acara ini menjadi penting, karena bertujuan agar para santri mampu memahami nilai kebangsaan, karena santri juga salah satu komponen pertahanan tersebut,” kata KH Chriswanto.
Pemikiran dalam buku Politik Pertahanan dikupas pula oleh tiga pembahas, yakni Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Politik Mayjen TNI Nugroho Sulistyo Budi, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro Singgih Trisulistiyono, dan Dosen Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Ardito Bhinadi.
Dalam pemaparannya, Mayjen TNI Nugroho Sulistyo Budi mengatakan, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam bukunya banyak berbicara masalah politik dalam pertahanan negara. Pemikiran tersebut tidak lepas dari pertahanan yang selalu berkaitan dengan politik, terutama dari sisi pengambilan keputusan terkait pertahanan. Menurutnya, pengambilan keputusan bukan sesuatu yang sederhana, mudah diucapkan namun sulit dan perlu pemikiran mendalam dalam implementasinya.
“Seringkali dalam keadaan aman, tenang dan tenteram banyak menganggap pertahanan tidak penting, banyak yang bilang tidak ada apa-apa dan baik-baik saja. Contoh sederhana, tidak perlu satpam kompleks karena situasinya tenang, tapi begitu ada masalah barulah kelimpungan. Itulah yang sering kita hadapi saat ini,” ujar Nugroho.
Ia mengatakan, Dahnil tidak hanya membahas tentang politik pertahanan namun juga tentang ketahanan pangan, siber, keamanan maritim, dan lain sebagainya.
“Ketika pangan tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat maka itu akan menjadi persoalan di bidang pertahanan negara. Hancurnya Indonesia bukan diserang dari luar tapi pecahnya sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah yang paling berbahaya,” kata Nugroho.
Sementara itu, Guru Besar Sejarah Undip sekaligus Ketua DPP LDII Singgih Trisulistiyono mengatakan, jika melihat dari sejarah Indonesia di masa lalu, sesungguhnya pertahanan menentukan keberlangsungan sebuah negara.
“Ratusan negara di nusantara lahir dan tenggelam akibat dari konflik internal. Mulai dari Kerajaan Kalingga, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kutai dan lain sebagainya. Salah satu faktor hancurnya kerajaan-kerajaan itu karena mereka tidak mampu melaksanakan pertahanan,” ujarnya.
Konflik internal dalam pandangan Singgih, memicu kehancuran kerajaan besar seperti Majapahit, Malaka dan sebagainya.
“Penyebannya, terdapat disintegrasi konflik dan intrik internal di antara para elit. Untuk itu, buku yang ditulis oleh bung Dahnil Anzar Simanjuntak supaya tidak hanya belajar sejarah tapi juga belajar dari sejarah,” ungkap Singgih.
Singgih menambahkan, negara yang “toto tentrem kerto raharjo” yakni negara yang punya pertahanan dan keamanan yang kuat merupakan conditio sine qua non, sebagai upaya untuk menciptakan negara yang "gemah ripah loh jinawi".
“Buku ini merupakan ekspresi bahwa pertahanan merupakan investasi bukan biaya. Sudah waktunya politik pertahanan bukan hanya menjadi domain elite politik dan negara, namun rakyat juga harus terlibat terhadap isu-isu pertahanan. Sebab dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata), rakyat juga menjadi salah satu elemen pertahanan negara,” paparnya.
Untuk membangun "Sishanrata" diperlukan sosialisasi dan internalisasi ideologi dan pilar kebangsaan yang lain sehingga lahir rasa “Mulat Sarira Hangrasa Wani, Rumangsa Melu Handarbeni, Wajib Melu Angrungi".
“Bangsa Indonesia lahir dari proses sejarah, oleh sebab itu para pemuda harus diajari sejarah kebangsaan untuk membangkitkan semangat kebangsaan dan nasionalisme,” tutupnya.
Dkonom dari UPN Veteran Yogyakarta sekaligus Ketua DPP LDII Ardito Bhinadi menyoroti sisi ekonomi yang dimuat dalam buku tersebut. Menurutnya, keterpurukan ekonomi bisa dipicu wabah penyakit seperti Covid-19.
