Bekasi (Antara Megapolitan) - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke sejumlah kantor kelurahan di wilayah setempat guna memastikan program simplikasi pelayanan berjalan optimal.
"Simplikasi pelayanan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo terhadap seluruh layanan di daerah," katanya di Bekasi, Jumat.
Agenda sidak tersebut dilakukan Rahmat berserta jajaran terkait salah satunya ke kantor Kecamatan Jatisampurna, Jumat pagi.
Dalam sidak itu, Rahmat sempat berdialog dengan seorang pemohon surat izin pindah domisili bernama Sobri.
Sobri mengaku harus menempuh sejumlah persyaratan birokrasi yang dianggap cukup menyita stamina dan waktu.
Syarat tersebut di antaranya meminta pengantar mulai dari ketua RT, RW, kelurahan, dan terakhir ke kantor kecamatan.
"Seharusnya cukup sampai RT saja, kemudian pengurus RT yang melaporkan ke RW. Jadi pemohon tak banyak tersita waktunya," ujar Rahmat.
Menurut dia, ketua RT dan RW telah diberikan insentif yang cukup besar, yakni lebih dari Rp1 juta untuk ketua RW per bulan. "RT dan RW di sini merupakan bagian dari pemerintah daerah, membantu mempermudah warga Kota Bekasi dalam mengurus dokumen kependudukan dan dokumen lainnya," katanya.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, pihaknya menekankan terhadap simplikasi pelayanan di setiap kecamatan. Bahkan, jika perlu Ia meminta aparatur pemerintah di kecamatan melakukan jemput bola.
"Kita sebagai pelayan masyarakat harus mampu membuat simplikasi, kalau perlu aparaturnya turun langsung ke masyarakat, tidak diam di kantor, sehingga wilayah kecamatan mampu berkembang terutama dalam pelayanan kepada masyarakatnya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Simplikasi pelayanan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo terhadap seluruh layanan di daerah," katanya di Bekasi, Jumat.
Agenda sidak tersebut dilakukan Rahmat berserta jajaran terkait salah satunya ke kantor Kecamatan Jatisampurna, Jumat pagi.
Dalam sidak itu, Rahmat sempat berdialog dengan seorang pemohon surat izin pindah domisili bernama Sobri.
Sobri mengaku harus menempuh sejumlah persyaratan birokrasi yang dianggap cukup menyita stamina dan waktu.
Syarat tersebut di antaranya meminta pengantar mulai dari ketua RT, RW, kelurahan, dan terakhir ke kantor kecamatan.
"Seharusnya cukup sampai RT saja, kemudian pengurus RT yang melaporkan ke RW. Jadi pemohon tak banyak tersita waktunya," ujar Rahmat.
Menurut dia, ketua RT dan RW telah diberikan insentif yang cukup besar, yakni lebih dari Rp1 juta untuk ketua RW per bulan. "RT dan RW di sini merupakan bagian dari pemerintah daerah, membantu mempermudah warga Kota Bekasi dalam mengurus dokumen kependudukan dan dokumen lainnya," katanya.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, pihaknya menekankan terhadap simplikasi pelayanan di setiap kecamatan. Bahkan, jika perlu Ia meminta aparatur pemerintah di kecamatan melakukan jemput bola.
"Kita sebagai pelayan masyarakat harus mampu membuat simplikasi, kalau perlu aparaturnya turun langsung ke masyarakat, tidak diam di kantor, sehingga wilayah kecamatan mampu berkembang terutama dalam pelayanan kepada masyarakatnya," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017