Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menyasar tenaga kerja informal karena sebagian warga Jawa Barat bekerja di sektor UMKM.
"Saya sampaikan satu faktor kepada jajaran BPJS Ketenagakerjaan, 97 persen tenaga kerja di provinsi ini (Jawa Barat), bekerjanya di sektor UMKM," kata Ridwan Kamil saat peresmian apartemen transit di Kabupaten Purwakarta, Selasa.
Ia menyampaikan, sesuai dengan data yang dimiliki Pemprov Jabar, 97 persen warga Jawa Barat tidak bekerja di industri atau sektor formal, melainkan di sektor UMKM.
"Jadi tenaga kerja di Jawa Barat yang bekerja di sektor formal atau industri hanya 3 persen," katanya.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan jamin perawatan medis dua pemain Timnas putri
Ridwan Kamil menyebutkan kalau sebenarnya pasar yang besar BP Jamsostek itu ialah tenaga kerja di sektor informal atau UMKM. Karenanya, ia menyarankan agar BP Jamsostek mengejar kepesertaan dari sektor informal tersebut.
"Saya ulangi, 97 persen tenaga kerja di Jawa Barat diserap oleh UMKM. Di situlah sebenarnya letak potensi perlindungan yang harus dikejar BPJS Ketenagakerjaan," kata dia.
Gubernur menyampaikan, sebagai bentuk dukungan Pemprov Jabar untuk BP Jamsostek dalam mengejar peserta dari sektor informal, pihaknya telah membayarkan premi ratusan tenaga pendidik keagamaan yang dimasukkan menjadi peserta BP Jamsostek.
Baca juga: BPJAMSOSTEK Cikarang jaring peserta anggota koperasi dan UMKM
Direktur Utama BP Jamsostek, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemprov Jabar yang telah meng-cover premi ratusan tenaga pendidik di wilayah Jabar.
"Kami sampaikan terima kasih, karena BP Jamsostek butuh dukungan dari Pemprov Jabar untuk menyasar para pekerja di UMKM, termasuk pekerja bukan penerima upah," katanya.
Menurut dia, pada dasarnya BP Jamsostek berkewajiban meng-cover seluruh pekerja dari berbagai jenis, termasuk dari sektor UMKM. Sebab setiap pekerja wajib terlindungi.
Diakui kalau di Jawa Barat masih banyak pekerja bukan penerima upah yang belum menjadi peserta BP Jamsostek. Mereka yang belum banyak ter-cover BP Jamsostek di antaranya ojek online, petani, nelayan, pelaku UMKM.
Baca juga: BPJAMSOSTEK Cikarang gandeng Forum UMKM perluas perlindungan jaminan sosial
"Jadi memang sesuai dengan data kami, di perdesaan, hampir sebagian besar pekerja yang dalam hal ini petani terlindungi BP Jamsostek," katanya.
Namun saat ini pihaknya tengah mengampanyekan kalau sebenarnya, seperti petani atau nelayan, termasuk pelaku UMKM, itu punya risiko kerja yang perlu dilindungi oleh BP Jamsostek.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Saya sampaikan satu faktor kepada jajaran BPJS Ketenagakerjaan, 97 persen tenaga kerja di provinsi ini (Jawa Barat), bekerjanya di sektor UMKM," kata Ridwan Kamil saat peresmian apartemen transit di Kabupaten Purwakarta, Selasa.
Ia menyampaikan, sesuai dengan data yang dimiliki Pemprov Jabar, 97 persen warga Jawa Barat tidak bekerja di industri atau sektor formal, melainkan di sektor UMKM.
"Jadi tenaga kerja di Jawa Barat yang bekerja di sektor formal atau industri hanya 3 persen," katanya.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan jamin perawatan medis dua pemain Timnas putri
Ridwan Kamil menyebutkan kalau sebenarnya pasar yang besar BP Jamsostek itu ialah tenaga kerja di sektor informal atau UMKM. Karenanya, ia menyarankan agar BP Jamsostek mengejar kepesertaan dari sektor informal tersebut.
"Saya ulangi, 97 persen tenaga kerja di Jawa Barat diserap oleh UMKM. Di situlah sebenarnya letak potensi perlindungan yang harus dikejar BPJS Ketenagakerjaan," kata dia.
Gubernur menyampaikan, sebagai bentuk dukungan Pemprov Jabar untuk BP Jamsostek dalam mengejar peserta dari sektor informal, pihaknya telah membayarkan premi ratusan tenaga pendidik keagamaan yang dimasukkan menjadi peserta BP Jamsostek.
Baca juga: BPJAMSOSTEK Cikarang jaring peserta anggota koperasi dan UMKM
Direktur Utama BP Jamsostek, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemprov Jabar yang telah meng-cover premi ratusan tenaga pendidik di wilayah Jabar.
"Kami sampaikan terima kasih, karena BP Jamsostek butuh dukungan dari Pemprov Jabar untuk menyasar para pekerja di UMKM, termasuk pekerja bukan penerima upah," katanya.
Menurut dia, pada dasarnya BP Jamsostek berkewajiban meng-cover seluruh pekerja dari berbagai jenis, termasuk dari sektor UMKM. Sebab setiap pekerja wajib terlindungi.
Diakui kalau di Jawa Barat masih banyak pekerja bukan penerima upah yang belum menjadi peserta BP Jamsostek. Mereka yang belum banyak ter-cover BP Jamsostek di antaranya ojek online, petani, nelayan, pelaku UMKM.
Baca juga: BPJAMSOSTEK Cikarang gandeng Forum UMKM perluas perlindungan jaminan sosial
"Jadi memang sesuai dengan data kami, di perdesaan, hampir sebagian besar pekerja yang dalam hal ini petani terlindungi BP Jamsostek," katanya.
Namun saat ini pihaknya tengah mengampanyekan kalau sebenarnya, seperti petani atau nelayan, termasuk pelaku UMKM, itu punya risiko kerja yang perlu dilindungi oleh BP Jamsostek.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023