"100 tahun sebelum pandemi Covid-19 juga terjadi pandemi yakni flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918-1920. Setelah itu muncul lah krisis pangan dan krisis ekonomi,” tuturnya.
Ardito berpendapat, ekonomi Indonesia juga masih rentan pascapandemi Covid-19, akibat perang Rusia dan Ukraina, fenomena El Nino dan perang antara kelompok Hamas dan Israel yang berdampak pada krisis ekonomi dunia.
“Saat ini juga sedang terjadi perang yakni perang mata uang, perang siber, dan teknologi. Ketika negara menguasai teknologi maka dialah yang akan menang. Oleh karena itu, melek terhadap politik pertahanan berarti harus melek terhadap geopolitik dan geoekonomi Indonesia,” tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Dalam kegiatan bedah buku yang dihadiri lebih dari 1.000 santri dan para pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Dahnil menjelaskan kebijakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, bahwa pertahanan negara tak hanya dilakukan secara militer, namun juga nirmiliter, dan hibrida atau campuran keduanya.
"Jika perspektif pertahanan yang diketahui secara umum hanya militer, maka buku ini membahas ketahanan secara ekonomi, budaya, digital, dan pangan," tutur Dahnil yang pernah menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah masa bakti 2014-2018.
Ia berpandangan, setiap warga negara dapat berkontribusi dalam pertahanan negara sesuai bidang yang digeluti. Dalam konteks digital misalnya, para santri bisa aktif dalam pertahanan digital melalui media sosial. Apalagi dalam era digital, Dahnil mengungkapkan, yang perlu diwaspadai adalah pemilik data dengan keberpihakannya.
“Dengan kecanggihan artificial intelligent saat ini, setiap pemilik mampu terhubung dengan data pengguna. Sehingga yang terjadi pemilik data itu mampu menganulir kebenaran sumber data, menjadi data palsu,” ujarnya.
Ia menyambut baik inisiatif Ponpes Wali Barokah dan DPP LDII yang memfasilitasi bedah buku "Politik Pertahanan". Ia pun menegaskan pesantren merupakan modal kemerdekaan Indonesia.
"Para kyai, santri, dan pesantren adalah garda terdepan pertahanan negara Indonesia," ujarnya.
Sejarah mencatat, peran kyai, santri, dan pesantren merupakan inisiator didirikannya TNI sehingga menjadi simbol penting pertahanan Indonesia.
Dalam paparannya, Dahnil juga membahas khusus ketahanan pangan. Ia menegaskan ketahanan pangan merupakan tanda kekuatan sebuah negara. Dahnil menyinggung perspektif Presiden Jokowi yakni hilirisasi pangan yang mengubah eksploitasi masif menjadi eksplorasi lingkungan melalui energi baru terbarukan.
"Masa depan Indonesia adalah tentang pangan, karena itu perlu generasi muda yang mau mempertahankan negara melalui pertanian," ujarnya.
Sementara, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso menyebutkan kegiatan bedah buku tersebut menurutnya sejalan dengan prioritas utama dari delapan program kerja utama LDII, kebangsaan.
“Literasi terkait wawasan kebangsaan tak hanya diperlukan di lingkungan kampus, tapi juga perlu dibahas di pondok-pondok pesantren,” ujarnya.
KH Chriswanto bahkan menegaskan setiap warga negara Indonesia harus memiliki andil menjaga stabilitas nasional, bahkan pondok-pondok pesantren juga terlibat di dalamnya.
“Acara ini menjadi penting, karena bertujuan agar para santri mampu memahami nilai kebangsaan, karena santri juga salah satu komponen pertahanan tersebut,” kata KH Chriswanto.
Pemikiran dalam buku Politik Pertahanan dikupas pula oleh tiga pembahas, yakni Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Politik Mayjen TNI Nugroho Sulistyo Budi, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro Singgih Trisulistiyono, dan Dosen Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Ardito Bhinadi.
Dalam pemaparannya, Mayjen TNI Nugroho Sulistyo Budi mengatakan, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam bukunya banyak berbicara masalah politik dalam pertahanan negara. Pemikiran tersebut tidak lepas dari pertahanan yang selalu berkaitan dengan politik, terutama dari sisi pengambilan keputusan terkait pertahanan. Menurutnya, pengambilan keputusan bukan sesuatu yang sederhana, mudah diucapkan namun sulit dan perlu pemikiran mendalam dalam implementasinya.
