Purwakarta (Antara Megapolitan) - Penertiban karamba jaring apung di sekitar Waduk Ir H Djuanda Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, akan melibatkan TNI agar proses penertibannya bisa rampung dengan cepat.
"Saat ini penertibannya masih terus berlangsung. Supaya bisa cepat rampung, perlu menggandeng TNI," kata Bupati setempat Dedi Mulyadi, di sela acara "Go Green Eco-Tourism" yang diselenggarakan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur, di Purwakarta, Senin.
Ia mengaku akan menindaklanjuti rencana melibatkan TNI dalam penertiban karamba jaring apung dengan mengirim surat permohonan bantuan kepada Panglima TNI.
"Kalau melibatkan TNI, saya yakin penertiban akan lebih cepat, hari ini saya kirim surat ke Panglima TNI," katanya.
Bupati mengaku sedang menyiapkan solusi jangka panjang terkait permasalahan jaring apung yang menjadi penyebab utama penurunan kualitas air dan penurunan fungsi turbin pembangkit listrik di Waduk Jatiluhur.
Di antaranya moratorium izin karamba jaring apung hingga persiapan program zero karamba jaring apung di sekitar Waduk Jatiluhur. Itu akan disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta bekerja sama Perusahaan Jasa Tirta II Jatiluhur selaku pengelola Waduk Jatiluhur.
"Ke depan kami keluarkan moratorium, kalau perlu zero karamba jaring apung. Sebab jika peraturannya longgar bisa-bisa nanti jebol lagi, seperti saat ini, aturannya hanya 4 ribu unit karamba jaring apung. Tapi di lapangan ada 24 ribu lebih karamba jaring apung," kata dia.
Terkait dengan mata pencaharian petani jaring apung yang terancam hilang karena peraturan baru yang melarang karamba jaring apung di Waduk Jatiluhur, Dedi menyatakan, mereka dapat memanfaatkan kolam-kolam darat. Sebab suplai ikan masih dapat tercukupi melalui pertanian ikan di darat.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Saat ini penertibannya masih terus berlangsung. Supaya bisa cepat rampung, perlu menggandeng TNI," kata Bupati setempat Dedi Mulyadi, di sela acara "Go Green Eco-Tourism" yang diselenggarakan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur, di Purwakarta, Senin.
Ia mengaku akan menindaklanjuti rencana melibatkan TNI dalam penertiban karamba jaring apung dengan mengirim surat permohonan bantuan kepada Panglima TNI.
"Kalau melibatkan TNI, saya yakin penertiban akan lebih cepat, hari ini saya kirim surat ke Panglima TNI," katanya.
Bupati mengaku sedang menyiapkan solusi jangka panjang terkait permasalahan jaring apung yang menjadi penyebab utama penurunan kualitas air dan penurunan fungsi turbin pembangkit listrik di Waduk Jatiluhur.
Di antaranya moratorium izin karamba jaring apung hingga persiapan program zero karamba jaring apung di sekitar Waduk Jatiluhur. Itu akan disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta bekerja sama Perusahaan Jasa Tirta II Jatiluhur selaku pengelola Waduk Jatiluhur.
"Ke depan kami keluarkan moratorium, kalau perlu zero karamba jaring apung. Sebab jika peraturannya longgar bisa-bisa nanti jebol lagi, seperti saat ini, aturannya hanya 4 ribu unit karamba jaring apung. Tapi di lapangan ada 24 ribu lebih karamba jaring apung," kata dia.
Terkait dengan mata pencaharian petani jaring apung yang terancam hilang karena peraturan baru yang melarang karamba jaring apung di Waduk Jatiluhur, Dedi menyatakan, mereka dapat memanfaatkan kolam-kolam darat. Sebab suplai ikan masih dapat tercukupi melalui pertanian ikan di darat.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016