Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat siap melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) jika dimajukan dari segi anggaran yang telah disepakati sebesar Rp73,9 miliar dengan pemerintah kota tersebut untuk Pilkada 2024.
"Kesiapan anggaran sudah. Anggaran pilkada yang akan digelontorkan untuk KPU Kota Depok telah disepakati sebesar Rp73,9 miliar, " kata Ketua KPU Depok Nana Shobarna di Depok, Kamis.
Nana Shobarna mengatakan terkait dengan kesepakatan anggaran ini KPU Kota Depok tinggal menunggu perintah untuk melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari pimpinan.
Nana menambahkan soal kesiapan pilkada dimajukan KPU Depok masih mengacu kepada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pasal 101 pilkada sebut Nana Shobarna dijadwalkan pada November 2024.
Baca juga: KPU Depok meminta masyarakat tanggapi penetapan DCS bacaleg
"Kita juga patut bersyukur untuk kesiapan anggaran pilkada kita lebih siap jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain," tutur Nana Shobarna.
Lebih lanjut ia menjelaskan kesiapan anggaran pilkada di Depok karena kita telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024.
"Terkait dengan kesiapan anggaran ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Kota Depok yang telah merespon cepat dan sigap dalam membahas anggaran pilkada ini dari sejak beberapa waktu yang lalu," ungkap Nana Shobarna.
"Nah jika wacana memajukan pelaksanaan pilkada ini ingin direalisasikan maka regulasinya atau dasar hukumnya mesti dilakukan perubahan terlebih dahulu, dan ini menjadi kewenangan para petinggi kita di tingkat pusat," tuturnya.
Baca juga: KPU Depok tetapkan 771 bakal caleg masuk DCS Pemilu 2024
Selain itu kesiapan Sumber Daya Manusia atau SDM KPU Depok menjadi hal yang juga penting untuk disiapkan.
Secara SDM, KPU Kota Depok telah sangat siap mengingat seluruh perangkat dari mulai Komisioner, Sekretariat sampai kepada badan adhoc penyelenggara pemilu jajaran KPU Kota Depok seperti PPK dan PPS sudah terisi lengkap sampai ke tingkat bawah.
"Semuanya tinggal menunggu perintah untuk melaksanakan kapan dimulainya tahapan pilkada," kata Nana Shobarna.
Terkait dengan SDM KPU Kota Depok juga ingin memastikan bahwa seluruh jajaran akan bekerja dengan baik, profesional serta akan selalu mengedepankan asas-asas penyelenggara pemilu.
Baca juga: Jumlah DPT pemilu 2024 di Depok didominasi usia milenial
"Prinsip yang terus kami gaungkan adalah penyelenggaraan pemilu atau pilkada akan baik, diawali dari penyelenggara yang baik," kata Nana Shobarna.
Untuk penyelenggaraan pilkada 2024 tentu kita semua berharap dapat berjalan dengan baik, damai, aman, sejuk dan kondusif.
"Saya yakin hal tersebut dapat kita wujudkan, mengingat kita punya pengalaman melaksanakan pilkada 2020 yang lalu, dapat kita laksanakan dengan aman, damai, sejuk, kondusif dan juga dengan tingkat partisipasi pemilih yang meningkat," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Kesiapan anggaran sudah. Anggaran pilkada yang akan digelontorkan untuk KPU Kota Depok telah disepakati sebesar Rp73,9 miliar, " kata Ketua KPU Depok Nana Shobarna di Depok, Kamis.
Nana Shobarna mengatakan terkait dengan kesepakatan anggaran ini KPU Kota Depok tinggal menunggu perintah untuk melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari pimpinan.
Nana menambahkan soal kesiapan pilkada dimajukan KPU Depok masih mengacu kepada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pasal 101 pilkada sebut Nana Shobarna dijadwalkan pada November 2024.
Baca juga: KPU Depok meminta masyarakat tanggapi penetapan DCS bacaleg
"Kita juga patut bersyukur untuk kesiapan anggaran pilkada kita lebih siap jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain," tutur Nana Shobarna.
Lebih lanjut ia menjelaskan kesiapan anggaran pilkada di Depok karena kita telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024.
"Terkait dengan kesiapan anggaran ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Kota Depok yang telah merespon cepat dan sigap dalam membahas anggaran pilkada ini dari sejak beberapa waktu yang lalu," ungkap Nana Shobarna.
"Nah jika wacana memajukan pelaksanaan pilkada ini ingin direalisasikan maka regulasinya atau dasar hukumnya mesti dilakukan perubahan terlebih dahulu, dan ini menjadi kewenangan para petinggi kita di tingkat pusat," tuturnya.
Baca juga: KPU Depok tetapkan 771 bakal caleg masuk DCS Pemilu 2024
Selain itu kesiapan Sumber Daya Manusia atau SDM KPU Depok menjadi hal yang juga penting untuk disiapkan.
Secara SDM, KPU Kota Depok telah sangat siap mengingat seluruh perangkat dari mulai Komisioner, Sekretariat sampai kepada badan adhoc penyelenggara pemilu jajaran KPU Kota Depok seperti PPK dan PPS sudah terisi lengkap sampai ke tingkat bawah.
"Semuanya tinggal menunggu perintah untuk melaksanakan kapan dimulainya tahapan pilkada," kata Nana Shobarna.
Terkait dengan SDM KPU Kota Depok juga ingin memastikan bahwa seluruh jajaran akan bekerja dengan baik, profesional serta akan selalu mengedepankan asas-asas penyelenggara pemilu.
Baca juga: Jumlah DPT pemilu 2024 di Depok didominasi usia milenial
"Prinsip yang terus kami gaungkan adalah penyelenggaraan pemilu atau pilkada akan baik, diawali dari penyelenggara yang baik," kata Nana Shobarna.
Untuk penyelenggaraan pilkada 2024 tentu kita semua berharap dapat berjalan dengan baik, damai, aman, sejuk dan kondusif.
"Saya yakin hal tersebut dapat kita wujudkan, mengingat kita punya pengalaman melaksanakan pilkada 2020 yang lalu, dapat kita laksanakan dengan aman, damai, sejuk, kondusif dan juga dengan tingkat partisipasi pemilih yang meningkat," ujarnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023