“Seringkali dalam keadaan aman, tenang dan tenteram banyak menganggap pertahanan tidak penting, banyak yang bilang tidak ada apa-apa dan baik-baik saja. Contoh sederhana, tidak perlu satpam kompleks karena situasinya tenang, tapi begitu ada masalah barulah kelimpungan. Itulah yang sering kita hadapi saat ini,” ujar Nugroho.
Ia mengatakan, Dahnil tidak hanya membahas tentang politik pertahanan namun juga tentang ketahanan pangan, siber, keamanan maritim, dan lain sebagainya.
“Ketika pangan tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat maka itu akan menjadi persoalan di bidang pertahanan negara. Hancurnya Indonesia bukan diserang dari luar tapi pecahnya sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah yang paling berbahaya,” kata Nugroho.
Sementara itu, Guru Besar Sejarah Undip sekaligus Ketua DPP LDII Singgih Trisulistiyono mengatakan, jika melihat dari sejarah Indonesia di masa lalu, sesungguhnya pertahanan menentukan keberlangsungan sebuah negara.
“Ratusan negara di nusantara lahir dan tenggelam akibat dari konflik internal. Mulai dari Kerajaan Kalingga, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kutai dan lain sebagainya. Salah satu faktor hancurnya kerajaan-kerajaan itu karena mereka tidak mampu melaksanakan pertahanan,” ujarnya.
Konflik internal dalam pandangan Singgih, memicu kehancuran kerajaan besar seperti Majapahit, Malaka dan sebagainya.
“Penyebannya, terdapat disintegrasi konflik dan intrik internal di antara para elit. Untuk itu, buku yang ditulis oleh bung Dahnil Anzar Simanjuntak supaya tidak hanya belajar sejarah tapi juga belajar dari sejarah,” ungkap Singgih.
Singgih menambahkan, negara yang “toto tentrem kerto raharjo” yakni negara yang punya pertahanan dan keamanan yang kuat merupakan conditio sine qua non, sebagai upaya untuk menciptakan negara yang "gemah ripah loh jinawi".
“Buku ini merupakan ekspresi bahwa pertahanan merupakan investasi bukan biaya. Sudah waktunya politik pertahanan bukan hanya menjadi domain elite politik dan negara, namun rakyat juga harus terlibat terhadap isu-isu pertahanan. Sebab dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata), rakyat juga menjadi salah satu elemen pertahanan negara,” paparnya.
Untuk membangun "Sishanrata" diperlukan sosialisasi dan internalisasi ideologi dan pilar kebangsaan yang lain sehingga lahir rasa “Mulat Sarira Hangrasa Wani, Rumangsa Melu Handarbeni, Wajib Melu Angrungi".
“Bangsa Indonesia lahir dari proses sejarah, oleh sebab itu para pemuda harus diajari sejarah kebangsaan untuk membangkitkan semangat kebangsaan dan nasionalisme,” tutupnya.
Dkonom dari UPN Veteran Yogyakarta sekaligus Ketua DPP LDII Ardito Bhinadi menyoroti sisi ekonomi yang dimuat dalam buku tersebut. Menurutnya, keterpurukan ekonomi bisa dipicu wabah penyakit seperti Covid-19.
"100 tahun sebelum pandemi Covid-19 juga terjadi pandemi yakni flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918-1920. Setelah itu muncul lah krisis pangan dan krisis ekonomi,” tuturnya.
Ardito berpendapat, ekonomi Indonesia juga masih rentan pascapandemi Covid-19, akibat perang Rusia dan Ukraina, fenomena El Nino dan perang antara kelompok Hamas dan Israel yang berdampak pada krisis ekonomi dunia.
“Saat ini juga sedang terjadi perang yakni perang mata uang, perang siber, dan teknologi. Ketika negara menguasai teknologi maka dialah yang akan menang. Oleh karena itu, melek terhadap politik pertahanan berarti harus melek terhadap geopolitik dan geoekonomi Indonesia,” tutupnya.
Editor : M Fikri Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023