Bogor (Antara Megapolitan) - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebutkan pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat tahun 2017 harus mengikuti standardisasi yang telah disiapkan, sehingga mudah untuk diawasi dan dipertanggungjawabkan.
"Kita ingin membangun pasar tradisional modern, tetapi seluruh anggarannya tepat guna dan tepat sasaran, bangunan pasar sehat, layak dan bisa benar-benar dipertanggungjawabkan, baik anggarannya maupun kualitas bangunannya," kata Enggartiasto dalam Munas ke III/2016 Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Kementerian Perdagangan menggandeng Bumi Serpong Damai (BSD) membuat model atau prototipe standardisasi pembangunan dan tata kelola pasar yang baik dan benar, dengan mengadopsi Pasar Modern BSD City.
Prototipe tersebut yang akan menjadi acuan, atau standar operasional prosedur (SOP) pembangunan maupun revitalisasi pasar rakyat yang didanai oleh pemerintah.
"Prototipe ini menjadi acuan atau standardisasi dari revitalisasi pasar rakyat, ada klasifikasi gedungnya, DED, spek bahan bangunan yang digunakan, semua lengkap, jadi dapat dengan mudah diawasi dan dipertanggungjawabkan," katanya.
Menurut Enggar selama ini mekanisme revitalisasi pasar dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan mengirimkan usulan anggaran untuk merevitalisasi pasar. Pengerjaan yang dilakukan berupa mengecat ulang pasar, dan mengganti keramik.
Meski telah direvitalisasi, kondisi pasar rakyat/ tradisional di lapangan tetap kumuh, dan tidak terawat. Terjadi kebocoran hingga 50 persen. Selain itu, pengelola pasar juga menarik retribusi dari pasar, tetapi dana tersebut raib entah kemana, sementara pasar tetap kumuh dan kotor.
"Ini yang kita benahi, dengan adanya standardisasi ini, semua spek, klasifikasi, DED sudah disiapkan. Jadi pemda tinggal melakukan tender saja," katanya.
Menurut Enggar, ada sekitar 1.000 lebih usulan revitalisasi yang diajukan oleh pemerintah daerah, namun tahun 2017 revitalisasi diprioritaskan untuk 270 pasar rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Tingkat kebocoran di pasar cukup tinggi. Kami tidak menginginkan pejabat di daerah terkena kasus hukum, jadi tolong jangan main-main dengan uang rakyat. Saya akan mengawasi, standarisasi ini sudah jelas, ada ukuran, DED dan speknya, dan volumennya ada. Jika ada kecurangan akan ketahuan," katanya.
Kementerian Perdagangan menggandeng BPK dan KPK untuk mengawasi revitalisasi pasar rakyat tersebut. Jika terdapat kepala daerah yang bermain dengan dana revitalisasi, maka tidak akan diberikan DAK maupun TP.
"Kami menyampaikan kepada BKP dan KPK bahwa program revitalisasi ini ada standarnya. Jika ada pemda yang tidak sesuai dengan standar, maka DAK dan TP tidak kita berikan," katanya.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan menyebutkan ada 270 pasar rakyat yang akan direvitalisasi tahun 2017 sesuai dengan standarisasi yang telah disiapkan. Diprioritaskan pasar yang sudah berusia di atas 25 tahun, pasar yang terkena bencana, seperti kebakaran, pasar yang berada di daerah secara ekonomi tapi tidak mampu membangun.
"Sesuai arahan menteri, revitalisasi diprioritaskan untuk pasar tipe C yakni berkapasitas 150 sampai 200 pedagang, dengan anggaran sampai Rp6 miliar," katanya.
Oke menambahkan, dengan adanya standarisasi pembangunan dan revitalisasi pasar tersebut, pemerintah daerah tidak perlu lagi menyiapkan DED, karena sudah ada pada prototipe yang dimiliki Kemendag, sehingga bisa langsung tender, dan mempercepat pengerjaan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Kita ingin membangun pasar tradisional modern, tetapi seluruh anggarannya tepat guna dan tepat sasaran, bangunan pasar sehat, layak dan bisa benar-benar dipertanggungjawabkan, baik anggarannya maupun kualitas bangunannya," kata Enggartiasto dalam Munas ke III/2016 Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Kementerian Perdagangan menggandeng Bumi Serpong Damai (BSD) membuat model atau prototipe standardisasi pembangunan dan tata kelola pasar yang baik dan benar, dengan mengadopsi Pasar Modern BSD City.
Prototipe tersebut yang akan menjadi acuan, atau standar operasional prosedur (SOP) pembangunan maupun revitalisasi pasar rakyat yang didanai oleh pemerintah.
"Prototipe ini menjadi acuan atau standardisasi dari revitalisasi pasar rakyat, ada klasifikasi gedungnya, DED, spek bahan bangunan yang digunakan, semua lengkap, jadi dapat dengan mudah diawasi dan dipertanggungjawabkan," katanya.
Menurut Enggar selama ini mekanisme revitalisasi pasar dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan mengirimkan usulan anggaran untuk merevitalisasi pasar. Pengerjaan yang dilakukan berupa mengecat ulang pasar, dan mengganti keramik.
Meski telah direvitalisasi, kondisi pasar rakyat/ tradisional di lapangan tetap kumuh, dan tidak terawat. Terjadi kebocoran hingga 50 persen. Selain itu, pengelola pasar juga menarik retribusi dari pasar, tetapi dana tersebut raib entah kemana, sementara pasar tetap kumuh dan kotor.
"Ini yang kita benahi, dengan adanya standardisasi ini, semua spek, klasifikasi, DED sudah disiapkan. Jadi pemda tinggal melakukan tender saja," katanya.
Menurut Enggar, ada sekitar 1.000 lebih usulan revitalisasi yang diajukan oleh pemerintah daerah, namun tahun 2017 revitalisasi diprioritaskan untuk 270 pasar rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Tingkat kebocoran di pasar cukup tinggi. Kami tidak menginginkan pejabat di daerah terkena kasus hukum, jadi tolong jangan main-main dengan uang rakyat. Saya akan mengawasi, standarisasi ini sudah jelas, ada ukuran, DED dan speknya, dan volumennya ada. Jika ada kecurangan akan ketahuan," katanya.
Kementerian Perdagangan menggandeng BPK dan KPK untuk mengawasi revitalisasi pasar rakyat tersebut. Jika terdapat kepala daerah yang bermain dengan dana revitalisasi, maka tidak akan diberikan DAK maupun TP.
"Kami menyampaikan kepada BKP dan KPK bahwa program revitalisasi ini ada standarnya. Jika ada pemda yang tidak sesuai dengan standar, maka DAK dan TP tidak kita berikan," katanya.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan menyebutkan ada 270 pasar rakyat yang akan direvitalisasi tahun 2017 sesuai dengan standarisasi yang telah disiapkan. Diprioritaskan pasar yang sudah berusia di atas 25 tahun, pasar yang terkena bencana, seperti kebakaran, pasar yang berada di daerah secara ekonomi tapi tidak mampu membangun.
"Sesuai arahan menteri, revitalisasi diprioritaskan untuk pasar tipe C yakni berkapasitas 150 sampai 200 pedagang, dengan anggaran sampai Rp6 miliar," katanya.
Oke menambahkan, dengan adanya standarisasi pembangunan dan revitalisasi pasar tersebut, pemerintah daerah tidak perlu lagi menyiapkan DED, karena sudah ada pada prototipe yang dimiliki Kemendag, sehingga bisa langsung tender, dan mempercepat pengerjaan.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016