Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika berharap agar lembaga legislatif(DPRD) tidak melakukan pemboikotan dalam rapat paripurna tentang anggaran perubahan tahun ini.
"Kami berharap agar DPRD Purwakarta nantinya menyetujui anggaran perubahan yang disampaikan. Tidak ada lagi pemboikotan seperti yang terjadi pada tahun lalu," kata Bupati Anne, di Purwakarta, Kamis.
Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebelumnya, pada 29 Mei 2023 telah menyampaikan rancangan APBD perubahan ke DPRD Purwakarta.
Baca juga: Pemkab Purwakarta proyeksikan PAD capai Rp762 miliar pada APBD 2023
Baca juga: APBD Purwakarta lebih besar belanja dibandingkan pendapatan
Anne berharap seluruh anggota legislatif bisa mendorong kegiatan pembangunan dengan menyetujui rancangan APBD perubahan yang telah disampaikan.
"Kami meminta para anggota DPRD Purwakarta tidak mempersulit, terlebih lagi saya akan mengakhiri jabatan selaku Bupati Purwakarta pada 20 September nanti," katanya.
Menurut dia, jika terjadi lagi pemboikotan pembahasan APBD perubahan seperti tahun lalu, maka akan berdampak terhadap tidak adanya APBD Perubahan.
Hal tersebut tentunya akan berdampak pula terhadap pembangunan dan akan ada sanksi dari pusat, sehingga akan ada penundaan penyaluran dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat.
Baca juga: Penyerapan APBD Purwakarta sudah capai 20,20 persen
"Jika terjadi penundaan DAU maka berdampak terhadap penundaan honorarium ASN termasuk honor perangkat desa termasuk RT/RW akan tertunda pula," kata Anne.
Harapan Anne agar tidak ada pemboikotan, karena pada tahun lalu, sejumlah fraksi di DPRD Purwakarta melakukan boikot terhadap rapat paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) TA 2021.
Saat itu, 24 anggota DPRD Purwakarta melakukan aksi pemboikotan. Sehingga pada tahun lalu tidak ada APBD perubahan di Purwakarta.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Kami berharap agar DPRD Purwakarta nantinya menyetujui anggaran perubahan yang disampaikan. Tidak ada lagi pemboikotan seperti yang terjadi pada tahun lalu," kata Bupati Anne, di Purwakarta, Kamis.
Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebelumnya, pada 29 Mei 2023 telah menyampaikan rancangan APBD perubahan ke DPRD Purwakarta.
Baca juga: Pemkab Purwakarta proyeksikan PAD capai Rp762 miliar pada APBD 2023
Baca juga: APBD Purwakarta lebih besar belanja dibandingkan pendapatan
Anne berharap seluruh anggota legislatif bisa mendorong kegiatan pembangunan dengan menyetujui rancangan APBD perubahan yang telah disampaikan.
"Kami meminta para anggota DPRD Purwakarta tidak mempersulit, terlebih lagi saya akan mengakhiri jabatan selaku Bupati Purwakarta pada 20 September nanti," katanya.
Menurut dia, jika terjadi lagi pemboikotan pembahasan APBD perubahan seperti tahun lalu, maka akan berdampak terhadap tidak adanya APBD Perubahan.
Hal tersebut tentunya akan berdampak pula terhadap pembangunan dan akan ada sanksi dari pusat, sehingga akan ada penundaan penyaluran dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat.
Baca juga: Penyerapan APBD Purwakarta sudah capai 20,20 persen
"Jika terjadi penundaan DAU maka berdampak terhadap penundaan honorarium ASN termasuk honor perangkat desa termasuk RT/RW akan tertunda pula," kata Anne.
Harapan Anne agar tidak ada pemboikotan, karena pada tahun lalu, sejumlah fraksi di DPRD Purwakarta melakukan boikot terhadap rapat paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) TA 2021.
Saat itu, 24 anggota DPRD Purwakarta melakukan aksi pemboikotan. Sehingga pada tahun lalu tidak ada APBD perubahan di Purwakarta.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023