Bandarlampung (Antara Megapolitan) - Pemerintah Provinsi Lampung memberikan perhatian khusus terhadap masalah pangan, dan dalam upaya mengatasi masalah tersebut Gubernur M. Ridho Ficardo memerintahkan program Toko Tani Indonesia (TTI), yakni untuk mendekatkan produsen kepada konsumen, memotong rantai pasok, mengurangi keuntungan middlemen, dan merubah struktur pasar.
"Melalui program ini diharapkan mampu melindungi harga di tingkat produsen dan menekan harga di tingkat konsumen," kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono, pada Rapat Koordinasi bersama Dewan Ketahanan Pangan di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, di Bandarlampung, Kamis (15/12/2016).
Sekda menyampaikan lebih lanjut, Gubernur M. Ridho Ficardo juga menyupport pendanaan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan menyediakan produksi pangan. "Yakni dengan mendorong, mendukung dan mengajak untuk rencana aksi nasional pangan dan gizi," ujarnya.
Pengendalian Inflasi
Kabag Humas Biro Humas dan Protokol Pemprov Lampung Heriyansyah menjelaskan, Sekda juga mengatakan, Bank Indonesia (BI) telah mengapresiasi program PUPM sebagai salah satu upaya nyata dalam pengendalian inflasi.
Hal ini didasarkan pada fakta yang membuktikan bahwa fluktuasi harga pangan berpengaruh terhadap terjadinya inflasi. Untuk itu Pemprov mengharap dukungan seluruh SKPD/instansi terkait untuk memperkuat sinergi program lintas sektor melalui forum Dewan Ketahanan Pangan dalam rangka meningkatkan produksi pangan, menjaga infrastruktur pendukuing program ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga di setiap wilayah.
Kabag Humas menambahkan, Rakor mengusung tema "Untuk Lampung Mandiri Pangan, Lampung Maju, Lampung Sejahtera, Insan Pertanian Bangkit dan Sejahtera".
Topik pembahasan pada rakor kali ini adalah pemenuhan pangan dan gizi yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia adalah tanggung jawab Negara yang diselenggarakan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.
Dalam acara tersebut dilaksanakan pula penandatanganan, penyerahan sertifikat dan memberikan bantuan pengembangan kawasan Rumah Pangan Lestari untuk 182 Kelompok Wanita Tani (KWT) di 13 kabupaten/kota senilai 4,6 Miliar. (RLs/Ant/BPJ/MTh).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Melalui program ini diharapkan mampu melindungi harga di tingkat produsen dan menekan harga di tingkat konsumen," kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono, pada Rapat Koordinasi bersama Dewan Ketahanan Pangan di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, di Bandarlampung, Kamis (15/12/2016).
Sekda menyampaikan lebih lanjut, Gubernur M. Ridho Ficardo juga menyupport pendanaan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan menyediakan produksi pangan. "Yakni dengan mendorong, mendukung dan mengajak untuk rencana aksi nasional pangan dan gizi," ujarnya.
Pengendalian Inflasi
Kabag Humas Biro Humas dan Protokol Pemprov Lampung Heriyansyah menjelaskan, Sekda juga mengatakan, Bank Indonesia (BI) telah mengapresiasi program PUPM sebagai salah satu upaya nyata dalam pengendalian inflasi.
Hal ini didasarkan pada fakta yang membuktikan bahwa fluktuasi harga pangan berpengaruh terhadap terjadinya inflasi. Untuk itu Pemprov mengharap dukungan seluruh SKPD/instansi terkait untuk memperkuat sinergi program lintas sektor melalui forum Dewan Ketahanan Pangan dalam rangka meningkatkan produksi pangan, menjaga infrastruktur pendukuing program ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga di setiap wilayah.
Kabag Humas menambahkan, Rakor mengusung tema "Untuk Lampung Mandiri Pangan, Lampung Maju, Lampung Sejahtera, Insan Pertanian Bangkit dan Sejahtera".
Topik pembahasan pada rakor kali ini adalah pemenuhan pangan dan gizi yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia adalah tanggung jawab Negara yang diselenggarakan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.
Dalam acara tersebut dilaksanakan pula penandatanganan, penyerahan sertifikat dan memberikan bantuan pengembangan kawasan Rumah Pangan Lestari untuk 182 Kelompok Wanita Tani (KWT) di 13 kabupaten/kota senilai 4,6 Miliar. (RLs/Ant/BPJ/MTh).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016