Karawang (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jawa Barat mengeluarkan edaran kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tidak memakai gas bersubsidi dikarenakan sedang terjadi kelangkaan.
"Edaran ini ditujukan kepada 13 ribu PNS agar tidak membeli elpiji tiga kilogram dan harus beralih menggunakan gas non subsidi," kata Kepala Bagian Ekonomi Setda Karawang, Heri Heryadi di Karawang, Selasa.
Menurut dia dengan adanya edaran ini, sosialisasi elpiji 5,5 kilogram bisa jadi solusi masalah kelangkaan gas elpiji tiga kilogram.
Dua hal ini saya rasa menjadi solusi yang tepat agar tidak ada lagi kelangkaan gas karena sudah menimbulkan keresahan masyarakat.
Dalam memecahkan permasalahan kelangkaan gas elpiji subsidi ini membutuhkan solusi yang tepat dan komprehensif agar tidak terulang kembali.
Ia menambahkan dari hasil penelusuran penyebab kelangkaan gas akibat peruntukannya tidak tepat sasaran. Elpiji tiga kilogram merupakan subsidi pemerintah yang diperuntukan untuk warga tidak mampu.
"Sedangkan PNS sudah di atur oleh pemerintah pusat tentang kehidupan maupun kesejahteraannya," katanya.
Namun yang terjadi di lapangan gas melon ini banyak digunakan warga yang tergolong mampu dan juga digunakan oleh UMKM (usaha mikro kecil menengah).
Untuk itu perlunya kerja keras pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan, agar tidak disalah gunakan. Dikarenakan gas elpiji subsidi ini memang diperuntukkan bagi warga tidak mampu.
Lanjut Heri menjelaskan kuota dalam satu bulan di Pemerintah Kabupaten Karawang adalah 1,8 juta tabung gas elpiji tiga kilogram. Kuota itu diperuntukkan masyarakat yang kurang mampu.
Tetapi sering kali disalah gunakan oleh beberapa orang maupun oknum PNS setempat. Untuk itu diperlukan pengaturan berupa surat edaran resmi.
Bagi masyarakat yang mengetahui bila ada PNS yang masih menggunakan maka akan diberi sanksi berupa teguran maupun skorsing.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Edaran ini ditujukan kepada 13 ribu PNS agar tidak membeli elpiji tiga kilogram dan harus beralih menggunakan gas non subsidi," kata Kepala Bagian Ekonomi Setda Karawang, Heri Heryadi di Karawang, Selasa.
Menurut dia dengan adanya edaran ini, sosialisasi elpiji 5,5 kilogram bisa jadi solusi masalah kelangkaan gas elpiji tiga kilogram.
Dua hal ini saya rasa menjadi solusi yang tepat agar tidak ada lagi kelangkaan gas karena sudah menimbulkan keresahan masyarakat.
Dalam memecahkan permasalahan kelangkaan gas elpiji subsidi ini membutuhkan solusi yang tepat dan komprehensif agar tidak terulang kembali.
Ia menambahkan dari hasil penelusuran penyebab kelangkaan gas akibat peruntukannya tidak tepat sasaran. Elpiji tiga kilogram merupakan subsidi pemerintah yang diperuntukan untuk warga tidak mampu.
"Sedangkan PNS sudah di atur oleh pemerintah pusat tentang kehidupan maupun kesejahteraannya," katanya.
Namun yang terjadi di lapangan gas melon ini banyak digunakan warga yang tergolong mampu dan juga digunakan oleh UMKM (usaha mikro kecil menengah).
Untuk itu perlunya kerja keras pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan, agar tidak disalah gunakan. Dikarenakan gas elpiji subsidi ini memang diperuntukkan bagi warga tidak mampu.
Lanjut Heri menjelaskan kuota dalam satu bulan di Pemerintah Kabupaten Karawang adalah 1,8 juta tabung gas elpiji tiga kilogram. Kuota itu diperuntukkan masyarakat yang kurang mampu.
Tetapi sering kali disalah gunakan oleh beberapa orang maupun oknum PNS setempat. Untuk itu diperlukan pengaturan berupa surat edaran resmi.
Bagi masyarakat yang mengetahui bila ada PNS yang masih menggunakan maka akan diberi sanksi berupa teguran maupun skorsing.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016