Sukabumi (Antara Megapolitan) - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Sukabumi, Jawa Barat meminta pemerintah pusat untuk mencabut moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).
"Saat ini jumlah guru yang berstatus PNS khususnya di Kota Sukabumi sudah semakin berkurang karena banyak yang pensiun, sehingga dengan masih adanya moratorium tersebut jumlah tenaga pengajar terus berkurang," kata Ketua PGRI Kota Sukabumi, Dudung Narullah di Sukabumi, Selasa.
Menurutnya, apabila kebijakan ini tidak dicabut, berimbas kepada pelayanan pendidikan karena jumlah guru semakin berkurang.
Bahkan dikhawatirkan jika tidak ada pengangkatan guru honorer menjadi PNS yang sudah bekerja bertahun-tahun, mereka bisa saja mengundurkan diri.
Apabila penerimaan CPNS khusus untuk guru tidak dibuka oleh pemerintah pusat, maka bisa saja krisis tenaga pengajar khususnya di Kota Sukabumi, apalagi jumlah guru PNS semakin berkurang dari waktu ke waktu.
"Untuk jumlah tenaga guru honorer di Kota Sukabumi sangat dinamis, tetapi data yang ada di kami ada sekitar 2 ribu orang," tambahnya.
Dudung mengatakan saat ini pelayanan pendidikan sangat terbantu oleh guru honorer, namun tidak sebanding dengan upah atau honor yang diterima mereka yang jauh di bawah upah minimum Kota Sukabumi.
Sementara, seorang guru honorer di Kota Sukabumi, Alvinda Saputra mengatakan ia sudah cukup lama menjadi guru honorer di salah satu sekolah di Kota Sukabumi.
Namun, tugasnya lebih berat dari guru PNS, karena harus mengajar full, jika tidak masuk maka upahnya berkurang.
Oleh karenanya, ia berharap ada perhatian untuk guru honorer khususnya dari segi kesejahteraan.
"Tugas kami memang berat, tapi tidak sebanding dengan upah. Untuk itu berharap ada perhatian dari pemerintah akan nasib kami. Bahkan ada rekan satu profesi yang nyambi menjadi penarik ojek," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Saat ini jumlah guru yang berstatus PNS khususnya di Kota Sukabumi sudah semakin berkurang karena banyak yang pensiun, sehingga dengan masih adanya moratorium tersebut jumlah tenaga pengajar terus berkurang," kata Ketua PGRI Kota Sukabumi, Dudung Narullah di Sukabumi, Selasa.
Menurutnya, apabila kebijakan ini tidak dicabut, berimbas kepada pelayanan pendidikan karena jumlah guru semakin berkurang.
Bahkan dikhawatirkan jika tidak ada pengangkatan guru honorer menjadi PNS yang sudah bekerja bertahun-tahun, mereka bisa saja mengundurkan diri.
Apabila penerimaan CPNS khusus untuk guru tidak dibuka oleh pemerintah pusat, maka bisa saja krisis tenaga pengajar khususnya di Kota Sukabumi, apalagi jumlah guru PNS semakin berkurang dari waktu ke waktu.
"Untuk jumlah tenaga guru honorer di Kota Sukabumi sangat dinamis, tetapi data yang ada di kami ada sekitar 2 ribu orang," tambahnya.
Dudung mengatakan saat ini pelayanan pendidikan sangat terbantu oleh guru honorer, namun tidak sebanding dengan upah atau honor yang diterima mereka yang jauh di bawah upah minimum Kota Sukabumi.
Sementara, seorang guru honorer di Kota Sukabumi, Alvinda Saputra mengatakan ia sudah cukup lama menjadi guru honorer di salah satu sekolah di Kota Sukabumi.
Namun, tugasnya lebih berat dari guru PNS, karena harus mengajar full, jika tidak masuk maka upahnya berkurang.
Oleh karenanya, ia berharap ada perhatian untuk guru honorer khususnya dari segi kesejahteraan.
"Tugas kami memang berat, tapi tidak sebanding dengan upah. Untuk itu berharap ada perhatian dari pemerintah akan nasib kami. Bahkan ada rekan satu profesi yang nyambi menjadi penarik ojek," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016